Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Menetapkan Harga BBM

[sucyresky]

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini sudah melanggar Undang-Undang yang ada.
Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.191 Tahun 2014 terkait penetapan harga BBM yang tidak disubsidi salah satunya adalah Premium.

"Ini menunjukkan tindakan inkonsistensi sikap pemerintah dalam menetapkan formula harga BBM non subsidi ke harga keekonomian dalam perpres tersebut. Tapi pada kenyataannya, konsistensi pemerintah mulai dari dua minggu sekali, satu bulan sekali dan sebagainya, dalam menetapkan harga BBM tidak jelas,"tutur Marwan, dalam diskusi Energi Kita, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Hal ini, Menurut Marwan yang membuat, Pertamina menanggung kerugian. Artinya, jika pemerintah konsisten menerapkan peraturan yang ada, Pertamina dan masyarakat tidak dirugikan.

"Saat ini apa coba, masyarakat dirugikan dengan harus membeli Premium yang tidak harga ekonomisnya. Artinya masyarakat harus menutupi kerugian yang ditanggung Pertamina,"ujarnya.

Sementara itu, Marwan menambahkan, jika pun pemerintah menginginkan adanya perubahan penerapan kapan penyesuaian harga BBM, lakukan perubahan perpres tersebut. "Ya lakukan perubahan perpres bisa dengan melakukan negosiasi dengan DPR dulu kan. Ya intinya tidak merugikan siapa pun nantinya,"tuturnya.

SUMBER : Okezone.com