View Single Post
Old 23rd May 2015, 08:45 AM   #1
Wakil Camat
 
Join Date: 31 Oct 2014
Userid: 2758
Location: SmovieX.com | Tempat nonton dan download Film | Sering-sering berkunjung yah!
Posts: 3,641
Likes: 41
Liked 5 Times in 5 Posts
Default Rugi Jual BBM, Seharusnya Dividen Pertamina ke Negara Dipangkas

Quote:
JAKARTA - Saat ini, PT Pertamina (Persero) berpotensi menelan kerugian besar akibat menjual harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jauh dari harga keekonomian. Lantaran, harga Premium dan Pertamax series batal dinaikkan meskipun mengikuti mekanisme pasar.

Sebelumnya, Pertamina ingin menaikkan harga Pertamax sebesar Rp800 per liter menjadi Rp9.600 per liter, tetapi diberi 'wejangan' oleh pemerintah sehingga kenaikan tersebut urung terlaksana.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, Pertamina memang berpotensi menelan kerugian besar dalam menjual BBM di bawah harga keekonomian. Namun, seharusnya pemerintah selaku pemegang saham harus mempunyai cara untuk menyelesaikannya. Salah satu usulan dirinya adalah, Pertamina mendapatkan keringanan dalam membayar perpajakan hingga dividen kepada negara.

"Itu yang harus diselesaikan internal pemerintah. Kan ini seperti kantong kiri kantong kanan. Nanti bisa diselesaikan masalah perpajakan cost-nya mungkin, masalah pembayaran dividennya Pertamina kepada negara," ucap Komaidi kepada Okezone.

Menurut Komaidi, permintaan pemerintah maupun DPR dalam menunda kenaikan harga BBM boleh-boleh saja, namun harus memikirkan keadilan bagi Pertamina. Terlebih lagi, BUMN dituntut menjadi agen pembangunan dan roda yang menggerakan perekonomian nasional.

"Jadi boleh menunda, boleh meminta tidak dinaikan tapi harus ada fairness di dalam hitung-hitungan kerugian tadi sehingga enggak ada pihak yang dirugikan. Kan kita pengen BUMN kita menjadi kelas dunia, jadi harus belajar memperlakukan sebagaimana negara-negara lain memperlakukan BUMN-nya," tegas Komaidi.

Lanjut Komaidi mengungkapkan, pembatalan kenaikan harga Pertamax memang seperti halnya harga gas elpiji 12 kg. Walaupun barang ini non subsidi dan aksi korporasi Pertamina, namun dapat dibendung oleh pemerintah maupun DPR.

"Kalau Pertamax sama halnya dengan elpiji 12 kg, mungkin pemerintah dan parlemen melihatnya momentum, bukan menolak tapi menyarankan ditunda dulu, sehingga sekarang ini teman-teman parlemen menilai kondisinya enggak baik kalau seandainya dinaikkan karena kan harga minyak sedang turun walaupun teman-teman Pertamina punya argumentasi bukan cuma harga minyak saja, tetapi nilai tukar Rupiah. Cukup wajar pemerintah dan parlemen minta ditunda sementara," tukasnya.
SUMBER : Okezone.com
sucyresky is offline   Reply With Quote
Sponsored Links