| sucyresky |
16th November 2014 09:27 AM |
Calon Dirjen Pajak Harus Minimalisir Kebocoran Pajak & Korupsi
Quote:
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk melakukan lelang jabatan Dirjen Pajak. Pasalnya, pada 1 Desember 2014, Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rachmany memasuki masa pensiun.
Adapun, lelang jabatan tersebut merupakan sebagai bentuk pemerintah menjalani amanah UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengamat ekonomi dari Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan, kriteria ideal untuk menduduki posisi Dirjen Pajak adalah figur yang bisa menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu Calon Dirjen Pajak juga mampu meminimalisir kebocoran pajak dan memberantas aparat pajak yang korup.
"Namanya lelang bisa dari mana saja. Internal atau eksternal. Tapi yang penting harus sesuai kriteria tadi. Oleh karena itu siapa pun bisa mengikuti proses lelang apabila merujuk pada persyaratan calon dirjen," kata Karel dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Karel mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pejabat eselon II di Kemenkeu dan Ditjen pajak untuk mengisi jabatan sepeninggalan Fuad Rachmany tersebut, sekalipun karirnya belum mencapai 4 tahun tapi bersih dan prestasinya yang cukup baik dalam penerimaan pajak, maka orang tersebut juga bisa diusulkan menjadi calon bahkan bias di uji oleh publik.
Karena sambung Karel, panitia lelang jabatan ini salah satu syarat administrasinya adalah Eselon II yang sudah 4 (empat) tahun menjabat, sesungguhnya walaupun Eselon II yang sudah 4 (empat) tahun menjabat belum tentu bias jaminan. Hal ini panitia harusnya membuka kesempatan bagi para Eselon II yang memiliki kemampuan memimpin.
Agar mengetahui kemampuan calon-calon Dirjen Pajak ini, Karel menuturkan perlunya para calon tersebut mengikuti pendidikan kepemimpinan di LEMHANAS, lantaran agar pejabat tinggi se tingkat Dirjen wajib memiliki kecintaan terhadap tanah air, sehingga tidak korupsi, dengan tegas Karel mengatakan.
"Seharusnya perlu seluruh pejabat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Tapi itu juga tergantung dari masing-masing individunya. Sebab jika memang bakatnya korup walau sekolah di Lemhanas, ya tetap korup aja." Tambahnya.
Selain itu, untuk menelusuri rekam jejak calon, sambung Karel, panitia seleksi lelang Dirjen Pajak juga bisa menjalin kerjasama dengan KPK dan PPATK. Dua lembaga tersebut nantinya bisa ikut serta memberikan masukan data soal rekam jejak para calon.
|
SUMBER : Okezone.com |
