PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

[nonasakamoto]

Indofarma Tingkatkan Ekspor Produk Obatnya Antisipasi Pasar Bebas
http://economy.okezone.com/read/2014...si-pasar-bebas

[/IMG]

JAKARTA - PT Indofarma Tbk (INAF) berencana meningkatkan ekspor produk obatnya ke negara kawasan Asia lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.

"Negara tujuan ekspor kita yang sudah berjalan meliputi Afganistan, Irak, Nigeria. Mungkin kita akan lakukan penjajakan ke kawasan Asia seperti Vietnam dan Timur Leste," papar Direktur Utama INAF Arif Budiman di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Akan tetapi, rencana tersebut pasalnya masih terganjal beberapa hal. Khususnya minat pasar yang dinilai belum terlalu melirik.

"Kami sudah laksanakan ekspor, cuma sekarang produksi yang (kita) ekspor masih belum banyak pembelinya. Tapi, rencana ke depan ada untuk tambah ekspor," ujar Arif.

Di sisi lain, perseroan mengaku telah menjajaki kerjasama dengan salah satu produsen obat-obatan serta makanan bayi asal Kanada.

"Tahun depan mungkin sudah mulai masuk, kita bantu pengemasan dan penjualannya dari produk Kanada itu, yang khusus diperuntukan bagi ibu dan anak," tandasnya.

[nonasakamoto]

BI Beri Penghargaan Perusahaan yang Rajin Lapor Devisa Hasil Ekspor
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...a.Hasil.Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memberikan penghargaan kepada perusahan yang menjalankan kewajiban pelaporan antara lain Lalu Lintas Devisa (LLD), Devisa Hasil Ekspor (DHE), Sistem Informasi Debitur (SID), serta Laporan Bulanan Bank Umum (BLU), Selasa (2/12/2014).

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo mengapresiasi para pelapor terbaik tersebut, dalam Temu Akhir Tahun 2014 Gubernur Bank Indonesia dengan Pelapor LLD, DHE, SID, LBU. "Kami bahagia di Indonesia makin banyak institusi yang tertib lapor," kata dia.

Agus pun mengimbau perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan untuk mematuhi. Menurut Agus, dengan mematuhi pelaporan maka akan memberikan kebaikan bagi perusahaan bersangkutan dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa BI tengah berkoordinasi dengan pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengkaji semua aspek pelaporan dan kondisi umum dari materi LLD, DHE, SID, dan LBU.

"Kami apresiasi kepada para pemenang penghargaan. Insya Allah bisnis bapak ibu semakin baik ke depannya," ucap Agus.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) BI, Wiwik Sisto Widayat mengatakan jumlah perusahaan pelapor terus mengalami peningkatan setahun terakhir. Per Oktober 2014 tercatat 119 pelapor LLD dari Bank yang merupakan jumlah seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.

Adapun pelapor LLD berasal dari Lembaga Bukan Bank (LBB) tercatat 2.420 pelapor, bertambah dari posisi Desember 2013 yang berjumlah 2.383 pelapor. Pada periode sama, pelapor LLD Utang Luar Negeri (ULN) meningkat jumlahnya dari 2.273 pelapor menjari 2.449 pelapor.

Adapun pelapor DHE per Oktober 2014 tercatat 2.104 pelapor DHE dari Bank dan 201.332 pelapor dari eksportir. Sedangkan untuk SID, pada periode sama tercatat 1.478 pelapor, meningkat dari posisi Desember 2013 berjumlah 1.435 pelapor.

"Sementara itu, untuk pelapor LBU tercatat 3.605 pelapor per Oktober 2014 meningkat dari posisi Desember 2013 yang berjumlah 3.019 pelapor," kata Wiwik.

Berikut di bawah ini adalah para penerima penghargaan sebagai pelapor terbaik.
Pelapor LLD-Bank
1. PT Bank Sumitomo Mitsui Indoensia
2. Citibank, NA 3. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk

Pelapor LLD-LBB
1. PT Indo Bharat Rayon
2. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
3. Exxonmobil Oil Indonesia Inc.

Pelapor LLD-ULN
1. PT Oto Multiartha
2. PT The Master Steel Manufactory
3. PT Astra Sedaya Finance

Pelapor DHE-Bank
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2. The Hongkong & Shanghai Banking Co
3. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd

Pelapor DHE-Eksportir
1. PT Musim Mas
2. PT Adaro Indonesia
3. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Pelapor SID
1. PD BPR BKK Purbalingga
2. PT AEON Credit Service Indonesia
3. PD BPR Bank Bapas 69

Pelapor LBU
1. PT Bank Central Asia, Tbk
2. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

[nonasakamoto]

Moratorium Berdampak, Aktivitas Kapal Bekas Impor Berkurang
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...mpor.Berkurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan moratorium izin kapal dan penanganan penangkapan ikan ilegal mulai berdampak. Di lapangan, jumlah kapal bekas impor yang berada di perairan Indonesia berkurang drastis. Beberapa negara juga mulai merespons kebijakan Indonesia tersebut.

”Dari sistem pemantauan kapal perikanan diketahui, pada 15 Oktober terdapat 933 kapal eks asing berada di perairan Indonesia. Namun, setelah moratorium diberlakukan diketahui, pada 19 November hanya tinggal 164 kapal,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi, di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Ia menyebutkan, ada beberapa kemungkinan terkait dengan kapal-kapal itu. Sebagian kembali ke negara asalnya dan sebagian lagi bersembunyi dengan mematikan pemancar.

