View Single Post
Old 23rd May 2015, 08:39 AM   #1
Wakil Camat
 
Join Date: 31 Oct 2014
Userid: 2758
Location: SmovieX.com | Tempat nonton dan download Film | Sering-sering berkunjung yah!
Posts: 3,641
Likes: 41
Liked 5 Times in 5 Posts
Default Pasarkan BBM Pertalite, Sebaiknya Pertamina Sounding ke DPR

Quote:
JAKARTA - Dalam waktu dekat, izin distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan RON 90 akan segera keluar. Setelah mendapatkan izin distribusi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), PT Pertamina (Persero) dapat langsung memasarkannya BBM Pertalite secara bertahap ke SPBU-SPBU.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, langkah Pertamina dalam memasarkan BBM Pertalite pada dasarnya tidak perlu izin ke Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, perusahaan pelat merah ini sebaiknya memberitahukan secara detil spesifikasi BBM Pertalite dan tujuan memasarkannya.

"Kalau ke parlemen (DPR) sifatnya lebih pemberitahuan saja, kalau izin secara khusus tidak diperlukan, karena yang melibatkan parlemen biasanya pembahasan regulasi dan undang-undang dan domainnya antara eksekutif dalam hal ini pemerintah bukan BUMN dengan DPR," kata Komaidi kepada Okezone.

Komaidi menambahkan, jika memang Pertamina dipanggil DPR untuk menjelaskan lebih detil spesifikasi BBM Pertalite wajar-wajar saja. Hal ini agar tidak terjadi permasalahan ketika BBM Pertalite tersebut sudah dipasarkan ke SPBU-SPBU.

"Kalau berhubungan antara Pertamina dengan parlemen langsung sebenarnya tidak. Kecuali yang menyangkut dengan produk-produk yang masih subsidi, seperti Solar. Itu pun yang berurusan bukan Pertamina secara langsung tetapi kementerian teknis, BPH Migas dengan parlemen hanya saja pelaksananya salah satunya Pertamina sehingga diminta klarifikasi," jelasnya.

Menurut Komaidi, dalam memasarkan BBM Pertalite yang notabene produk non subsidi pada dasarnya hanya membutuhkan izin dari eksekutif dalam hal ini kementerian teknis yang terkait seperti Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

"Setahu saya kalau produk non subsidi, kewenangannya tentu ada di eksekutif ya, kalau izin yang dibutuhkan izin spesifikasi ada di Ditjen Migas, ada izin perdagangan ada di Kementerian Perdagangan mengenai merek dan sebagainya," tukasnya.

Sebelumnya, menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, selama memasarkan BBM Pertalite secara bertahap, diharapkan dapat konsultasi dengan Komisi VII DPR untuk menyosialisasikan BBM Pertalite.

"Kita lihat kebutuhannya. Semoga bisa kita sosialisasikan dengan baik ke DPR," ucap Wianda. (fsl)
SUMBER : Okezone.com
sucyresky is offline   Reply With Quote
Sponsored Links