MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin mengatakan bahwa pemerintah daerah siap membeli sisa 7 persen saham milik PT Newmont Nusa Tenggara yang masuk divestasi terakhir.
"Keinginan kita tidak berubah bahwa saham 7 persen ini harus tetap menjadi milik pemerintah daerah," katanya, di Mataram, Sabtu (21/2/2015).
Dia menjelaskan, pemerintah daerah sejak 2009 bersama mitra PT Multi-Capital (Bakrie Group) telah memiliki 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang sudah dilepas melalui skema divestasi.
Karena itu, untuk bisa menggenapkan investasi ini menjadi 31 persen, pemerintah daerah berkepentingan membeli sisa 7 persen saham PT NNT.
Dia mengatakan, menindaklanjuti rencana itu, pihaknya dalam waktu dekat segera menemui Menteri Keuangan untuk menegaskan kesiapan pemerintah daerah kembali membeli 7 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
Orang nomor dua di NTB ini menjelaskan, sejak awal rencana untuk membeli 7 persen saham PT NNT ini, DPR telah memutuskan dan menyetujui sisa 7 persen saham Newmont harus dimiliki daerah.
Sebab, penilai DPR ketika itu langkah pemerintah yang menunjuk PIP untuk membeli saham 7 persen tidak sah karena tidak mendapat persetujuan DPR, seperti hasil audit BPK.
Bahkan, menurut Amin, pada 28 Oktober 2011, DPR secara resmi telah bersurat ke Presiden dan memintanya memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunjuk pemerintah daerah sebagai pembeli 7 persen saham PT NNT.
"Kami tidak ingin proses ini terus berlarut-larut dan menjadi berkepanjangan. Karena itu, hak pembelian diserahkan sepenuhnya kepada daerah," jelas Amin.
Ia menambahkan, untuk bisa merealisasikan proses divestasi itu, pemerintah daerah siap menyanggupi aspek persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat. Salah satunya, terkait mitra dalam proses divestasi tersebut, sehingga lebih transparan.
Hal ini terkait Bakrie Group yang telah menyatakan kepada pemerintah daerah tidak lagi berminat memodali pemerintah daerah dalam pembelian 7 persen saham itu. "Kami siap menggelar 'beauty contest' (lelang terbatas) dan dilaksanakan secara terbuka," terangnya.
Namun jika pemerintah daerah ditunjuk membeli sisa 7 persen saham itu, maka skema pembeliannya tetap sama dengan pembelian saham sebelumnya, yakni dengan melibatkan tiga daerah melalui melalui PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, divestasi saham PT Newmont yang awalnya harus diserap oleh PIP kini menggantung. Pasalnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, pemerintah melebur PIP dan mengalihkan asetnya sebesar Rp18,9 triliun ke PT SMI.
Dengan begitu pemerintah tidak membatalkan divestasi saham tujuh persen milik Newmont. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai cara seperti menawarkan divestasi saham kepada BUMN yang tertarik.
(wdi)
|
