JAKARTA - Elpiji subsidi atau gas 3 kilogram (kg) pada beberapa waktu mengalami kelangkaan, indikasi penyebab lantaran maraknya penyelewengan gas 3 kg ke 12 kg, selain adanya migrasi konsumsi.
"Saya kira di samping beralih, ada pengoplosan dari 3 kg ke 12 kg itu kan ada masalah pengecer atau distributornya, sistem distribusi tertutupnya harus dioptimalkan, semua pengecer dan penyalur kan berapa ratus ribu, dipantau satu-satu," kata Pengamat Energi Marwan Batubara kepada Okezone, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Untuk mafia, dirinya mengaku masih belum berani berkomentar. Namun, kesempatan pengoplosan yang dilakukan oknum masih marak dilakukan dari gas subsidi elpiji non subsidi.
"Pengawasan ditingkatkan, penegakan hukum harus tegas, sanksi untuk yang melanggar," tambahnya.
Marwan mengungkapkan, sanksi yang harus diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran dengan melakukan timbun dan juga pengoplosan harus lebih dari sekedar Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
"Saya gak tahu aturannya seperti apa, tapi kalau melanggar aturan bisa diproses hukum, karena ini kan menyebabkan kerugian, karena ini kan untuk bukan dioplos dan bukan untuk yang tidak mampu, ya paling berat dikurung," tambahnya.
Oleh karena itu, lanjut Marwan, ada upaya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, BUMN melalui PT Pertamina, dan juga Kepolisian.
"Bikin operasi terpadu, sambil menyebar peringatan, karena ini merugikan orang dan merugikan negara karena ini dibiayain negara, yang untung itu si penyelewengan," pungkasnya.
|
