West Java Project and Developed

[ilham.islami]

Welcome to Thread West Java Project and Developed
thread ini berisi proyek di Jawa barat, kecuali proyek Stadion, Gedung dan infrastruktur.

Kita mulai dari awal

[ilham.islami]

http://www.skyscrapercity.com/showth...6#post93863956

[endar.agustyan]

JALUR MUDIK: Di Jawa Barat, Pastikan Jalur Mana Yang Dipilih
http://www.solopos.com/2012/channel/...dipilih-318183

Perjalanan panjang saat mudik Lebaran memang perlu dipersiapkan dengan baik. Salah satunya dengan memilih dan memastikan jalur mana yang akan ditempuh.


Di Jawa Barat tercatat ada dua titik rawan kemacetan di jalur selatan a.l jalur Nagreg dan jalur Lingkar Gentong. Pantauan Bisnis.com, arus mudik yang melalui tol Purbaleunyi, kondisinya sudah semakin baik dengan adanya pelebaran jalan dari ruas Padalarang sampai Pasteur semula 2 lajur menjadi 3 lajur. Meskipun setelah Pasteur, kondisi jalan kembali menyempit menjadi 2 lajur sampai keluar tol Cileunyi.

Selain itu, perbaikan jalan juga ditemui di kawasan jalan Rancaekek yang hingga saat ini masih dilakukan pelebaran jalan. Titik kemacetan di arah jalur Selatan biasanya berawal dari Rancaekek. Kawasan ini terkenal sebagai kawasan macet akibat penyempitan jalan, pangkalan angkot liar, pasar tumpah dan area pabrik.

Untuk itu, ada beberapa jalur alternatif bagi Anda yang hendak mudik melalui jalur Nagreg dan Lingkar Gentong. Biasanya petugas mengimbau untuk melewati jalur alternatif Cijapati dan jalur kiri Parakan Muncang yang menghubungkan dari arah Rancaekek ke Sumedang. Bagi pemudik, ada kabar baik yang hendak melewati jalur alternatif Cijapati. Pasalnya, jalur tersebut tengah dilebarkan seluas 1 meter kiri-kanan jalan. Dipastikan H-7 Lebaran bisa selesai. Meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan yang bolong-bolong.

Memasuki jalur aternatif Cijapati ini, tepatnya dari arah bundaran Cicalengka, kondisi jalan masih belum optimal dengan banyaknya ruas jalan yang berlubang. Pelebaran jalan sendiri, hanya dilakukan di titik macet puncak Cijapati. Namun, Anda harus hati-hati, di jalur Cijapati ini tikungan dan ruas jalan agak curam, tidak jarang kendaraan yang mundur kembali saat menghadapi tanjakan, terutama dalam kondisi macet. Ada baiknya Anda menjaga jarak dengan kendaraan lainnya

Pemudik dari arah Bandung menuju arah Garut atau Tasikmalaya biasanya menggunakan jalur Cijapati guna meminimalisasi kemacetan. Jalur alternatif ini, pada akhirnya memang menjadi jalur utama karena saking banyaknya kendaraan yang menggunakan jalur. Akan tetapi, bagi Anda yang hendak menggunakan jalur Nagreg dan Lingkar Gentong lama, sebaiknya Anda dari sekarang mematangkan apakah akan memakai jalur tersebut ataukah menggunakan jalur Cijapati, guna menyiapkan segala kemungkinan yang bakal terjadi.

Sementara itu, pihak kepolisian telah menyiapkan sejumlah posko persiapan jalur mudik Lebaran kali ini a.l posko kesehatan, keamanan dan informasi. Posko-posko tersebut berdiri di sepanjang jalur mudik sekitar 4 kilometer. Selain itu, guna menghadapi kepenatan dalam perjalanan sepanjang jalur Lingkar Gentong, memasuki Malangbong juga terdapat beberapa tempat persinggahan dan peristirahatan seperti rumah makan, toilet umum dan tempat sarana beribadah.

Gunakan Jalur Lama
Menurut imbauan kepolisian, pemudik dari arah Bandung dipastikan akan menggunakan jalur lama Lingkar Gentong karena jalur baru hanya digunakan untuk arus balik. Kondisi terkini Lingkar Gentong baru pun sebetulnya masih tahap finalisasi. Pantauan Bisnis.com, Jalur Lingkar Gentong baru yang menghubungkan arah Tasikmalaya-Malangbong-Bandung, masih tahap pengaspalan setelah pengerasan jalan dipastikan selesai pada pekan ini.

Di jalur tersebut, belum dipasang pengamanan sisi jalan. Padahal kondisi sangat riskan akibat curamnya jalur yang sedikit menanjak dari jalur lama Lingkar Gentong. Hati-hati juga di jalur lama, titik kemacetan dipastikan masih terjadi di jembatan viaduct lama dengan tikungan tajam yang kerap menyebabkan kemacetan mengekor hingga Malangbong.

