Poros Maritim Butuh Pesawat Amphibi

[supry]

Indonesia tampak kerepotan mengurus illegal fishing. Presiden dan Menteri Kelautan & Perikanan, meminta TNI AL ikut membantu menindak illegal fishing. Perintah itu dilakukan TNI AL, meski TNI sempat mengeluhkan soal bahan bakar minyaknya. Bahkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, sempat menyatakan TNI sudah berutang Rp 600 Milyar ke Pertamina, untuk BBM.

Memburu kapal nelayan menggunakan mesin perang, tentu tidak efesien. Kapal perang tidak didisain untuk hemat, tapi lebih ke persoalan performa. KRI Todak yang berukuran 57 meter memiliki tanki BBM dengan kapasitas 150 ton. Jika berlayar sehari dengan kecepatan ekonomis 15-18 knot, kapal ini menghabiskan BBM 18 Ton. Bagaimana jika korvet atau frigate yang dikerahkan untuk mengejar kapal nelayan asing nan kecil, bbm yang dibutuhkan berlipat-lipat. Selain itu jumlah kapal TNI juga sedikit dibandingkan laut Indonesia yang luas. Bayangkan saja, KRI Hasanuddin membutuhkan waktu 12 jam, untuk berlayar dari Batam ke Anambas, Kepulauan Riau.

Ada hal menarik yang diusulkan TNI AU, yakni melengkapi armada pesawat mereka dengan pesawat amphibi. Pesawat ini mampu bergerak cepat dan melakukan penindakan di tempat kejadian perkara. Sebuah ide yang gemilang dan patut dipertimbangkan.

Ada berbagai produk dari pesawat amphibi. Antara lain pesawat jet, Beriev Be-200 Altair buatan Rusia. Pesawat amphibi serbaguna ini mampu mengangkut 44 orang atau kargo seberat 7,5 ton, dengan daya jelajah hingga 2000 km.