Bangun Rumah Tentara, Pemerintah Sebaiknya Gandeng Swasta atau BUMN
 

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) penting untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, kesejahteraannya perlu diperhatikan, terutama pemenuhan pangan, sandang, dan papan (rumah).

Meski pemerintah memiliki program rumah susun sewa (rusunawa) untuk TNI, dananya tidak akan cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I), Zulfi Syarif Koto, pemerintah perlu melibatkan pengembang, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dalam membangun rumah tentara.

"Tidak perlu rumah tapak semua, tapi rumah susun juga tidak apa-apa, misalnya setinggi 8 lantai," ujar Zulfi kepada Kompas.com, Senin (5/10/2015).

Zulfi menjelaskan, kesejahteraan tentara tidak hanya diperhatikan dari alat utama sistem pertahanan (alutsista), namun juga dari kebutuhan papan. Menurut dia, jika rumah tentara tidak layak, maka ketahanan keluarganya akan terancam. Dengan demikian, jika ketahanan keluarga saja tidak bisa disiapkan, ketahanan nasional ikut kacau balau.

Kesejahteraan TNI, imbuh dia, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Ranah pemerintah pusat, antara lain dipikul oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN), dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara tanggung jawab pemerintah daerah, sebut Zulfi, diwakili oleh para kepala daerahnya, misalnya wali kota dan bupati setempat. Dia mencontohkan Pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, baru saja meluncurkan rumah susun milik (rusunami) yang diperuntukkan bagi tentara.

Tanah rusunami yang berada di Jalan Jakarta tersebut, kata Zulfi, merupakan milik Pangdam Jaya. Sementara pembangunannya adalah hasil kerja sama antara pemerintah dan swasta. Rusunami ini akan berada di kawasan mixed used seluas 10 hektar.

Zulfi berharap, langkah Emil ini bisa diikuti oleh kepala daerah lainnya. Pengadaan rumah bagi tentara harus diatur, diarahkan, dan juga dibina oleh kementerian terkait. Untuk merealisasikannya, pemerintah bisa bekerja sama dengan BUMN seperti Perum Perumnas. Namun tentu saja, pemerintah harus memastikan tanahnya sudah tersedia.

"TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, atau Angkatan Darat kan pasti punya tanah. Tanah yang tidak terpakai ini, bisa dibangun rumah. Tapi, harus dipastikan tanah ini tidak dipakai sebagai tempat latihan. Kalau pemerintah punya niat, pasti bisa. Sekarang kan kembali lagi ke niat," tandas Zulfi.













http://properti.kompas.com/read/2015...asta.atau.BUMN