Jalur Lingkar Gentong sendiri bisa diuji coba pada H-9 Lebaran. Kepala Pelaksana Lapangan Proyek jalur Lingkar Gentong Wondo mengatakan target pengerasan jalan selesai pada Selasa (7/8/2012) lalu, untuk kemudian diaspal. Dia menambahkan ada enam titik lampu penerangan yang bakal dipasang sepanjang jalur Lingkar Gentong tersebut

[endar.agustyan]

Tim Verifikasi Lahan Proyek Bendungan Jatigede Dibentuk
14 Aug 2012 12:57:49

http://www.aktual.co/sosial/124206ti...igede-dibentuk

"Kesimpulan dari rapat hari ini adalah pentingnya membentuk tim verifikasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menyiapkan tim verifikasi terkait penyelesaian lahan proyek pembangunan Bendungan Jatigede yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat agar dapat beroperasi secara efektif mengairi 90 ribu hektare lahan persawahan mulai 2014.

"Kesimpulan dari rapat hari ini adalah pentingnya membentuk tim verifikasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (14/8).

Hatta menjelaskan, dari verifikasi tersebut, pemerintah akan menentukan langkah-langkah berikutnya.

Menurutnya, tim yang dipimpin Gubernur Jawa Barat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi terhadap 3.000 kepala keluarga yang telah mendapatkan ganti rugi sejak pembebasan lahan pada 1980-an, namun belum meninggalkan areal proyek.

"Kita menyadari karena sejak pembebasan lahan awal sejak 1980-an, ada hal-hal yang tersisa seperti masalah sosial karena sebagian saudara-saudara kita masih ada di situ," katanya.

Menurut dia, dengan adanya tim verifikasi ini maka pemerintah akan mengupayakan agar penyelesaian proyek pembangunan ini selesai pada akhir 2013, karena waduk senilai Rp4 triliun ini memiliki manfaat banyak bagi masyarakat sekitar.

"Waduk akan mengairi 90 ribu hektar sawah dan akan ada 10 ribu megawatt listrik, menahan banjir yang dialami dan sebagai pusat pariwisata tentunya, jadi bisa menjadi aktivitas ekonomi baru di daerah tersebut, jadi manfaatnya luar biasa," katanya.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan tim samsat ini beranggotakan Pangdam Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat agar proses verifikasi dalam segera selesai pada tahun ini.

Ia menjelaskan tim tersebut akan bekerja melakukan administrasi dan pengecekan ulang terhadap para kepala keluarga yang masih bernaung di kawasan proyek bendungan untuk menghindari potensi lahirnya masalah sosial.

"Ada 3.000 kepala keluarga yang lahan mereka sudah dibebaskan itu belum pindah, ketika mereka harus pindah mereka berkata sudah tidak punya apa-apa lagi dan uang ganti rugi sudah habis. Itu masalah sosial yang paling pelik," ujarnya.

Selain itu, tim verifikasi ini akan bekerja untuk mencari kelengkapan data dari kepala keluarga tersebut, apakah yang bersangkutan telah menerima ganti rugi lahan sejak tahun 1980-an karena banyak diterima laporan palsu terkait kepemilikan lahan.

"Jangan-jangan orang yang dibebaskan lahannya sudah keluar, sudah punya lahan dan rumah baru, terus ada orang yang mengklaim disitu. Makanya kejadian klaim atau pengakuan seperti itu harus diverifikasi, siapa yang mengaku," kata Ahmad.

Dengan demikian, apabila proses verifikasi telah selesai, Ahmad mengharapkan ada solusi yang tepat dari klaim penyelesaian lahan ini agar masalah sosial dapat diredam dan proyek pembangunan yang sebagian besar dibiayai oleh investor China dapat terus berjalan.

"Verifikasi diperlukan supaya tidak salah alamat penyelesaiannya. Nanti penyelesaian kedepan bentuknya seperti apa, apakah diberikan bantuan sosial atau apa, kan tidak mungkin diselesaikan tanpa verifikasi," ujarnya.

Ia menambahkan lahan yang telah dibebaskan hingga akhir 2011 mencapai 127 hektar dan untuk tahun ini pembebasan mencapai 54 hektar, sisanya diperkirakan 104 hektar lahan dapat segera dibebaskan pada 2013

[endar.agustyan]

JALUR MUDIK: Pengerjaan Proyek Jalan Tapal Kuda Salawu Dipercepat

http://bisnis-jabar.com/index.php/be...awu-dipercepat

TASIKMALAYA (bisnis-jabar.com) – Jalan Tapal Kuda di Kampung Cigandok, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya masih dalam proses pembangunan.

Jalan tersebut ditargetkan selesai dan bisa digunakan untuk kendaraan arus mudik dan balik Lebaran 2012. Jalur Tasikmalaya – Garut, akan dijadikan alternatif bila jalur Tasikmalaya-Gentong-Bandung tidak mampu menampung kendaraan.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya sudah mengadakan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat terkait pembangunan jalur baru tersebut. Bina Marga sendiri menargetkan jalan provinsi itu selesai sebelum Lebaran.

