Penentuan Upah Minimum Jangan Diintervensi Politik

[sucyresky]

JAKARTA - Pemerintah berencana mengubah pola penentuan upah minimum menjadi setiap lima tahun sekali. Rencana tersebut disambut baik oleh para pengusaha, namun rencana tersebut harus terbebas dari intervensi politik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Dedi Wijaya mengungkapkan, selama ini penentuan upah minimum regional di setiap daerah masih dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hal itu dilakukan guna memperoleh dukungan dari masyarakat.

"Yang kita hindari begitu Pilkada pasti bergejolak. Di Bogor dua tahun lalu naik bisa 80 persen, pada umumnya 10 persen. Itu kepentingan politik, makanya hindarkan, jangan diikut campurkan," ucap Dedi kepada Okezone, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Menurut Dedi, seharusnya pemerintah pusat maupun daerah tidak perlu turut campur dalam penentuan kenaikan upah minimum. Pasalnya penentuan kenaikan upah minimum bisa menggunakan tolak ukur dari data kenaikan inflasi dan harga komoditas BPS.

"Pemerintah tidak perlu ikut campur, aturan mainnya sudah bikin sendiri. Pemerintah sebagai pengawas saja, jadi regulator, bukan sebagai penentu. Kan selama ini kepala daerah menentukan usulan UMR. Jangan utak-atik itu lagi," tandasnya.

SUMBER : Okezone.com