BPJS Ketenagakerjaan Harus Kelola JHT dengan Adil

[sucyresky]

JAKARTA - Aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) terus menuai protes.

Walaupun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap memberlakukan aturan baru tersebut, maka BPJS Ketenagakerjaan harus dapat mengelola keuangannya dengan baik.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ecky Awal Mucharam mengatakan, pencairan dana JHT harus clear berapa yang didapatkan oleh masing-masing tenaga kerja yang diterimanya. Pencairan dana tersebut harus jelas.

"Kalau aturan normalnya, pemerintah harus adil. Misalnya Ketika seseorang meninggal, kita kasih ke pewarisnya atau ahli waris," ujar Ecky, saat dihubungi Okezone.

Sedangkan untuk tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), mereka dapat bekerja lagi dan BPJS Ketenagakerjaannya bisa digunakan lagi.

"Kalau orang berhenti kerja bisa bekerja lagi, tapi bagaimana kalau mau jadi pengusaha? Intinya, harus ada keadilan bagi masyarakat," ucapnya.

Ecky menambahkan, pencairan dana tersebut yang ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi orang.

"Pencairan dana JHT tersebut harus fair dan terbuka bagi tenaga kerja. Ada kepastian pencairan 10 tahun lebih baik daripada lima tahun," ungkapnya.

SUMBER : Okezone.com