“Pembangunan jalur baru itu untuk mengantisipasi arus kendaraan lebaran. Diprediksi, volume kendaraan meningkat hingga 20%,” katanya, Senin (6/8).

Kepala Dinas Bina Marga, Energi dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya, Idi Supriadi Hidayat, mengatakan proyek tapal kuda merupakan proyek dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

“Kami sebatas koordinasi. Kalau pembangunan jalur tersebut selesai, akan digunakan sebagai alternatif dari arah Tasikmalaya-Garut. Sedangkan jalan yang kini digunakan, untuk lintasan kendaraan dari arah Garut-Tasikmalaya,” katanya. (k55/ajz)

[endar.agustyan]

Jalur Pantura Jawa Barat Rampung

http://www.iannnews.com/NusantaraNew...kat=3&bid=7319

(IANN News) Indramayu - Hingga Senin (6/8/2012), perbaikan jalan di jalur pantai utara Jawa Barat di wilayah Cirebon dan Indramayu secara umum telah rampung. Namun, perbaikan di titik tertentu sedikit terlambat dari target penyelesaian 14 hari sebelum Lebaran (H-14) sebagaimana dipatok pemerintah.

Berdasarkan pantauan di lapangan sejak akhir pekan lalu, dua jembatan yang diperbaiki di ruas pantura Cirebon-Brebes, yakni Jembatan Ender dan Jembatan Kanci, sudah bisa dilintasi kendaraan. Begitu pula dengan pemasangan beton di jalur pantura Cirebon-Indramayu, yakni di kawasan Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, sudah rampung pada pekan lalu.

Proyek perbaikan jalur pantura yang sedikit terlambat terdapat di wilayah Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Proyek perbaikan jalan sepanjang 3 kilometer itu ditargetkan selesai pada 2 Agustus lalu. Namun, proyek itu baru rampung pada 5 Agustus, akhir pekan lalu.

Kepala Proyek Perbaikan Jalan Wilayah Losarang Asmara mengatakan, keterlambatan itu disebabkan suplai aspal dari Cilacap, Jawa Tengah, yang datang terlambat.

Hingga Senin siang, praktis semua pengerjaan jalan di wilayah pantura Cirebon dan Indramayu sudah selesai. Yang belum rampung hanya pembangunan median jalan sepanjang 1 kilometer di wilayah Losarang, Indramayu. Proyek itu akan dilanjutkan setelah Lebaran.

Kepala Balai Besar Wilayah Jalan Pantura Jabar Masrianto mengatakan, tahun ini negara menganggarkan Rp 900 miliar untuk perbaikan jalur pantura di wilayah Jabar.

Ia menampik anggapan bahwa perbaikan terus-menerus itu dilakukan untuk menangguk untung dari proyek jalan. ”Perbaikan jalur pantura tidak dimaksudkan untuk menyiapkan arus mudik saja. Perbaikan ini terus-menerus,” katanya.

Sementara itu, aktivitas perbaikan antara lain masih berlangsung di daerah Purwasari, Kabupaten Karawang.

Tempat yang diperbaiki tahun ini antara lain ruas Cikarang-batas Kabupaten Karawang, Jalan Surotokunto di Karawang (2,1 km), Karawang-Cikampek (2 km), dan Ciasem-Pamanukan (18,5 km).

Denpasar-Gilimanuk

Sejumlah proyek perbaikan jalan dan jembatan juga masih berlangsung di jalur mudik dari Denpasar menuju Gilimanuk, Jembrana, Bali. Proyek perbaikan itu antara lain pelebaran dan pengaspalan jalan serta pembangunan jembatan.



Terkait hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali I Ketut Artika, di Denpasar, mengatakan, proyek perbaikan jalan ruas Denpasar-Gilimanuk umumnya proyek pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum karena merupakan ruas jalan nasional.

Adapun kondisi ruas-ruas jalan vital di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan ramai dilintasi pemudik Lebaran masih belum layak. Ruas jalan menuju Pelabuhan Kariangau, Balikpapan, misalnya, masih banyak lubang, bergelombang, dan minim penerang jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman, Prasarana Wilayah Kaltim Taufik Fauzi mengakui hal itu. ”Aspal jalan bisa untuk menahan beban 8 ton. Namun, jika yang lewat truk-truk 8-12 ton, bahkan mungkin lebih, jalanan akan terus berlubang. Sudah saatnya mutu jalan ditingkatkan, setidaknya dengan full cor beton. Kami sudah coba usulkan perbaikan total lewat APBN dengan asumsi biaya sekitar Rp 1 miliar per kilometer,” kata Taufik Fauzi.

[endar.agustyan]

Selasa, 14 Agustus 2012 11:51 WIB

Proyek Waduk Jatigede Senilai Rp4 Triliun Rampung Tahun Depan

http://jaringnews.com/ekonomi/umum/2...ng-tahun-depan

Proyek itu diharapkan rampung sesuai target semula yakni akhir tahun 2013.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah memutuskan terus melanjutkan pembangunan Waduk Jatigede di Jawa Barat yang menelan investasi US$400 juta atau hampir Rp4 triliun. Proyek yang akan mengairi 90 ribu hektar sawah dan menyediakan listrik 110 megawatt itu diharapkan rampung sesuai target semula, yakni akhir tahun 2013.

