View Single Post
Old 4th September 2015, 01:33 PM   #1
KaDes Forumku
 
Join Date: 16 Feb 2015
Userid: 3276
Posts: 1,017
Likes: 0
Liked 5 Times in 5 Posts
Default Soal Kereta Cepat, Jokowi Serahkan ke Menteri BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau mengungkap keputusannya soal megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memutuskan proyek yang disebutkan oleh Tiongkok dan Jepang.

"Jadi garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN, lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN," ujar Jokowi usai melakukan blusukan di kawasan Tanah Merah, Koja, Kamis (3/9/2015).

Jokowi menyatakan pembangunan kereta cepat diperlukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia asalkan tidak menggunakan uang negara. Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah memilih proyek kereta cepat itu yang tidak perlu ada jaminan dari pemerintah.

"Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, business (to business)," ucap dia.

Namun, Jokowi berpesan agar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji lagi. Keputusan akhir, sebut dia, akan ada di tangan Rini.

Saat ditanyakan apakah keinginannya agar tak perlu ada jaminan pemerintah hingga local content lebih besar itu mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memilih proposal yang ditawarkan Tiongkok, Jokowi mengelak.

"Garis saya itu. Tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN. Dan saya minta agar B2B, dengan local content yang banyak," ucap dia lagi.

Untuk diketahui, saat ini Jepang dan Tiongkok bersaing ketat untuk memenangkan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Keduanya telah menyerahkan proposal dan studi kelayakan kepada pemerintah. Jepang bahkan sudah sempat sekali memperbaiki tawarannya agar tidak kalah dengan Tiongkok.

Adapun, Tiongkok menyatakan bisa menggarap proyek itu tanpa perlu ada jaminan pemerintah. Jepang kemudian menurunkan nilai jaminan pemerintah setelah Tiongkok membuat tawaran itu.

Tiongkok juga menawarkan kerja sama dengan BUMN untuk menggarap proyek itu dan menjanjikan local content yang lebih besar.


http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...paign=related&
partisusanti is offline   Reply With Quote
Sponsored Links