View Single Post
Old 20th September 2015, 05:56 PM   #1
KaDes Forumku
 
Join Date: 16 Feb 2015
Userid: 3276
Posts: 1,017
Likes: 0
Liked 5 Times in 5 Posts
Default Pengembang Minta Pemerintah Bangun Infrastruktur Penunjang

Palembang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Selatan (Sumsel), Herryadi Bengawan, meminta pemerintah pusat dan daerah gencar membangun infrastruktur penunjang di kawasan perumahan jika ingin mempercepat realisasi program "Satu Juta Rumah".

"REI sedang mendekati pemerintah kota dan provinsi untuk bergerak cepat dalam membangun infrastruktur penunjang, seperti jalan, jaringan listrik dan jaringan air bersih. Sebenarnya pemerintah sudah melakukannya, tapi alangkah lebih baiknya jika digencarkan lagi karena targetnya tinggi," kata Herryadi di Palembang, Minggu (20/9).

REI, lanjut dia, meminta pemerintah memperhatikan infrastruktur ini karena sebagian besar pengembang membidik kawasan pinggiran Kota Palembang untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Beberapa tempat yang menjadi bidikan pengusaha properti ini yakni kawasan Borang, Gandus, dan Talang Kelapa, karena harga lahannya masih relatif terjangkau.

"Jika harga lahan didapatkan dengan harga murah maka pengembang dapat menjual rumah dengan harga murah juga sehingga tetap ada selisih (untung, red)," ujar dia.

Untuk mengembangkan dan membuka kawasan-kawasan baru lainnya, yang umumnya belum menjadi hunian penduduk, REI mengharapkan pemerintah segera merealisasikan janji akan mendukung dari sisi infrastruktur.

"Biasanya ada perumahanannya dulu baru disediakan jalan, jaringan listrik dan jaringan air bersih. Tapi jika bisa dibalik, mengapa tidak," kata Herryadi.

Pemerintah mencanangkan program satu juta rumah pada 2015 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yakni PNS, TNI, Polri, karyawan swasta berpenghasilan maksimal Rp4 juta.

Untuk memaksimalkan program ini, pemerintah telah mengandeng kalangan pengembang dan perbankan sehingga hanya menerapkan bunga lima persen selama 20 tahun dan uang muka satu persen dari harga rumah yang berkisar Rp110 juta.

Sementara itu, Sumsel mendapatkan kuota hingga 15 ribu unit rumah. Dari jumlah itu, per Juni sudah terealisasi sebanyak 3.000 unit.

Sebelumnya, Wali Kota Palembang Harnojoyo telah mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan pajak untuk pembangunan rumah MBR, serta penyediaan jaringan air bersih dan listrik.














http://www.beritasatu.com/properti/3...penunjang.html
partisusanti is offline   Reply With Quote
Sponsored Links