"Waduk ini adalah waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur. Waduk ini sudah digagas pada tahun 1963 dan diselesaikan desainnya pada tahun 1980-an. Saat ini pembangunan sedang berjalan," kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, seusai rapat koordinasi membicarakan pembangunan waduk tersebut di kantornya hari ini (14/8).

Hadir pada rapat tersebut antara lain Menteri Keuangan, Meneg Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas, Menteri PU, Kepala BPN dan Gubernur Jawa Barat.

Menurut Hatta, rapat pagi itu memutuskan agar penyelesaian Waduk Jatigede sesuai dengan jadwal yaitu pada akhir 2013. "Soalnya kita terikat dengan kontrak pembangunan waduk tersebut yang pembiayaannya berasal dari pinjaman dari China dan sebagian dengan dana Rupiah kita," tutur Hatta.

Hatta tidak memungkiri bahwa pembebasan lahan yang sudah dimulai pada tahun 1980-an masih menyisakan masalah sosial. "Masih ada saudara-saudara kita yang masih tetap disana. Oleh karena itu diperlukan verifikasi. Kesimpulannya adalah pentingnya membentuk tim verifikasi yang nantinya dilakukan oleh BPKP.

[endar.agustyan]

AGAR EFEKTIF MENGAIRI 2014,

Pemerintah Siapkan Tim Verifikasi Bendungan Jatigede
Selasa, 14 Agustus 2012 | 13:07

http://www.investor.co.id/home/pemer...jatigede/42794

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tim verifikasi terkait penyelesaian lahan proyek pembangunan Bendungan Jatigede yang berada di Sumedang, Jawa Barat agar dapat beroperasi secara efektif mengairi 90 ribu hektar lahan persawahan mulai 2014.

"Kesimpulan dari rapat hari ini adalah pentingnya membentuk tim verifikasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN),"," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa.

Menurutnya dari verifikasi tersebut, pemerintah akan menentukan langkah-langkah berikutnya.

Hatta menjelaskan tim yang dipimpin Gubernur Jawa Barat tersebut dibutuhkan untuk melakukan verifikasi terhadap 3.000 kepala keluarga yang telah mendapatkan ganti rugi sejak pembebasan lahan pada 1980-an namun belum meninggalkan tempat proyek pembangunan bendungan.

"Kita menyadari karena sejak pembebasan lahan awal sejak 1980-an, ada hal-hal yang tersisa seperti masalah sosial karena sebagian saudara-saudara kita masih ada di situ," katanya.

Menurut dia, dengan adanya tim verifikasi ini maka pemerintah akan mengupayakan agar penyelesaian proyek pembangunan ini selesai pada akhir 2013, karena waduk senilai Rp4 triliun ini memiliki manfaat banyak bagi masyarakat sekitar.

"Waduk akan mengairi 90 ribu hektar sawah dan akan ada 10 ribu megawatt listrik, menahan banjir yang dialami dan sebagai pusat pariwisata tentunya, jadi bisa menjadi aktivitas ekonomi baru di daerah tersebut, jadi manfaatnya luar biasa," katanya.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan tim samsat ini beranggotakan Pangdam Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat agar proses verifikasi dalam segera selesai pada tahun ini.

Ia menjelaskan tim tersebut akan bekerja melakukan administrasi dan pengecekan ulang terhadap para kepala keluarga yang masih bernaung di kawasan proyek bendungan untuk menghindari potensi lahirnya masalah sosial.

"Ada 3.000 kepala keluarga yang lahan mereka sudah dibebaskan itu belum pindah, ketika mereka harus pindah mereka berkata sudah tidak punya apa-apa lagi dan uang ganti rugi sudah habis. Itu masalah sosial yang paling pelik," ujarnya.

Selain itu, tim verifikasi ini akan bekerja untuk mencari kelengkapan data dari kepala keluarga tersebut, apakah yang bersangkutan telah menerima ganti rugi lahan sejak tahun 1980-an karena banyak diterima laporan palsu terkait kepemilikan lahan.

"Jangan-jangan orang yang dibebaskan lahannya sudah keluar, sudah punya lahan dan rumah baru, terus ada orang yang mengklaim di situ. Makanya kejadian klaim atau pengakuan seperti itu harus diverifikasi, siapa yang mengaku," kata Ahmad.

Dengan demikian, apabila proses verifikasi telah selesai, Ahmad mengharapkan ada solusi yang tepat dari klaim penyelesaian lahan ini agar masalah sosial dapat diredam dan proyek pembangunan yang sebagian besar dibiayai oleh investor China dapat terus berjalan. (ant/gor)

[endar.agustyan]

Pemprov Jabar Lelang 4.000 Paket Proyek

http://m.inilah.com/read/detail/1891...0-paket-proyek

INILAH, Bandung - Kepala Balai Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menyatakan, memasuki Ramadan, proses lelang secara elektronik (e-Procuremen) berjalan lancar, bahkan menoreh prestasi. Hingga Senin (6/8/2012) jumlah paket e-Procurement menembus angka 4.000 paket.

