Menjaga teras nkri – garuda asia iii

[supry]

[IMG]http://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2015/02/image70-e1424045964689.jpg[/IMG
Belum lama berlalu kasus penyadapan Presiden SBY dan isterinya dan sejumlah pejabat Negara beserta keluarganya, kini Australia berulah kembali akan menarik Duta Besarnya dan melarang Turis Australia untuk mengunjungi Indonesia. Ulah Australia ini terkait protes ditolaknya eksekusi mati tahanan narkoba Andrew Chan and Myuran Sukumaran (anggota kelompok Bali Nine). Persoalan penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia masih menyisakan kemarahan dan ketidakpercayaan akan ketulusan Australia untuk menjadi tetangga yang baik. Untuk menebus kesalahannya, kala itu Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop terbang ke Jakarta untuk menemui Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa guna membahas tentang kode etik (code of conduct) penanganan dan dampak dari kebocoran aksi mata-mata Intelijen Australia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen PM Australia Tony Abbott untuk bersedia menata kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang adil dan dipatuhi.
Sebenarnya hubungan diplomatik Australia memang selalu naik turun dan negeri Kangguru itu memang bukanlah kawan yang setia bahkan boleh dibilang akan selalu berusaha memecah bangsa Indonesia. Code of Conduct yang telah ditandatangani oleh kedua pemerintah pada saat pemerintahan Presiden SBY terbukti telah dianggap angin lalu. Kasus eksekusi mati warga negara asing yang terlibat penyelundupan Narkoba rupanya mempengaruhi hubungan diplomatik luar negeri seperti Australia, Belanda dan Brazil. Bahkan sampai-sampai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon mendesak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan eksekusi hukuman mati. Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon adalah seorang diplomat di Korea Selatan di Departemen Luar Negeri dan berkarier di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan adanya intervensi dari seorang Sekjen PBB terhadap kasus eksekusi mati pengedar narkoba ini menurut penulis jelas terdapat kaitan dengan Operasi Intelijen dimana terdapat upaya terstruktur untuk menghancurkan NKRI melalui narkoba sama halnya upaya menghancurkan China melalui candu oleh bangsa Barat pada waktu itu. Kondisi ini apabila dibiarkan berlarut pada akhirnya akan mempengaruhi kejelasan kelanjutan bukan saja Proyek KFX/IFX namun juga Alutsista lainnya yang terdapat komponen dari negara-negara anggota NATO akan menjadi rawan embargo.
Untuk penyelesaian masalah penyadapan rupanya Presiden SBY selain mensyaratkan adanya Code of Conduct, pemerintahan SBY juga mensyaratkan adanya pengiriman segera hibah pesawat Hercules ex-RAAF. Diplomasi tukar guling ini bukan kali pertama ini terjadi, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno malahan lebih tegas lagi. Kala itu Allen Lawrence Pope alias Allen Pope, pilot asal Amerika Serikat yang pesawatnya, B-26 Invader, ditembak jatuh TNI di Maluku pada 1958. Pada saat itu Pope tengah menjalani misi pengeboman CIA mendukung PERMESTA, dia awalnya mengaku pensiunan militer Amerika, bertindak selaku tentara bayaran. Saat dibekuk, dia membawa dokumen yang mengindikasikan dia memang bekerja buat CIA lewat Civil Air Transport. Pope setidaknya 12 kali membombardir lapangan udara TNI dan pelabuhan sipil di Maluku dan Sulawesi. Awalnya pilot asal Miami itu hanya mengakui dua misi penerbangan saja, belakangan diketahui bahwa keandalan AUREV (AU Revolusi) dalam menggelar sejumlah serangan udara, adalah berkat kehadiran sejumlah pilot asing yang menjadi “tentara bayaran” PERMESTA. Pesawat pengebom medium B-26 Invader AUREV telah dimodifikasi laras mitraliurnya dari semula enam laras menjadi delapan laras. Konon, pilot yang terdaftar sebagai anggota maskapai penerbangan Civil Air Transport (CAT) tersebut dibayar 10.000 dolar AS sebulan oleh Permesta. CAT adalah perusahaan kamuflase CIA dalam menjalakan berbagai misinya di belahan dunia.
