JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla memaksa PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Papua dan bukan di Gresik, Jawa Timur, seperti yang direncanakan sebelumnya.
Wapres menegaskan bahwa pembangunan smelter di Papua sebagai harga mati. "Sejak awal, kita minta itu di Papua. Masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah, melainkan Freeport. Jadi, Freeport sekarang diminta membangun smelter ya harus begitu," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Namun, saat ini, PT Freeport Indonesia malah menyewa lahan PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektar, seharga Rp 76,8 miliar per tahun, untuk membangun smelter. Dalam waktu dekat, Freeport akan menyetor biaya awal sebagai komitmen pengadaan tanah sebesar Rp 1,56 miliar melalui tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
PT Petrokimia Gresik akan menyediakan kebutuhan pembangunan smelter Freeport, seperti gas, air, dan listrik. Terkait hal itu, JK menuturkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Freeport di Gresik. Ia memastikan pemerintah terus mendesak pembangunan smelter di tanah Papua.
"Hanya MoU tanah itu, boleh saja semua orang membuat MoU tanah. Jadi, iya tetap dibangun di sana (di Papua)," kata JK.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mendatangi Istana Negara pada Kamis (29/1/2015) malam. Dia meminta pemerintah pusat memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Papua terkait rencana PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Lukas Enembe mengatakan bahwa Pemda dan masyarakat Papua ingin Freeport membangun smelter di Papua dan bukan di Gresik, Jawa Timur. Ia juga mengatakan, sebelumnya Pemda Papua sudah bekerja sama dengan Freeport mempersiapkan infrastruktur untuk smelter dan Pemda Papua berjanji akan terus berusaha mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan Freeport dalam proses pembangunan smelter.
Ia berharap pemerintah pusat membantu keinginan Pemda dan masyarakat Papua agar perekonomian daerah meningkat, sekaligus memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat
|
