Ribuan TKI Ajukan Program BPJS Ketenagakerjaan
 

Tubuh Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat banyak 7. 500 orang udah daftarkan diri menjadi peserta program perlindungan buat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yg akan bekerja di luar negeri sejak mulai di luncurkan pada 1 Agustus waktu lalu.

Direktur Rencana Strategis serta TI, Sumarjono menyampaikan menjadi instansi negara penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS berikan prinsip utk mobilisasi Ketetapan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 Th. 2017.

Baca Ini : cara mencairkan bpjs ketenagakerjaan

" Ada seputar 21 kota/kabupaten sebagai kantong TKI dengan jumlah yg cukup besar, kami menegaskan infrastruktur serta pelayanan yang di dapatkan di kota-kota itu mesti bisa menyikapi lonjakan pendaftaran pada program perlindungan TKI ", kata Sumarjono dalam info resmi, Minggu (6/8).

Ia memberi tambahan, jumlah calon pekerja yg bakal bekerja ke luar negeri cukup banyak. Hal tersebut berefek pada pendaftaran perlindungan TKI yg tinggi, meraih nyaris 7. 500 peserta dalam kurun saat 5 hari sehabis peluncuran.


Sumarjono juga turun segera ke Kantor Pos Layanan Peletakan serta Perlindungan TKI (P4TKI) yg miliki potensi yg cukup besar menjadi diantara satu kantung TKI di lokasi Jawa Timur.

" Tingginya jumlah TKI yg mendaftar ini juga jadi lebih mendorong kami utk menegaskan program perlindungan buat TKI ini mesti jalan sama seperti semestinya. Kedepannya kami bakal menjajaki peluang peletakan karyawan BPJS Ketenagakerjaan di kantor P4TKI, biar banyak calon TKI atau pun TKI mampu dengan enteng beroleh kabar serta akses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dalam satu atap ", ungkap Sumarjono.

Sampai sekarang, banyak 11 Kantor Lokasi, 122 Kantor Cabang serta 203 Kantor Cabang Perintis siap melayani pendaftaran juga layanan klaim semua peserta atau calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.


" Mudah-mudahan dengan infrastruktur fisik serta non fisik yg dipunyai, kami mampu penuhi harapan semua stakeholder dalam mengerjakan pekerjaan serta keharusan menjadi penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia ", pungkasnya.

Terlebih dahulu, ide perlindungan Jaminan Sosial terhadap banyak TKI ini berasal dari hasil pengkajian panitia kerja (Panja) Komisi IX DPR RI, hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Presiden Republik Indonesia serta rujukan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan, kajian oleh Bappenas serta World Bank, juga rujukan Kementerian Luar Negeri.

Perlindungan utk banyak TKI ini dilaksanakan menurut Undang-Undang No. 13 Th. 2003 perihal Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang No. 40 Th. 2004 perihal Sistim Jaminan Sosial Nasional yg memerintahkan semua pekerja biar terproteksi dalam program jaminan sosial yg di selenggarakan oleh Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Juga : klaim bpjs

Penyelenggara jaminan sosial ini merupakan BPJS Ketenagakerjaan, sama sesuai mandat dari Undang undang No. 24 Th. 2011. Tidak hanya itu, Ketetapan Pemerintah (PP) yg mengatur hal tersebut juga tertulis dalam PP No. 3 th. 2013 perihal Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta PP No. 4 th. 2013 perihal Tata Langkah Peletakan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah.