Lindungi Hak ASI Ibu dan Anak, AIMI Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi
 

Selama tujuh hari pertama di bulan Agustus, dunia merayakan World Breastfeeding Week (WBW) atau Pekan ASI Sedunia. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) tak ingin ketinggalan untuk meramaikan acara tahunan yang berlangsung pada 1-7 Agustus ini.

Sehubungan dengan tema 'Sustaining Breastfeeding Together' yang diangkat WBW, AIMI berharap bahwa semua ibu menyusui dan bayi yang ada di Indonesia bisa terpenuhi hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013, ada lebih dari 8,8 juta balita bertubuh pendek. Selain itu, terdapat 3 juta balita yang mengalami obesitas dan tubuh yang kurus. Hal ini tentunya bisa dikatakan sebagai masalah gizi serius yang dialami oleh Indonesia.

Masalah ini dipicu oleh pemberian ASI yang kurang optimal dari ibu menyusui. Sangat banyak ibu muda yang tak memiliki pengetahuan cukup terkait aturan pemberian ASI.

Normalnya, bayi harus mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun atau lebih. Namun, fakta yang terjadi hanya ada 42 persen bayi berusia kurang dari enam bulan yang menerima ASI optimal sesuai rekomendasi UNICEF.

Minimnya promosi, perlindungan, dan dukungan terkait pemberian ASI eksklusif jadi dalang utamanya. Kondisi ini diperparah dengan maraknya promosi tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh produsen makanan bayi dan anak, seperti pemberian susu formula untuk bayi berusia kurang dari enam bulan.

Nia Umar selaku Wakil Ketua AIMI menuturkan bahwa ada banyak produsen pangan anak yang melakukan tindakan promosi tidak sehat, dengan bekerja sama dengan bidan dan klinik kecil yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia.

Wujud promosi terselubung ini biasa berupa pasokan dan pengadaan alat-alat kesehatan pada klinik. Bahkan, tidak sedikit juga perusahaan yang membiayai seminar kesehatan dan beasiswa bagi bidan dan dokter yang bekerja di sana.

"Kontrak harus menjual produk dalam jumlah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sebagai ganti, akan dibayarkan semua biaya seminar pelantikan dan beasiswa," beber Nia pada kumparan (kumparan.com) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Hal ini, secara tak sadar tentunya bisa memengaruhi objektivitas para petugas kesehatan. Bukannya mendorong dan mengajari busui soal cara memerah ASI yang tepat, banyak petugas kesehatan yang justru menganjurkan pemberian susu formula pada bayi.

Hal ini bertentangan dengan UU No.36 pasal 128 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbicara soal hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan hingga berusia enam bulan.

"Bagaimana mereka bisa objektif mendukung ibu baru melahirkan jika terbayang dengan sponsor tersebut? Konflik kepentingan ini banyak sekali pihak yang belum mengerti. Biasanya petugas kesehatan pun merasa apapun yang berhubungan dengan kesehatan anak dan bayi, produk apapun yang mengklaim bahwa produk tersebut baik, dia bisa menjadi endorser-nya," papar Nia lagi.

"Nah, di sini letak konflik kepentingannya, dan AIMI sangat-sangat mengadvokasi hal ini, sangat firm, sangat galak mengenai hal ini. Petugas kesehatan seharusnya tidak mengendorse, tidak menjadi nara sumber, tidak terlibat dalam acara-acara yang dibuat atau disponsori oleh produk pengganti ASI," tegasnya.

Bentuk promosi terselubung yang tak bertanggung jawab inilah yang jadi pemicu tingginya angka gizi buruk pada bayi Indonesia. Karena, banyak kelas menengah kebawah yang tak paham betul soal takaran susu formula yang tepat.

"Banyak keluarga kurang mampu yang cuma bisa beli ukuran kecil, dan susunya jadi encer sekali. Makanya ada banyak bayi yang gizi buruk," sambungnya lagi.

Padahal, jika para ibu menerima edukasi lengkap seputar manfaat ASI bagi bayi, kasus menyedihkan seperti ini tak perlu terjadi.

Tak tinggal diam, AIMI mengaku sudah mulai melakukan berbagai upaya nyata. Salah satunya adalah mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

"Ada surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk segera mengesahkan UU pelarangan terhadap promosi susu untuk bayi usia 0-3 tahun," aku Dr. Candra Wijaya, M.Epid, Anggota Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA).

Meski belum mendapat respon, AIMI tetap menyimpan harapan tinggi bahwa suatu hari nanti, ibu menyusui bisa mendapat informasi bersih tanpa kontaminasi dan unsur promosi dari pihak berkepentingan khusus.

"Semua dilakukan untuk kepentingan anak," tutup Chandra.

Sumber: https://kumparan.com/intan-kemala/li...a-untuk-jokowi