Bangun Perbatasan Dengan Anggaran dan Kebijakan Khusus
 

Pontianak- Wilayah perbatasan Indonesia dengan Sarawak Malaysia di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), merupakan wajah Indonesia dan harus dibangun dengan baik. Sebab, perbatasan Kalbar yang berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia sudah lebih maju dalam berbagai bidang dibandingkan dengan Kalbar.

Hal itu dikatakan Sy Abdullah Alkadrie, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Nasdem kepada SP di Pontianak Senin (9/11).

Ia mengatakan, wilayah perbatasan antara Kalbar dan Sarawak, Malaysia sangat jauh berbeda. Baik dalam bidang imfrastrukturnya maupun dalam bidang ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, maka dalam rangka membangun wilayah perbatasan harus ada kebijakan dan anggaran khusus perbatasan. Selain itu, anggaran perbatasan khususnya untuk wilayah Kalbar juga harus jelas dan lebih dikhususkan.

Hal ini penting karena perbatasan Kalbar dan Malaysia sangat berbeda dengan perbatasan di provinsi lain seperti Papua dan Papua Nugini. Sebab, kondisi di Papua jauh lebih maju dibandingkan dengan Papua Nugini.

Dalam membangun perbatasan, ujarnya, pemerintahan Jokowi sudah melaksanakan dengan baik. Di mana banyak program pembagunan diarahkan ke daerah perbatasan. Namun hal itu harus ditingkatkan dengan melakukan pembangunan dengan kebijkan dan anggaran yang khusus untuk perbatasan. Artinya, dengan anggaran dan kebijakan khusus perbatasan, maka hal itu akan dapat mempercepat dan mengejar ketertiggalan Kalbar dengan Sarawak, Malaysia.

Sekarang ini yang perlu dibangun adalah infrastruktur dari ibu kota kabupaten menuju daerah perbatasan, khususnya lokasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Salah satunya yaitu infrastruktur jalan menuju perbatasan harus dibangun sebaik mungkin.
Dengan dibangunnya jalan menuju perbatasan, maka warga masyarakat perbatasan tidak lagi cenderung ke Sarawak, Malaysia. Jadi tidak seperti yang terjadi selama ini, di mana masyarakat perbatasan cenderung berhubungan dengan Malaysia karena masalah keterbatasan infrastruktur ke ibu kota terdekat.

Untuk mempercepat pembangunan di perbatasan, ujarnya, pihaknya di Komisi V DPR juga terus mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijkan khusus dalam membangun perbatasan. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan agar anggaran pembangunan perbatasan juga dialokasikan secara khusus.

Diharapkan dengan adanya kebijakan dan anggaran khusus ini, maka perbatasan yang merupakan wajah Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dengan Malaysia. Selanjutnya masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan juga dapat lebih maju dan lebih sejahtera dibandingkan dengan warga Malaysia yang tinggal di perbatasan.















http://www.beritasatu.com/nusantara/...an-khusus.html