nonasakamoto
20th January 2015, 07:00 PM
40 Tahun Freeport Gali Emas di Papua, RI Minta Bagi Hasil Lebih Besar
http://images.detik.com/content/2015/01/20/1034/175127_grasberg1.jpg
http://cdn.detik.net.id/finance/image/placeholder.gif
Jakarta -Pemerintah ingin agar porsi bagi hasil berupa pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak (PNBP, hingga dividen yang didapat dari PT Freeport Indonesia lebih besar.
Selama ini, bagi hasil yang didapat pemerintah hanya 40% dari total yang didapat Freeport.
"Kalau dihitung, sejak 2007-2014 secara rata-rata porsi bagi hasil tambang Freeport hanya 40% untuk kita, dan 60% sisanya untuk Freeport. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir porsinya agak naik sedikit mencapai 48% ke negara," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar ditemui di kantornya, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2015).
Sukhyar mengatakan, berdasarkan nominal, setoran Freeport ke pemerintah mencapai US$ 900 juta-US$ 1,2 milliar per tahun.
"Tapi rata-rata sekitar US$ 900 juta per tahun, itu sudah termasuk pajak, dividen, dan lainnya. Tapi pada 2012, 2013, dan 2014 Freeport tidak setor dividen ke pemerintah, karena pemegang sahamnya tidak minta dividen dibagikan," ujar Sukhyar.
Pemerintah dalam 1-3 hari ini berencana bertemu pemegang saham Freeport. Pemerintah ingin bagi hasil tambang Freeport di Papua lebih besar.
"Alasannya cukup adil, karena Freeport sudah 40 tahun menambang di Papua, negara yang punya lahan. Jadi, sudah fair kalau kita minta dana bagi hasil jauh lebih besar, kalau bisa dibalik kita 60% sedangkan Freeport-nya 40%," kata Menteri ESDM Sudirman Said.
Sudirman menegaskan, pemegang saham Freeport sangat ingin masih beroperasi di Indonesia khususnya Papua. Pemerintah juga ingin Freeport tetap di Indonesia, karena dampaknya bagi perekonomian dan perdagangan Indonesia dan khususnya di Papua cukup besar.
"Tapi arah pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak JK jelas, bagaimana hasil tambang dari Freeport bisa digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur di Papua," tutup Sudirman.
(rrd/dnl)
http://images.detik.com/content/2015/01/20/1034/175127_grasberg1.jpg
http://cdn.detik.net.id/finance/image/placeholder.gif
Jakarta -Pemerintah ingin agar porsi bagi hasil berupa pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak (PNBP, hingga dividen yang didapat dari PT Freeport Indonesia lebih besar.
Selama ini, bagi hasil yang didapat pemerintah hanya 40% dari total yang didapat Freeport.
"Kalau dihitung, sejak 2007-2014 secara rata-rata porsi bagi hasil tambang Freeport hanya 40% untuk kita, dan 60% sisanya untuk Freeport. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir porsinya agak naik sedikit mencapai 48% ke negara," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar ditemui di kantornya, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2015).
Sukhyar mengatakan, berdasarkan nominal, setoran Freeport ke pemerintah mencapai US$ 900 juta-US$ 1,2 milliar per tahun.
"Tapi rata-rata sekitar US$ 900 juta per tahun, itu sudah termasuk pajak, dividen, dan lainnya. Tapi pada 2012, 2013, dan 2014 Freeport tidak setor dividen ke pemerintah, karena pemegang sahamnya tidak minta dividen dibagikan," ujar Sukhyar.
Pemerintah dalam 1-3 hari ini berencana bertemu pemegang saham Freeport. Pemerintah ingin bagi hasil tambang Freeport di Papua lebih besar.
"Alasannya cukup adil, karena Freeport sudah 40 tahun menambang di Papua, negara yang punya lahan. Jadi, sudah fair kalau kita minta dana bagi hasil jauh lebih besar, kalau bisa dibalik kita 60% sedangkan Freeport-nya 40%," kata Menteri ESDM Sudirman Said.
Sudirman menegaskan, pemegang saham Freeport sangat ingin masih beroperasi di Indonesia khususnya Papua. Pemerintah juga ingin Freeport tetap di Indonesia, karena dampaknya bagi perekonomian dan perdagangan Indonesia dan khususnya di Papua cukup besar.
"Tapi arah pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak JK jelas, bagaimana hasil tambang dari Freeport bisa digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur di Papua," tutup Sudirman.
(rrd/dnl)