Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK
 

http://jakartagreater.com/wp-content...di_Gunawan.jpg
TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menyesalkan pengajuan nama Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Sebab, integritasnya sempat dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK.

“Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK & KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus,” ujar Yunus melalui twitternya @YunusHusein, Ahad, 11 Januari 2015.

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komisaris Jenderal, Budi Gunawan, digadang-gadangmenjadi calon Kapolri. Mantan ajudan presiden di era Presiden Megawati itu akan menggantikan kursi yang kini dijabat Jenderal Sutarman.

Budi sempat menuai polemik setelah masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Berdasarkan laporan PPATK, ia diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 miliar dan melakukan transaksi di luar profilnya. (TEMPO.CO)

———————————————————————————————————————-
Bukan Calon Kapolri Biasa, Harta Budi Gunawan Capai Rp 22,6 M

JAKARTA - Ini bukan calon kapolri biasa. Selain pintar, dia juga kaya. Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah satu-satunya calon yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR, beberapa hari lalu. Pekan ini, DPR segera menyiapkan tahapan fit and propertest untuknya.

Budi melaporkan harta kekayaannya ke KPK Juli tahun lalu. Nilainya mencapai Rp 22,6 miliar dan 24 ribu Dolar Amerika. Harta terbanyaknya berupa tanah dan bangunan di Jakarta, Bandung, Subang dan Serang.

Pakar pencucian uang Universitas Trisaksi Dr Yenti Garnasih tak mau berburuk sangka. Bisa saja Budi Gunawan memiliki harta sebesar itu dari sejumlah usaha keluarga dan warisan. Dia menyebut, Budi Gunawan termasuk calon kapolri yang kaya dengan harta sebesar itu.

Kapolri sebelumnya juga melaporkan harta kekayaan ke KPK. Kapolri Jenderal Sutarman misalnya, berdasarkan laporan pada 2012, hartanya sebesar Rp 5,3 miliar. Sedangkan Jenderal (Purn) Timur Pradopo berdasarkan laporan 4 Agustus 2010, tercatat Rp 4,4 miliar.

DPR telah bersiap melakukan fit and propertest calon kapolri. Sejumlah politisi di Komisi III DPR menilai, pencalonan itu sesuai aturan dan memenuhi persyaratan. Kalangan Dewan dan sejumlah pengamat menyebut Budi jenderal intelektual, dan sosok polisi yang pintar.

Politisi Gerindra, Desmon Mahesa mengatakan, Budi termasuk polisi pinter dan punya integritas. Mengapa? Budi termasuk jenderal intelektual, memiliki konsep dan gagasan yang membuat institusi kepolisian lebih bagus. Budi Gunawan lahir Surakarta, Jawa Tengah, pada 11 Desember 1959. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) terbaik angkatan 1983, dan peraih penghargaan Adhi Makayasa.

Dikutip dari biografinya, Budi Gunawan selalu meraih peringkat satu atau lulusan terbaik di setiap pendidikan Polri yang dilaluinya seperti PTIK, Sespim, Sespati dan Lemhanas.

Saat berpangkat Kombes, Budi Gunawan menjadi ajudan Presiden Megawati dari tahun 2001 hingga 2004. Setelah itu ia menyandang pangkat bintang satu, atau jenderal polisi termuda ketika itu, dan menduduki jabatan sebagai Karo Binkas Mabes Polri hingga 2006. Tahun 2008 ditugaskan sebagai Kapolda Jambi, lalu menjadi Kadiv Pembinaan Hukum Mabes Polri dan naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen). Tahun 2012, Budi Gunawan ditugaskan menjadi Kapolda Bali. Tak sampai setahun, ia dipromosikan menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri dan pangkatnya pun naik menjadi Komisaris Jenderal. Lemdiklat Polri adalah lembaga yang membawahi semua institusi pendidikan di lingkungan Polri, seperti Akpol, Sespim, dan PTIK.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Bambang Soesatyo optimistis fraksi-fraksi akan menerima calon kapolri pilihan Presiden ini. “Biasanya kalau kita melihat pengalaman fit and proper test di DPR terkait Kapolri, ujung-ujungnya DPR akan menerima nama yang diajukan presiden,” katanya.

Ketua DPR Setya Novanto tidak mau berkomentar soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dia hanya mengatakan, Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Presiden Jokowi tentang nama-nama calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. (jpnn.com)