Pembicaraan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Non-PNS Masih Mentok

[sucyresky]

BOGOR - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menggantung nasib pensiunan untuk para pekerja swasta. Pasalnya, dalam rapat terbatas (ratas) tentang Jaminan Pensiun Ketenagakerjaan, belum ada kesepakatan mengenai besaran iuran pensiun yang akan dibayarkan.
Padahal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 akan beroperasi penuh dengan program jaminan pensiun untuk pekerja swasta.

"Kita masih tunggu Peraturan Pemerintah (PP) nya. Kalau PP-nya sudah rampung, akan diketahui persentase besaran iurannya," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2015).

Saat ditanya berapa besaran iuran pensiun yang akan dibayarkan, Sofyan malah melontarkan candaan. "Sabar, orang sabar disayang Tuhan. Kita belum dapat jelaskan besaran iurannya kalau PP nya belum rampung," candanya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya enggan berkomentar besaran iuran pensiun yang akan dibayarkan. "Sama kaya pak Menko, tunggu saja," kata dia.

Elvyn menambahkan, nantinya para pekerja ini akan mendapatkan pembayaran uang pensiun setiap bulannya hingga meninggal dunia. "Setiap bulan sampai meninggal dunia, dilanjutkan istrinya dan anaknya sampai 23 tahun. Jadi persis seperti format pensiun PNS," jelasnya.

Namun, besaran bagi para pekerja swasta, akan mendapatkan uang pensiun sekira 40 persen dari rata-rata gaji atau upah per bulan saat masih bekerja. "Pekerja akan terima sekitar 40 persen dari rata-rata upah dia per bulan," terangnya.

Dengan keadaan tersebut, para pekerja swasta yang sudah pensiun nanti akan mendapatkan uang pensiun berbeda-beda sesuai gaji yang diterimanya saat bekerja. "Tergantung berapa besar dia punya income. Jadi perhitungannya nanti begitu," katanya.

SUMBER : Okezone.com