BTN Aktif Fasilitasi Masyarakat Miliki Rumah Idaman
 

VIVA.co.id - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla diketahui memberikan aspirasi tinggi untuk melakukan percepatan penyelesaian kekurangan ketersediaan (backlog) perumahan nasional, melalui program sejuta rumah untuk rakyat.

Untuk itu, pemerintah menempuh berbagai cara dalam memenuhi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah idamannya. Salah satunya, pemerintah akan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk program rumah murah yang akan dibangun tahun ini. Kebijakan itu akan ditujukan untuk MBR yang mengambil faslilitas tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, Selasa 3 Maret 2015, mengungkapkan bahwa hal ini merupakan cara pemerintah untuk meredam aksi spekulan yang bermain di bisnis properti.

"Jangan sampai nanti, mereka pada tahun kedua tidak mampu bayar PBB. Akhirnya, dia lepas haknya untuk mendapat rumah murah," ungkapnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Lengkapnya, buka tautan ini.

Selain itu, dengan mengatur ketentuan uang muka bagi MBR dalam mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR), yang akan diturunkan hingga satu persen. Menurut Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuldjono, kebijakan ini berlaku bagi MBR yang terdaftar sebagai peserta program rumah murah.
"Kami akan menurunkan uang muka lima persen menjadi lima persen. Ini sudah disetujui tadi," ujar Basuki, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin 2 Maret 2015. Lengkapnya, buka tautan ini.

Tentunya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), yang diberikan peran sentral dalam pelaksanaan program perumahan nasional yang diperuntukkan bagi rakyat di Indonesia ikut mendukung program pemerintah tersebut.

Apalagi, BTN selama ini menjadi integrator stakeholder (pemangku kepentingan) strategis dalam pemecahan permasalahan perumahan di Indonesia.

Selain itu, pemerintah, melalui Wakil Presiden pada Selasa lalu, 23 Februari 2015, meminta agar BTN terus berperan aktif dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan nasional. Sebab, peran BTN dinilai sangat sentral. Tidak bisa diubah sebagai pendamping pemerintah dengan bisnis sebagai bank fokus.

Untuk itu, sebagai bentuk dukungan BTN terhadap program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah tersebut, mulai 1 Maret 2015, BTN akan meluncurkan program khusus KPR dengan uang muka satu persen. Program ini, diharapkan dapat membantu MBR yang terkendala dalam menyiapkan uang muka (DP) untuk pembelian rumah melalui fasilitas kredit perbankan.

“Kami sangat mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Kebijakan tersebut, dapat mempercepat penyelesaian masalah backlog perumahan nasional, serta memiliki multiplier effect yang positif bagi industri properti dan turunannya," ujar Direktur Utama BTN, Maryono, dalam keterangannya.

Menurutnya, program DP satu persen itu dapat dinikmati MBR dan untuk saat ini diprioritaskan bagi pemohon rumah susun milik (rusunami) di perkotaan. "Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan BTN atas kebijakan Pemerintah yang mendorong perumahan vertikal/rusun," ujar Maryono.

BTN juga mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menghapus PBB. Menurut Maryono, dengan pembebasan PBB tersebut, dinilai akan merangsang masyarakat untuk membeli rumah.

"Kalau menghilangkan PBB, sangat mendukung dari percepatan beli rumah," ujarnya di Jakarta, Jumat 6 Februari lalu.

Selain itu, dia juga mengatakan, penghapusan PBB dapat meringankan beban masyarakat yang tertekan karena besarnya beban bunga pembelian rumah. "Karena biaya sendiri nggak bisa cash," ujarnya.

Menurut dia, jika untuk permukiman dikenakan pajak hanya satu kali saat membangun rumah, membeli tanah, atau ketika beralih kepemilikan dapat mengubah mindset masyarakat tentang pajak. "Mindset tentang pajak harus diubah," tuturnya.

Penetrasi pasar KPR

Sementara itu, BTN mempunyai komitmen untuk meningkatkan penetrasi pembiayaan perumahan kelas menengah atas non subsidi, yang saat ini telah mencapai 57 persen dari total KPR yang disalurkan perseroan.
Salah satu upaya meningkatkan porsi tersebut, perseroan menjadi official bank pada Indonesia Property Expo 2015 pertengahan Februari 2015, dengan potensi penambahan kredit baru realisasi selama pameran tersebut lebih dari Rp1,4 triliun.

Direktur BTN Mansyur S. Nasution, dalam keterangan tertulisnya, Minggu 15 Februari 2015, mengatakan bahwa dalam pameran tersebut, perseroan memberikan kebijakan khusus untuk transaksi properti yang dilakukan selama masa pameran berlangsung.

Kebijakan khusus itu, menurutnya, antara lain promosi suku bunga kredit 9,25 persen untuk satu tahun pertama, uang muka hanya lima persen, diskon biaya asuransi, diskon biaya provisi 50 persen, dan bebas biaya administrasi. Termasuk, approval permohonan kredit langsung ditempat.

Kredit lebih agresif

Diketahui, pertumbuhan kredit BTN tahun 2014, yang sebesar 15 persen berada di atas rata-rata industri. Melalui sejumlah program yang dilakukan perseroan, manajemen BTN optimistis pertumbuhan bisnis perseroan tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun lalu.

Pertumbuhan kredit BTN diproyeksi mampu mencapai 19 persen, di atas pertumbuhan kredit industri yang diproyeksi Otoritas Jasa Keuangan mencapai 15 persen.

Menurut Maryono, untuk mendukung pertumbuhan kredit tersebut dibutuhkan likuiditas yang kuat. Manajemen tengah menjajaki peningkatan funding, selain bersumber dari obligasi dan Dana Pihak Ketiga.

Salah satunya melalui sumber dana strategis seperti Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya. "Kami sedang menjajaki upaya untuk mendapatkan pinjaman bilateral guna memperkuat struktur pendanaan Bank BTN," tambahnya.

Kendati demikian, diakuinya, BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia, dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 27 persen.

Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95 persen dari total penyaluran Fasilitas Likuitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2011, 2012, dan 2013.
Sedangkan total KPR yang disalurkan BTN sejak 1976 hingga 2014, berjumlah sekitar Rp130 triliun, yang dimanfaatkan lebih dari 3,5 juta masyarakat Indonesia.

Sementara itu, khusus untuk program FLPP, sejak program ini dijalankan tahun 2010 hingga 2014, telah direalisasikan rumah lebih dari 368 ribu unit dengan total kredit mencapai lebih dari Rp25 triliun. "Khusus FLPP tahun 2014, kami melampaui target pemerintah 58 ribu unit dan terealisasi 93 ribu unit, dengan jumlah kredit lebih dari Rp7,9 triliun," tutur Maryono.


http://bisnis.news.viva.co.id/news/r...i-rumah-idaman