Pajak Progresif Kendaraan Naik, Pemprov DKI Harus Lakukan Ini

[sucyresky]

JAKARTA – Walau pajak kendaraan bermotor atau pajak progresif mengalami kenaikan di Jakarta, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta moda dan sarana transportasi umum berjalan sangat lambat.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch Edison Siahaan menyebut, kemacetan masih terus menjadi momok manakutkan bagi warga Jakarta, karena sudah mengganggu aktifitas dan mematikan kreatifitas masyarakat.

Dia meminta agar Pemprov DKI memperhatikan mekanisme ear marking atau penerimaan perpajakan dikembalikan kepada sektor yang berkontribusi. Sehingga bisa melakukan langkah besar untuk mempercepat penanggulangan kemacetan di Jakarta.

Pembuatan Pondasi Jalan MRT

“Pajak kendaraan bermotor harus dikembalikan pada sektor transportasi, untuk biaya pemeliharaan jalan maupun perbaikan dan pengadaan transportasi angkutan umum yang bisa mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,” tegas dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2015).

ITW mengingatkan, kebijakan Pemprov DKI menaikkan PKB jangan hanya dijadikan sarana dalam upaya meningkatkan PAD semata, tetapi harus mewujudkan tujuan utama untuk mengatasi kemacetan yang setiap hari kian mencemaskan.

Edison menyarankan, untuk menekan jumlah kendaraan, Pemprov DKI membuat regulasi pembatasan kepemilikan kendaraan dengan alamat yang sama. Tentu harus didukung dengan sistem registrasi kepemilikan kendaraan yang terpadu dan modren.

Sistem itu secara otomatis akan menolak saat mengajukan registrasi kepemilikan kendaraan bagi pemilik alamat yang sama. Selain itu, Pemprov juga bisa menambah persyaratan harus memiliki lahan parkir atau garasi bagi setiap pemilik kendaraan bermotor.

SUMBER : Okezone.com