“Jumlah tersebut melampaui paket lelang sepanjang tahun 2011 yang hanya sebanyak 3.591 buah,” kata Ika di kantornya di Kawasan Dago Resort Kota Bandung.

Berdasarkan pantauan, jumlah paket e-Procurement mencapai 4.017 buah dengan paket selesai sebanyak 3.287 buah. Pagu total sebesar Rp3,3 triliun, dan pagu paket selesai senilai Rp2,7 triliun.

“Sepanjang tahun 2012 hingga memasuki pekan kedua Agustus, proses lelang secara elektronik berjalan lancar. Bahkan memasuki Ramadhan pekan ketiga, jumlah paket lelang berhasil menembus angka 4000 buah. Padahal pada sepanjang tahun 2011 lalu, jumlah paket yang dilelang sebanyak 3.591 buah,” jelasnya.

Menurut Ika sampai saat ini terdapat 98 agency yang aktif e-Procurement pada LPSE Provinsi Jawa Barat. Dalam waktu dekat beberapa Balai di bawah Kementerian Pertanian yang ada di Jawa Barat akan segera mengumumkan paketnya, setelah terdaftar sebagai salah satu agency.

Ke depan, LPSE terus senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam melayani pengguna. Tentu prestasi yang sudah diraih dan mendapat pengakuan dari sejumlah pihak, akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk itu sejumlah terobosan, baik peningkatan kualitas kemampuan sumberdaya manusia (SDM) maupun perangkat keras akan terus dilakukan.

“Semua prestasi tersebut juga berkat dorongan kuat Bapak Gubernur dalam mensupport LPSE,” pungkasnya. [ing]

[endar.agustyan]

PEMBANGUNAN BANDARA KERTAJATI BISA DIPERCEPA

http://www.antarajawabarat.com/lihat...isa-dipercepat

ANTARAJAWABARAT.com, 9/8 - Wakil Gubernur Jawa Barat H Dede Yusuf menyatakan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka sangat potensial untuk bisa dipercepat.

"Saat ini pembebasan lahan di sana sudah mencapai 650 hektare, luasnya sudah melebihi luasan Bandara Adisucipto Yogyakarta yang hanya 600 hektare. Melihat kondisi itu pembangunannya sebenarnya sudah bisa dipercepat," kata Dede Yusuf di Bandung, Kamis.

Menurut Dede, Bandara Kertajati rencananya dibangun di atas lahan 1.500 hektare yang akan disinergitaskan dengan pembangunan kawasan 'Aerocity'.

Pembebasan lahan Bandara Kertajati hingga saat ini sudah mencapai Rp400 miliar. Namun demikian proses pembebasan lahan berikutnya masih terkendala beberapa hal yang memerlukan peran serta pemerintah.

"Perlu ada peran serta pemerintah pusat yang lebih besar lagi untuk prosesnya, pembangunan bandara itu sangat strategis karena akan berdampak pada peningkatan ekonomi," kata Dede Yusuf.

Selain itu, Jabar sebagai provinsi terbanyak penduduknya sudah layak memiliki bandara bertataf internasional. Bandara Husein Sastranegara Bandung selama ini sudah cukup padat dan terkendala dalam perluasan arealnya.

"Bandara Kertajati merupakan perluasan kawasan, sentra industri dan penggerak roda perekonomian Jabar," katanya.

Bandara Kertajati, kata Dede diharapkan menjadi penyangga Bandara Soekarno Hatta Banten yang saat ini sudah over kapasitas. Jumlah penumpang bandara itu 20 juta orang, sedangkan kapasitasnya 14 juta penumpang.

Terkait pelaksanaan lelang proyek pembangunan Bandara Kertajati, menurut Dede ada di kewenangan pemerintah pusat. Namun ia berharap ada upaya percepatan dalam pembangunan bandara itu sehingga bisa menjadi salah satu pengembangan ekonomi kawasan yang tertuang dalam MP3EI.

"Lelang tender merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pola pengelolaan dan pengembangan bandara itu banyak cara yang bisa dipilih," kata Dede Yusuf menambahkan.

[endar.agustyan]

GUBERNUR :JABAR BERIKAN BANTUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1.000 DESA

http://antarajawabarat.com/lihat/ber...ktur-1000-desa

ANTARAJAWABARAT.com,9/8 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur sebanyak 1.000 desa dan masing-masing desa nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta pada tahun ini.

"Seharusnya program ini mulai dilakukan pada 2013, namun desa-desa yang kondisi infrastrukturnya sangat buruk akan mulai mendapatkan bantuan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Jabar 2012," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Kota Bandung, Rabu.

