View Single Post
Old 16th March 2015, 01:14 PM   #1
Wakil Camat
 
Join Date: 31 Oct 2014
Userid: 2758
Location: SmovieX.com | Tempat nonton dan download Film | Sering-sering berkunjung yah!
Posts: 3,641
Likes: 41
Liked 5 Times in 5 Posts
Default Iuran BPJS Kesehatan Naik 43% Dinilai Tak Tepat

Quote:
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengusulkan menaikan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang semula hanya Rp19.225 per bulan menjadi Rp27.500 per bulan atau naik 43 persen. Perubahan ini terkait melonjaknya klaim para anggota BPJS kesehatan.

Menanggapi hal ini, anggota DPR Komisi IX DPR RI/Fraksi PPP Okky Asokawati mengkhawatirkan kenaikan iuran ini akan sangat meresahkan rakyat kecil. Pasalnya, isu itu muncul ketika harga beras naik, premium naik diam-diam, dolar melonjak terus juga kegaduhan politik yang tak henti.

"Masyarakat merasa ini akan menjadi beban yang semakin berat. Daripada menyatakan kenaikan iuran, lebih baik pemerintah bersama BPJS Kesehatan menyatakan tujuan-tujuan mereka untuk menyempurnakan infrastrukktur kesehatan setelah mendapat suntikan dana sebesar Rp6 triliun dari Kemenkeu," kata dia yang yang dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2015).


Selain itu, BPJS Kesehatan yang defisit saat ini dikarenakan Kemenkeu ketika menentukan besaran iuran baik untuk kepesertaan PBI dan Mandiri pada tahun 2014 lalu tidak mengikuti saran dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Saat itu DJSN menyarankan besarnya iuran untuk PBI adalah Rp27 ribu. Namun pemerintah memutuskan sebesar Rp19.225. Jadi tidak mengherankan bila sekarang BPJS Kes mengalami defisit.

"Jadi kalau nanti memang pemerintah benar-benar akan melaksanakan penambahan besaran iuran, maka masukkan akademis terkait dengan hal ini benar-benar harus diperhatikan dan dipertimbangkan baik-baik. Keberpihakan pemerintah terhadap masalah kesehatan harus ditingkatkan. Amanah UU No 36/2009 bahwa anggaran kesehatan adalah 5 persen dari APBN harus dilakukan. Negara Kuba dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia sekitar 11 juta saja memiliki 12 persen anggaran kesehatannya dari APBN mereka. Malaysia sekitar 11 persen dari total APBN," ujarnya.

Menurut dia, penambahan atau suntikan dana dari pemerintah ke BPJS Kesehatan seberapapun besarnya tidak akan pernah cukup untuk membiayai pengobatan kesehatan peserta BPJS Kesehatan, selama pemerintah tidak melakukan KIE (Konsultasi Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku promotif preventif bagi gaya hidup masyarakat terkait dengan hidup sehat. Paradigma kuratif harus segera diganti dengan paradigma preventif.

"Jangan sampai program kesehatan yang sudah baik dan sesuai amanah konstitusi ini jadi berantakkan karena missed management, juga pemerintah tidak mau mendengarkan masukkan yang sifatnya akademis dan sesuai dengan ilmu aktuaria. Amanah UU tentang besarnya anggaran kesehatan juga sudah harus dipenuhi agar infrastruktur kesehatan bisa segera pula disempurnakan," tutup dia.
SUMBER : Okezone.com
sucyresky is offline   Reply With Quote
Sponsored Links