View Single Post
Old 23rd March 2015, 08:48 AM   #1
Wakil Camat
 
Join Date: 31 Oct 2014
Userid: 2758
Location: SmovieX.com | Tempat nonton dan download Film | Sering-sering berkunjung yah!
Posts: 3,641
Likes: 41
Liked 5 Times in 5 Posts
Default Rupiah dan Lemahnya Kepemimpinan Jokowi

Quote:
SAAT ini, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS terus menerus mengalami pelemahan dan ditenggarai kondisinya lebih buruk dibanding tahun 1998 lalu. Pelemahan itu hingga kini bahkan sampai menembus angka Rp13.200 per USD. Melihat hal itu, langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan reformasi strukural ekonomi sebagai upaya untuk meyakinkan pasar.

Paket kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut diupayakan untuk menjadi prioritas sebagai tindakan menguatkan kembali nilai tukar rupiah atas dollar. Adapun isinya adalah pertama, meningkatkan komponen bahan bakar nabati (BBN) atau penggunaan Biofuel. Kedua, pemberian bebas visa bagi beberapa Negara.

Ketiga, upaya perlindungan terhadap produk dalam negeri dengan melakukan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS). Keempat, pemberian intensif pajak kepada beberapa perusahaan yang melakukan ekspor dan perusahaan yang melakukan reinvestasi di dalam negeri.



Beberapa paket kebijakan tersebut bila diurai dan dikritisi secara jeli senyatanya masih menimbulkan celah dan lubang, bila tanpa diimbangi dengan ketegasan sikap Jokowi dalam ranah hukum dan politik. Sebab walau bagaimapun, faktor ekonomi tentunya berkait kelindan dengan faktor politik dan hukum sebagai landasan bagi beberapa perusahaan untuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia.

Ketidakjelasan sikap Jokowi pada sektor hukum bisa dibaca saat penundaan eksekusi mati terhadap pengedar narkoba yang hingga kini suaranya hilang bak ditelan angin. Kesemrawutan sektor hukum semakin menjadi-jadi dengan adanya kriminalisasi terhadap beberapa pimpinan KPK. Munculnya keteganganantar dua lembaga Negara yaitu antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI, yang hingga kini belum juga ditemukan bagaimana format penyelesaiannya, membuat citra hukum menjadi semakin lemah dan terpuruk.

Kondisi tersebut, akhirnya membuat para pemilik modal rentan untuk berinvestasi di Indonesia terlebih lagi untuk memegang rupiah. Investor merasa lebih nyaman untuk mengoleksi dolar AS. Sesungguhnya pemilik modal dalam hal ini menginginkan dunia yang secara materi lebih menyenangkan dan comfortable bagi usaha yang dijalaninya.

Kualitas kepemimpinan Jokowi pun terganggu pada sektor politik. Sebut saja terbelahnya beberapa partai politik yang ada seperti dalam tubuh PPP dan Partai Golkar. Sisi politik yang tidak stabil ini tentunya menguras pula energi pemerintahan pada hal-hal yang tidak perlu hingga membuat pemerintah tak perhatian pada kondisi kesejahteraan rakyat. Kurang tegasnya Jokowi dan pola kepemimpinannya pada dua sektor tersebut berdampak investor yang awalnya menanamkan investasinya, akhirnya pergi meninggalkan Indonesia.

Jadi, terus tertekannya nilai tukar Rupiah tidak serta merta karena faktor faktor fundamental ekonomi. Melainkan juga problematika yang terjadi pada ranah hukum dan politik.

Kedua ranah tersebut semestinya tetap menjadi titik perhatian pemerintah untuk kemudian membenahinya. Meskipun pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi defisit berjalan, bahkan sekalipun cadangan devisa mampu mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, namun bila tanpa diimbangi dengan perbaikan pada ranah hukum dan politik, hal itu sejatinya hanya upaya untuk memperpanjang nafas belaka. Sebab ketidakstabilan politik dan hukum sedikit banyak akan menimbulkan sentiment negative pada pasar..

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah cara untuk mengatasi problem pelemahan rupiah tersebut agar kembali menjadi stabil atau bahkan menguat. Bagir Manan dalam sebuah bukunya berjudul Teori Politik dan Konstitusi, menyatakan bahwa untuk membangun suasana ekonomi yang kondusif dan stabil maka diperlukan tiga hal sebagai upayanya.

Pertama, kemampuan hukum, baik penerapan dan penegakannya. Hukum seharusnya mencerminkan harapan-harapan sebagai pengejewantahan citra hukum yang lebih baik. Kedua, tatanan politik yang kondusif dan menunjang supremasi hukum, yaitu terbukanya alam demokrasi. Ketiga, kondisi tata sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Nah ketiga point itulah sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh Jokowi demi mendongkrak kembali kestabilan pada sektor ekonomi. Sehingga,pendekatan penyelesaian masalah untuk menolong pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS, juga dilakukan dari faktor non-ekonomi.


Di sini yang diharapkan adalah adanya keseimbangan dan keselarasan dalam ketiga sektor tersebut. Sebab dalam perkembangan tata nilai sosial, keselarasan yang diusahakan dalam tertib sosial bukan hanya keselarasan sosial (social harmony), melainkan juga soal keselarasan jagat (cosmic harmony).

Pandangan demikian bertujuan untuk membuat jagad raya agar selamat dan indah (memayu hayuning bawono), serta menciptakan dunia yang secara materi lebih menyenangkan dan comfortable bagi manusia. Karenanya, mekanisme yang ditumbuhkan adalah kemampuan memproduksi benda / materi, nilai-nilai, dan hukum yang mampu mendatangkan kehidupan yang nyaman, tentram dan memuaskan.

Indonesia tentunya berbeda dengan dunia Barat dalam hal pemuasan kebutuhan hidupnya selama di dunia. Dunia Barat lebih mengedepankan faktor materi dalam pemuasan kebutuhan hidupnya di dunia. Kendati demikian, tidaklah lantas menggeneralisir bahwa masyarakat barat yang pragmatis itu kering dengan nilai spiritual. Semangat menaklukkan dunia tidak jarang dilapisi juga oleh hal-hal yang bersifat transedental, seperti yang ditampakkan oleh Max Weber dalam The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (New York,1958).

Dari itulah apa yang dialami Barat tersebut, berbeda dengan Timur khususnya Indonesia. Di Timur, setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia disarankan untuk turut mempertahankan keselarasan kosmos atau jagad raya. Tujuannya adalah agar bawono (jagad) tidak mengalami gonjang-ganjing. Maka solusi untuk mendongkrak nilai tukar rupiah adalah adanya ketegasan sikap Jokowi dalam bidang hukum dan politik ketika secara fundamental sektor ekonomi tidak menentu. Wassalam

Ditulis oleh:

Azhar Kahfi

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda PB HMI sekaligus Mahasiswa Hukum Pascasarjana UI
SUMBER : Okezone.com
sucyresky is offline   Reply With Quote
Sponsored Links