Ditemui usai Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD Perubahan Jabar 2012 di Gedung DPRD Jabar, Heryawan mengatakan, bantuan tersebut akan didahulukan bagi desa yang infrastrukturnya rusak atau buruk sekali seperti di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.

"Dan kami sudah mulai program infrastruktur desanya lebih dulu. Akan diberikan ke 1.000 desa, kemudian masing-masing Rp50 juta. Jika nanti pada 2013, akan dicairkan lagi minimal ke 3.000 desa," katanya.

Menurut dia, pengelolaan anggaran itu diserahkan kepada kepala desa masing-masing asalkan untuk infrastruktur dan pembangunannya bisa untuk jembatan, jalan, gang, balai desa, dan lainnya sesuai kebutuhan desa masing-masing.

"Begitu juga program 2013, kata dia, pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing desa. Pada 2013, Pemprov Jabar menargetkan 3.000 desa terjaring program itu dengan anggaran Rp100 juta untuk setiap desa," kata dia.

Di Provinsi Jabar sendiri, kata Heryawan, jumlah keseluruhan desanya mencapai 5.228 dan diharapkan semuanya akan terjaring program pembangunan infrastruktur desa tersebut.

Ia menambahkan, program itu tidak akan berbenturan dengan program lain serupa, seperti PNPM Mandiri.

"Kalau PNPM itu berbasis kecamatan, meskipun projeknya di desa. Tetapi jumlahnya kan bukan miliaran, jadi malah akan saling mendukung, tidak tumpang tindih," katanya.

Pihaknya menuturkan, program pembangunan infrastruktur desa itu merupakan program terobosan yang menjadi salah satu yang diarahkan untuk belanja APBD Perubahan 2012.

[endar.agustyan]

Infrastruktur Jalan Jabar Selatan tak Memadai
Tweet

Minggu, 12/08/2012 - 17:31

http://www.pikiran-rakyat.com/node/199376

BANDUNG, (PRLM).- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Pemprov Jabar dan pemerintah pusat serius mengembangkan infstruktur jalan di wilayah Jabar selatan. Sampai saat ini wilayah Jabar selatan tertinggal dibandingkan wilayah utara dan tengah akibat infrastruktur jalan yang tak memadai bahkan banyak wilayah yang tak terhubungkan dengan jalan.

“Salah satu problematika pemerataan pembangunan di Jawa Barat adalah kesenjangan pembangunan di kawasan Jabar selatan. Data menunjukkan kawasan Jabar selatan belum memiliki jalan nasional, tak ada rumah sakit dan perguruan tinggi,” kata Anggota DPD asal Jabar, Prof. Dr. H. Mohamad Surya didampingi Staf Ahli DPD RI Dr. H. Gunawan Undang, Minggu (12/8), di kampus UPI Bandung.

Lebih jauh Mohamad Surya mengatakan, listrik baru menjangkau Jabar selatan sekitar 60 persen, padahal jumlah desa tertinggal sekitar 40 persen. “Penduduk miskin Jabar selatan dari wilayah Kab. Sukabumi sampai Ciamis mencapai 57 persen. Sungguh memprihatinkan,” katanya.

Berdasarkan Perda Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029, wilayah administraf, Jabsel terdiri atas 83 kecamatan yang mencakup lima kabupaten, yakni Kab. Sukabumi (26 kec., dari 47 kec.), Kab. Cianjur (13 kec., dari 32 kec), Kab. Garut (16 kec., dari 42 kec), Kab. Tasikmalaya (13 kec., dari 39 kec.), dan Kab. Ciamis (14 kec. dari 36 kec.).(A-71/A-147)***

[endar.agustyan]

DPRD Dukung 2013 Sebagai Tahun Infrastruktur Desa

http://olahraga.inilah.com/read/deta...astruktur-desa

INILAH.COM, Bandung - Komisi A DPRD Jabar mendukung rencana Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang mencanangkan dan mendorong 2013 sebagai tahun infrastruktur desa.

Diharapkan seluruh desa di Jawa Barat akan mendapat bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk peningkatan pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

"Kami berharap program infrastruktur desa ini bisa mengatasi kesenjangan antar desa yang masih terjadi di Jawa Barat. Kondisi ini terjadi karena belum seluruh desa mendapat program bantuan dari Pemprov Jabar," ujar Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat Yusup Puadz kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (13/8/2012).

Yusup mengaku akan mendorong program ini dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sehingga lebih dari 5.000 desa akan tersentuh anggaran pembangunan. Diharapkan tidak ada lagi kecemburuan antara desa karena ada yang tersentuh program infrastruktur atau Program Desa Mandiri Menuju Peradaban.

