| sucyresky |
4th July 2015 07:21 AM |
Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan Tak Libatkan Buruh
Quote:
JAKARTA - Perubahan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari lima tahun menjadi 10 tahun, membuat banyak kalangan resah. Peraturan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Gabungan Buruh Indonesia (GBI) yang terdiri dari 40 federasi dan empat konfederasi serikat buruh bakal mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung (MA).
"Peraturan Pemerintah (PP) dibuat tanpa melibatkan unsur buruh, kami akan ajukan Judicial Riview (JR) ke MA," ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Okezone, Sabtu (4/7/2015).
Said Iqbal mengatakan gugatan akan ditujukan kepada beberapa pihak. Antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri terkait (Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian).
Dalam gugatan tersebut, GBI meminta dua hal. Yang pertama, GBI meminta pengujian kembali PP nomor 46 tahun 2015 mengenai JHT yang hanya diberikan 10 persen setelah 10 tahun. Kedua, GBI juga minta pengujian ulang PP tentang jaminan pensiun.
"Yang kita gugat iuran pensiun yang hanya 3 persen sehingga manfaat pensiun hanya 15 sampai 40 persen yang akan membuat buruh kembali miskin setelah masuk usia pensiun," tegas Iqbal.
Dia mengatakan, gugatan rencananya akan diajukan Minggu depan. Hal ini lantaran pihaknya perlu menyiapkan data-data untuk diajukan ke MA.
"Kita akan persiapkan minggu depan materi gugatannya sudah siap, kalau enggak keburu karena lebaran ya pasca lebaran lah kita gugat," tukasnya.
|
SUMBER : Okezone.com |
