View Single Post
Old 3rd July 2015, 08:55 AM   #1
Wakil Camat
 
Join Date: 31 Oct 2014
Userid: 2758
Location: SmovieX.com | Tempat nonton dan download Film | Sering-sering berkunjung yah!
Posts: 3,641
Likes: 41
Liked 5 Times in 5 Posts
Default Perebutan Blok Mahakam, Ada Swasta di Belakang Pemda

Quote:
JAKARTA – Jumat dinihari pekan lalu bisa jadi merupakan hari terpanjang Rita Widyasari menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Sejak Kamis siang, bersama Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Rita yang habis masa jabatannya pada 30 Juni 2015, menanti kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Balikpapan. Kedua kepala daerah itu sudah siap dengan “Sepuluh Tuntutan” daerah atas jatah di Blok Mahakam, blok migas terbesar di Indonesia.

Penantian Rita dan Awang rupanya tak sia-sia. Meski secara diplomatis Menteri Sudirman mengatakan masih akan membicarakan tuntutan bagian 19 persen dengan Presiden Joko Widodo, sinyal penerimaan pusat kian menguat. Meski demikian, Rita mengatakan, Kukar masih harus memperjuangkan bagiannya sendiri.

“Saya dan Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kukar sudah menandatangani kesepakatan, bahwa kami akan memperoleh 60 persen dan Provinsi 40 persen,” katanya.

Namun, sebelum negosiasi dengan Kaltim terjadi, baik Kaltim maupun Kukar, kompak ngotot menggandeng swasta untuk mengelola bagian saham tersisa bagi bumi Borneo. Padahal, Menteri Sudirman meminta daerah tidak bekerja sama dengan swasta. Dia menyarankan daerah berpaling kepada PT Pertamina untuk mengongkosi biaya partisipasi di Blok Mahakam. Pertamina pun sudah menyatakan siap menalangi biaya yang dibutuhkan.

“Kami siap duduk bersama dan bernegosiasi,” kata Juru Bicara Pertamian, Wianda Pusponegro.

Tapi, Kaltim dan Kukar bergeming. Kaltim sudah sejak lima tahun lalu menyiapkan kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah PT Migas Mandiri Pratama dengan swasta PT Yudistira Bumi Energi. Sementara, Pemerintah Kukar siap mengawinkan BUMD PT Tunggang Parangan dengan swasta PT Cakrawala Prima Utama. Jika, menurut hitungan Pertamina, modal yang mesti disiapkan mencapai USD2,5 miliar atau sekitar Rp33 triliun, maka Kaltim dan Kukar mesti merogoh kocek Rp3,3 triliun.

“Apa iya Pertamina punya dana segitu? Kami juga sudah ada kesepakatan dengan swasta. Jadi, tidak mudah kami membatalkannya begitu saja,” kata Rita.

Kegigihan pemerintah Kaltim dan Kukar melibatkan swasta tak ayal menimbulkan syak wasangka. Kalangan lembaga swadaya masyarakat, misalnya, cemas kekuatan modal asing bakal masuk ke dalam skema kerja sama tersebut.

Kecemasan itu bukan tanpa dasar. Cerita suram Blok Cepu setidaknya bisa menjadi pemantiknya. BUMD milik Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur PT Asri Dharma Sejahtera berbagi 4,5 persen saham milik di Blok Cepu dengan PT Surya Energi Raya milik taipan Surya Paloh. Dalam skema kerja sama, PT Asri dan PT Surya sepakat berbagi keuntungan 25-75 persen.

PT Surya mendapatkan bagian lebih besar karena setuju menyediakan seluruh modal operasional. Tapi di sinilah persoalan muncul. Lepas satu dekade sejak kontrak diteken, PT Asri dan pemerintah Bojonegoro tak kunjung menikmati deviden. Itu karena PT Surya sibuk melunasi utang ke investor. PT Surya kabarnya mendapatkan gelontoran fulus senilai USD200 juta dari China Sonangol International Holding Ltd untuk menggarap Blok Cepu.

Nah, pola yang sama akan diterapkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam kerja sama PT Migas dengan PT Yudistira yang melahirkan perusahaan patungan, PT Cakra Pratama Energi. Awang mengatakan PT Yudistira akan mendapatkan bagian keutungan 75 persen sedangkan PT Migas hanya 25 persen. Ini tentu saja karena PT Yudistira menanggung beban modal dan risiko operasi. Tapi, seperti juga PT Surya di Blok Cepu, duit PT Yudistira beraroma asing. Direktur Utama PT Migas Hazairin Adha jujur mengakui bahwa dana Rp6 triliun yang menjadi komitmen PT Yudistira berasal kucuran Morgan Stanley, korporasi investasi global asal Amerika Serikat.

Demikian pula yang terjadi di Kukar. Rita menjelaskan PT Cakrawala siap mengucurkan dana Rp10-15 miliar. Nantinya, modal tersebut akan dikelola oleh sebuah perusahaan patungan bernama PT Mahakam Gerbang Raja. Meski demikian, Rita memastikan bagian lebih besar akan menjadi milik BUMD. Lalu dari mana dana Rp10-15 triliun berasal? “Mereka (PT Cakrawala) meminjamnya dari luar negeri,” ujar Rita.
SUMBER : Okezone.com
sucyresky is offline   Reply With Quote
Sponsored Links