Dianggap Meresahkan, BKPM Revisi UU Hortikultura

[sucyresky]

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan untuk mengkaji kembali terkait Undang-undang Hortikultura. Hal ini dikarenakan UU tersebut sering menjadi pertanyaan banyak pihak terkait.
"BKPM, kami mengusulkan telaah terhadap ketentuan UU Hortikultura, karena selalu menjadi pertanyaan, soal divestasi (melepas saham). Poinnya, pemerintah harus bisa mengusulkan untuk revisi UU itu," kata Kepala BKPM Franky Sibarani usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Nantinya, lanjut Franky, revisi tersebut dalam konteks kepastian perlindungan bagi pelaku usaha. Sebab, salah satu yang cukup menghambat di hortikultura mengenai ketentuan kepemilikan saham asing yang maksimal sebesar 30 persen.

Dalam UU Hortikultura tersebut, mewajibkan pengusaha hortikultura untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 70 persen kepada pihak lokal. Hal ini dinilai memberi tekanan bagi pengusaha yang didominasi dari asing tersebut.

"Belum sampai sana (penghapusan pasal). Ada inisiatif ke situ, memberikan kepastian investasi itu sendiri. Bayangkan kalau UU itu bisa berlaku surut," katanya.

Menurutnya, para investor gelisah dengan aturan tersebut. Padahal, investor di sektor hortikultura cukup besar. "Dari Eropa, Australia, dari buah dan perkebunan. Perkebunan sampai perbenihan. Kami memang khusus minta beberapa UU tertentu harus di deregulasi. Karena itu telah memberikan impact," tandas dia.

SUMBER : Okezone.com