"Komisi A juga akan mendorong Program Rutilahu yaitu Pembangunan Rumah Layak Huni untuk ratusan rumah di desa-desa di Jawa Barat," tegasnya.[jul]

[endar.agustyan]

3 Provinsi Terbaik dalam Rencana Pembangunan
Tiga provinsi itu juga dinilai memiliki dokumen RPJMD terbaik dibandingkan provinsi lain.
http://bisnis.news.viva.co.id/news/r...na-pembangunan

VIVAnews - Sebanyak 3 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dinilai memiliki perencanaan pembangunan terbaik. Ketiga provinsi itu yaitu Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, dan Jawa Barat (Jabar) dianggap sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah, sehingga layak memperoleh penghargaan anugerah Pangripta Nusantara.

"Ketiga daerah ini memenuhi empat persyaratan dalam hal perencanaan pembangunan," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Max Hasudungan, di sela Sidang Pleno Kesepakatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 27 April 2011.

Menurut Max, ketiga provinsi itu juga dinilai memiliki dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan kualitas terbaik dibandingkan provinsi lainnya.

Dalam melakukan penilaian terhadap rencana pembangunan daerah, Bappenas setidaknya menerapkan empat kriteria yaitu keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional, konsistensi kegiatan, kelengkapan dan kedalaman perencanaan, serta keterukuran dan penyediaan pagu anggaran dalam jangka menengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Yohannes Hasiholan Toruan, menyatakan, selama ini fokus perencanaan di wilayahnya adalah mensinergikan RPJMD 15 kota/kabupaten dengan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.

Pada 2009, Sumsel mencatat pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp3,4 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp2,8 triliun. Sementara itu, pada 2011, anggaran direncanakan mencapai Rp3,8 triliun dan 2012 menembus Rp4,2 triliun.

Yohannes menyatakan, adanya agenda pesta olah raga Sea Games dan Jambore Nasional dipastikan akan menyebabkan penyediaan sarana infrastruktur terpenuhi.

Dari target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,6 persen tahun ini, ekonomi Sumsel tumbuh 6,4 persen hingga Maret. Tahun depan, Sumsel menargetkan ekonomi tumbuh 6,5 persen dengan proyeksi anggaran sebesar Rp4 triliun.

"Ada ramalan BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa setelah perhelatan besar, ekonomi akan turun menjadi 5,5 persen. Anggaran besar kami harap dapat mencapai target penurunan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Ahmad Fauzie Ansori menyebut, pembangunan di provinsinya dilakukan melalui lima program infrastruktur yang diselaraskan dengan rencana nasional. Adapun nilai APBD 2011 ditaksir Rp1,68 triliun menjadi Rp1,8 triliun pada 2012 dan pada 2015 sebesar Rp2,5 triliun. APBD itu di antaranya untuk infrastruktur dan investasi.

Jawa Barat yang merupakan provinsi ketiga peraih predikat daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik menargetkan menjadi provinsi termaju pada 2025. Kepala Bappeda Jawa Barat Deny Djuanda mengatakan, RPJMD 2008-2013 bertujuan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi mandiri untuk membuka jalan bagi visi 2025.

Namun kendalanya, dia melanjutkan, jumlah penduduk di Jawa Barat cukup besar. Porsi penduduk produktif juga besar serta kualitas sumber daya manusia rendah.

"Penduduk Jawa Barat 43 juta orang, 31 juta di antaranya berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan rata-rata pendidikan 7,5 tahun atau tak tamat sekolah menengah pertama. Inilah yang menjadi tantangan," ungkapnya. (art)

[endar.agustyan]

Pemprov Jabar Kebut Pembebasan Lahan Bandara Kertajati

http://www.lingkarjabar.net/2012/08/...san-lahan.html

BANDUNG - Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka-Jawa Barat, terus berlanjut. Dan sampai saat ini, pembebasan lahan bandara yang diproyeksikan menjadi bandara terbesar di pulau Jawa ini telah mencapai 650 hektare dari yang direncanakan seluas 900 hektar. Untuk mempercepat pembangunan BIJB, Pemprov Jabar pun mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Luas lahan yang sudah dibebaskan hingga saat ini mencapai 650 hektare dengan dana Rp400 miliar," ujar Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf kepada wartawan, Kamis (9/8). Mantan aktor laga di dekade 90-an ini, menjelaskan lahan tersebut sudah cukup untuk membangunan sebuah bandara bertaraf internasional dan termegah, jika dibandingkan Bandara Adisupito Yogyakarta yang hanya seluas 600 hektare.

Untuk itu, pihaknya meminta bantuan dan peran aktif pemerintah pusat agar pembangunan Kertajati bisa dipercepat. Pemprov juga akan terus berupaya meyakinkan pemerintah pusat tentang kebutuhan Jabar terhadap sebuah bandara. "Kebutuhan Jabar terhadap sebuah bandara sudah sangat mendesak terutama bagi jemaah haji. Sebab, bandara Cengkareng sudah overload karena saat ini penumpangnya mencapai 20 juta atau melebihi dari kapasitas sesungguhnya yang hanya 14 juta," jelasnya.

