Kemenhub Percepat Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Dan Bandara
 

Bisnis.com, JAKARTA - Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi kini menjadi target Kemenhub.

Kementerian Perhubungan akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak komersial di kawasan terpencil.

Untuk pelebuhan yang diusahakan atau memiliki nilai komersial, pengembangannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Staf Khusus Keterbukaan Informasi Publik Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid, menjelaskan, kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka keterisolasian, dan meningkatkan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

“Untuk kepentingan itu, sebanyak 15 pelabuhan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilanjutkan pengembangannya pada APBN tahun 2015, dilimpahkan kepada BUMN Kepelabuhanan,” ucapnya, Senin (15/12/2014).

Pelimpahan tersebut, lanjutnya, tertuang dalam surat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno, awal pekan ini.

Pengembangan yang dimaksud dalam surat tersebut meliputi pembangunan dan atau rehabilitasi fasilitas pelabuhan.

Pada APBN 2015, Kementerian Perhubungan telah menganggarkan dana sebesar Rp492, 571 miliar untuk pengembangan 15 pelabuhan tersebut.

"Untuk selanjutnya, dana yang sudah dialokasikan tersebut akan digunakan untuk pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak memiliki nilai komersial," jelasnya.

Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 1.241 pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 112 BUMN dikelola oleh BUMN Kepelabuhanan, dan selebihnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dengan penyerahan kelanjutan pengembangan 15 pelabuhan tersebut pada BUMN, Kementerian Perhubungan akan fokus pada pengembangan pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak memiliki nilai komersial.

Umumnya, pelabuhan-pelabuhan itu berada di kawasan perbatasan, terpencil, atau pulau-pulau terdepan di wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, gagasan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur akan bisa lebih dipercepat, sejalan dengan agenda strategis pemerintah terkait konektivitas nasional,” ucapnya.


PERPANJANGAN RUNWAY

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Hadi M Djuraid menambahkan, Kementerian Perhubungan juga akan memperpanjang landasan pacu (runway) delapan bandar udara yang dikelola UPT Kementerian Perhubungan.

Kedelapan bandara itu selama ini hanya bisa didarati pesawat udara sejenis ATR-72, dengan panjang runway rata-rata di bawah 2.000 meter. Dengan perpanjangan tersebut, runway ke-delapan bandara akan menjadi minimal 2.250 meter, sehingga bisa didarati pesawat udara sejenis B-737.

Djuraid menjelaskan, kedelapan bandara tersebut diprioritaskan perpanjangan runway-nya karena lahan pengembangannya telah siap. Total nilainya mencapai Rp 1,207 triliun.

Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 237 bandara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 bandara dikelola oleh BUMN yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Selebihnya dikelola oleh UPT Kementerian Perhubungan.

“Ke depan Kementerian Perhubungan secara bertahap akan terus mengembangkan bandara-bandara di berbagai daerah yang dikelola UPT, agar bisa didarati pesawat sejenis B-737. Dengan demikian diharapkan perekonomian daerah-daerah akan lebih berkembang, dan bisa menekan tarif tiket pesawat udara,” pungkasnya.


http://www.bumn.go.id/pelindo1/berit...an.Dan.Bandara