| sucyresky |
9th November 2014 10:23 AM |
Kartu Sakti Jokowi Kelemahannya di Validasi Data
Quote:
JAKARTA - Program tiga Kartu Sakti yang dikeluarkan oleh Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK), dirasa masih memiliki banyak kekurangan. Terutama, dalam hal validitas data.
Kepala Pokja UKM TNP2K menilai adanya kartu sakti seharusnya bisa menjadi saluran komunikasi politik antara pemimpin dengan masyarakatnya. Menurut dia, kartu ini nantinya dapat menjadi corong untuk memberikan batuan dari pemerintah ke masyarakat.
"Ini merupakan komunikasi politik antara pemimpin dengan masyarakatnya. Terlebih ada kesepakatan dari pemerintah untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada sektor lain," tuturnya di Talkshow Polemik Sindo Jaya Network Sabtu (8/11/2014).
Lebih lanjut dia menjelaskan, permasalahan yang cukup rumit sekarang adalah soal validitas data. Pasalnya, banyak masyarakat ekonomi rendah belum mendapatkan kartu sakti Jokowi secara lengkap.
"Seharusnya Pemerintah Jokowi belajar dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kemarin. Sehingga, bisa terlihat kevalidan data secara utuh. Karena, hal ini masih membuktikan bahwa program ini belum tepat sasaran, " paparnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa , "Pendataan perlindungan sosial berasal dari 2011, dari situ kemudian ditemukan 40 RT dengan status sosial ekonomi paling bawah yang mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Saat itu, 25 pencatatan tapi yang mendapat JKN itu 86,4 juta jiwa, ungkapnya di PT Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (1/11/2014). Hingga saat ini tercatat masyarakat miskin diperkirakan mencapai sekitar 25 persen atau 15,5 juta yang telah memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang telah diberlakukan 2013 lalu.
|
SUMBER : Okezone.com |