Pope bukanlah sekedar penyelundup senjata ke PERMESTA saja namun ia juga seorang pembunuh karena melakukan pemboman ke sejumlah target. Ia dengan B-26-nya berhasil menenggelamkan korvet ALRI eks AL Belanda RI Hang Toeah di perairan Balikpapan pada tanggal 28 April 1958. Ketika Diserang, RI Hang Toeah sempat memberikan perlawanan. Namun bom seberat 250 pon jatuh telak mengenai cerobong asap dan meledak di dek ketiga kamar mesin. Akibatnya, setelah terbakar hebat, RI Hang Toeah tenggelam, dengan korban 14 pelaut hilang, empat gugur dan puluhan terluka. Pada saat pesawat B-26 yang dikemudikan Pope hendak memborbardir kapal RI Sawega secara beruntun pesawatnya ditembaki kapal kapal APRI dan juga dikejar pesawat P-51 Mustang yang dikemudikan Letnan Penerbang lgn. Dewanto. Setelah tertangkap terjadilan rangkaian diplomasi rahasia untuk membebaskannya sejak Presiden Presiden D. Dwight Eissenhower hingga beralih ke pemerintahan Presiden John F. Kennedy.
Setelah ditekan dengan ancaman embargo malahan Bung Karno berteriak dengan lantang “Go to hell with your aid”. Amerika berusaha mati-matian meminta Pope dibebaskan, negosiasi alot yang memakan waktu 4 tahun berakhir setelah JFK yang lebih humanis memahami Bung Karno dengan mengirim adiknya Robert Kennedy ke Jakarta (konon juga datang isteri Pope dan saudara-saudaranya). Amerika tidak mau kehilangan Indonesia yang saat itu juga didekati Nikita Khrushchev, maka sebagai hasil negosiasi JFK memberikan Hercules C130B termasuk persenjataan perang untuk merebut Irian Barat, suntikan dana, beras 37.000 ton, termasuk konon by-pass Cawang-Tanjung Priok dan Hotel Indonesia lama di bundaran HI Thamrin. Alhasil diplomasi Bung Karno berbuah Amerika mendukung PEPERA dimana Irian Barat masuk Indonesia dan Amerika mendapat konsesi pertambangan di Irian.
Intervensi negara asing khususnya berasal dari operasi dinas intelijen Australia juga dilakukan melalui dukungan persenjataan militer kepada pihak OPM. Kala itu Pos Pasukan TNI di Muaratami, Jayapura, diserang dadakan pada 2 Oktober 1984 sekitar pukul 16.30 waktu setempat oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berkekuatan 14 orang. Di pos itu ada 16 tentara dari Batalyon Infanteri 712 Kodam Merdeka. Dalam pertempuran itu, seorang anggota OPM tewas. Mayatnya ditinggal lari teman-temannya. Pada mayat yang mengenakan kaus bergambar peta PNG ini ditemukan sebuah bom tangan dan sepucuk senapan AKS-74 buatan Uni Soviet. Senapan dan bom itu semuanya baru. Panglima Kodam Cenderawasih, Brigjen Raja Kami Sembiring Meliala, mendapatkan laporan intelijen bahwa beberapa kali ada helikopter yang datang dengan pintu terbuka di dekat kamp pelintas batas di Blackwater, dekat Vanimo, PNG. Helikopter tersebut membuang peti panjang yang diduga beris senjata, termasuk penumpang helikopter yang berkulit putih. Panglima TNI (ABRI) Jenderal LB Moerdani memutuskan untuk mengambil langkah untuk mengidentifikasi siapa dan negara mana yang terlibat melakukan hal itu. Dengan menyusupkan pasukan komando masuk ke wilayah PNG secara senyap dipercayakan kepada Detasemen 81 Kopassus yang saat itu dipimpin oleh Mayor Infanteri Prabowo Subianto. Pasukan ini berangkat dari Jayapura naik helikopter, kemudian sampai di suatu tempat dan melanjutkan misi dengan perahu karet agar tidak terdeteksi pasukan PNG. Akhirnya kedua agen Australia tertangkap dan kemudian dibawa secara rahasia ke wilayah Irian, Indonesia. Pemerintah Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah Australia soal keterlibatan agen Intelijen Negeri Kangguru itu dalam memasok senjata untuk OPM di wilayah PNG.
Intervensi asing yang bertujuan untuk melemahkan kedaulatan NKRI bukan sekali ini saja dilakukan dan akan selalu muncul. Kejadian ini tentu pada akhirnya ada relevansinya dengan kelanjutan pengadaan Alutsista. Cepat atau lambat harus dilakukan penegasan aturan main secara tertulis atas upaya pembebasan/penebusan penjahat seperti penjahat narkoba yang dilakukan warga negara asing atas kegiatan kejahatan di wilayah NKRI. Salah satu ganti atau tebusan bagi pembebasan warga negara asing yang akan dieksekusi mati di Indonesia bisa jadi mencontoh diplomasi yang pernah dilakukan Presiden Soekarno dengan misal menetapkan 1 nyawa warga negara asing ditebus dengan 1 buah Hercules versi terbaru atau alutsista dengan jenis tertentu. Hal ini pasti akan membuat pemerintahan negara asing yang akan usil mengganggu kedaulatan NKRI berpikir ulang.

Diposkan : Ayoeng – Biro Jambi