Menurutnya lagi, Bandara Kertajati akan memiliki banyak manfaat terutama untuk meningkatkan ekonomi dan pengembangan wilayah bagi Majalengka, Kuningan dan daerah sekitarnya. "Selain itu, bandara ini pun bisa menjadi pengganti bagi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, yang sudah kewalahan melayani kedatangan penumpang dari luar Jabar," ucap politisi Partai Demokrat yang berencana untuk maju dalam Pilgub 2013 ini.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Majalengka Sutrisno menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan mendorong penuh pembangunan BIJB dengan menempatkan prioritas pembangunannya setelah Kualanamo, Sumatra Utara. “Ada rencana pengambilalihan pembangunan BIJB oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian Pemerintah Pusat berupaya mendorong penuh pembangunan bandara ini,” ungkap Sutrisno beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah meminta seluruh dokumen mengenai Bandara Internasional Jawa Barat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu menunjukan semakin seriusnya pemerintah pusat untuk menangani pembangunan BIJB. “Salinan keputusan penetapan lokasi, rencana induk bandar udara, bukti penguasaan tanah, pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi, dokumen rancangan teknis bandar udara yang meliputi rancangan awal dan rancangan teknis terinci sesuai dengan standar yang berlaku,"

Kemudian, lanjut Sutrisno, dokumen yang diminta Kemenhub lainnya adalah studi analisis mengenai dampak lingkungan, masterplan, dokumen teknik, bisnis plan dan lain-lain yang keseluruhannya telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. Ke depan, informasinya Pemerintah Pusat akan mengalokasikan kembali anggarannya untuk pembangunan fisik sisi udara karena sisi darat meliputi terminal, apron, areal parkir dimungkinkan akan kerjasama dengan pihak swasta. “Walapun belum jelas nilainya, APBN murni katanya akan mengalokasikan kembali anggaran untuk BIJB,” kata Sutrisno

[endar.agustyan]

14 Aug 2012 | Transportation Services
Dana Pembangunan Pelabuhan Cilamaya US$ 1,03 Miliar

http://www.indonesiafinancetoday.com...-US-103-Miliar

JAKARTA (IFT) - Pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang Jawa Barat diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$ 1,03 miliar dengan untuk pembebasan lahan sebesar US$ 2,36 juta. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya bertujuan mendukung kegiatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Cirebon yang mengalami kelebihan kapasitas serta memiliki keterbatasan ruang ekspansi.

Kemal Heryandri, Direktur Direktorat Jenderal Pelabuhan dan Kelautan Kementerian Perhubungan mengatakan proses pembangunan Pelabuhan Cilamaya sudah masuk studi kelayakan, setelah itu baru akan mulai langkah desain. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya seperti Pelabuhan Kalibaru akan saling menunjang. "Kami akan bangun bersama-sama karena kondisinya memang sudah bottleneck pelabuhan itu," ujarnya.

[endar.agustyan]

CHINA TERTARIK INVESTASI PEMBANGUNAN BANDARA KERTAJATI

http://setda.majalengkakab.go.id/con...dara-kertajati

Pemerintah China tertarik untuk berinvestasi di sisi darat dari proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, Jabar, kata Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Jawa Barat Agus Gustiar.

"Dan satu hal yang sangat menarik ialah bahwa China sangat tertarik dengan pembangunan BIJB Kertajati. Mereka tertarik di sisi daratnya, karena sisi udara itu kan pemerintah. Kemudian sisi daratnya itu kan area komersialnya," kata Agus Gustiar, di Kota Bandung, Jumat.

Ditemui usai menghadiri Courtesy Call YM Duta Besar Republik Rakyat China Mr Liu Jianchao dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di Gedung Sate, Gustiar menuturkan, karena tertarik dengan pembangunan BIJB Kertajati maka Dubes China menyarankan diadakan pertemuan lanjutan.

"Sehingga dia (Dubes China) tadi menyarankan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas BIJB. Nanti kita kaitkan dengan kegiatan market sounding BIJB," kata Gustiar.

Menurut dia, pertemuan lanjutan antara Pemprov Jawa Barat dengan Dubes China tersebut juga merupakan strategi untuk menarik minat Pemerintah China agar mau berinvestasi di Provinsi Jabar.

"Jadi itu strategi kita bagaimana mereka menangkap, karena mereka siap dalam hal pendanaan berkali-kali," ujar dia.

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ditargetkan selesai pada 2018 karena ada beberapa kendala dalam pembangunannya seperti pembebasan lahan dan negosiasi harga dengan masyarakat yang belum selesai.

"Kemudian dari Pemprov Jawa Barat juga baru akan melakukan market sounding sekitar November 2012," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Deny Juanda Puradimadja.

Denny menambahkan Perda tentang pembangunan BIJB Kertajati termasuk untuk kawasan aero city sudah ada sehingga tinggal merumuskan siapa operatornya.

"Jadi pada rapat tadi juga dibahas mengenai pembangunan aero city," kata dia.

Ia menuturkan, Pemprov Jabar hanya melaksanakan pembangunan hingga bandara itu beroperasi dan Kementerian Perhubungan akan bertugas untuk membangun sisi udaranya yakni 'run way' dan 'Air Traffic Control