”Namun, kalau saja pemancar itu dimatikan, kami masih bisa mengetahui keberadaannya,” kata Susi menyebut dampak kebijakannya untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

Ia juga menyebutkan, beberapa kedutaan telah meminta maaf atas perilaku nelayannya dan menghormati keputusan Indonesia.

Dampak lainnya, kini pengusaha yang benar-benar ingin berinvestasi di sektor perikanan mulai berdatangan. Mereka menyatakan, dengan kebijakan itu, para pemilik kapal akan merasa terproteksi.

”Pemilik kapal ada yang menceritakan, selama ini, ketika pulang, kapal hanya mendapat muatan separuh. Mereka merasa ditipu karena anak buah kapal menjual separuh muatan sebelum kembali.

Susi juga menceritakan, para pemilik kapal dan pedagang di sejumlah daerah mulai mudah mendapatkan berbagai jenis ikan.

Minat investasi

Di tempat terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, dalam konferensi pers, di Jakarta, mengatakan, pihaknya berencana menggelar Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia bertema ”Mengembalikan Kejayaan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat” pada 8-9 Desember 2014.

Suryo mengatakan, Kadin Indonesia berkewajiban menyesuaikan program ke depan yang diselaraskan dan disinergikan dengan program-program pemerintah. (SAN/NAD/LKT/MAR)

[nonasakamoto]

Pemerintah: Pertamina Harus Ambil Alih Blok Migas yang Kontraknya Akan Habis
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...nya.Akan.Habis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menuturkan banyak pekerjaan rumah yang menanti Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan jajaran direksinya.

Selain menyoroti soal kilang-kilang minyak yang sudah memasuki usia senja, Sofyan juga menekankan agar Dwi bersiap untuk mengambil alih blok-blok minyak yang kontraknya akan segera habis.

“Banyak PR Pertamina yang harus dibereskan, seperti masalah kilang yang sudah tua, storage, eksplorasi. Lalu, mempersiapkan diri untuk mengambil-alih sumur-sumur yang sudah habis kontraknya,” kata Sofyan, Senin (1/12/2014).

Sofyan berharap Dwi dapat membentuk tim yang solid, sehigga tercipta kerjasama yang baik untuk memperkuat Pertamina menjadi national oil company andal. “Karena national oil company kita masih kecil dibanding negara lain,” kata dia.

Sebagai informasi, Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina memutuskan mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama Pertamina 2014-2019. Bersamaan dengan itu, rapat juga menetapkan tiga nama sebagai direktur, yaitu Ahmad Bambang, Yenny Andayani, serta Arief Budiman.

[nonasakamoto]

JNE Ingin Caplok Perusahaan Asing
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...rusahaan.Asing

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pelaku usaha beramai-ramai mencanangkan strategi untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan. Tak ketinggalan, perusahaan penyedia jasa logistik, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE), mulai ingin mengakuisisi perusahaan asing di wilayah Asia Tenggara demi menyambut pasar bebas itu.

Tiki JNE mensyaratkan, perusahaan yang akan mereka akuisisi harus berbisnis di negara dengan karakteristik konsumen yang sama dengan Indonesia. "Kalau mirip, kami tertarik," ujar Managing Director Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, Johari Zein, pekan lalu.

Hingga kini, pilihan Tiki JNE jatuh kepada Filipina dan Thailand. Selain karakateristik masyarakatnya yang mirip dengan Indonesia, pertimbangan perusahaan itu adalah industri e-commerce dua negara itu yang sedang berkembang. Sayang, manajemen perusahaan ini belum mau membocorkan nama perusahaan yang tengah mereka incar.

Johari menceritakan, niatan mengakuisisi perusahaan logistik tak cuma menjadi hasrat Tiki JNE. Perusahaan ini juga mengaku beberapa kali telah dipinang oleh perusahaan logistik asing. Alasan para calon peminang itu adalah potensi pasar Indonesia yang besar dengan 250 juta penduduk. "Tapi, kami tak tertarik untuk menjual perusahaan," kata Johari.

Fenomena perusahaan jasa logistik untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia menandakan persaingan bisnis logistik bakal makin ketat. Oleh karena itu, selain berencana melebarkan sayap ke mancanegara, Tiki JNE juga pasang tiga strategi untuk menguatkan pasar domestik.

Pertama ialah memperkuat jaringan bisnis di dalam negeri. Sebelumnya, manajemen perusahaan ini mengaku memiliki 5.000 hub di Indonesia. Di Ibu Kota, perusahaan ini memiliki empat hub besar dengan 400 titik transit.

Kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia dan yang ketiga ialah memanfaatkan teknologi. Tiki JNE sedang menggagas penggunaan mesin swalayan pengiriman barang. Nanti, konsumen bisa mencatatkan barang yang akan mereka kirim melalui mesin serupa anjungan tunai mandiri (ATM).

Mesin itu memuat alat untuk menimbang barang, informasi tujuan pengiriman, dan harga pengiriman. "Itu self assessment dan kalau sudah selesai, tinggal bayar ke kasir," kata Johari. Tiki JNE berharap bisa bekerja sama dengan peritel minimarket untuk menempatkan mesin itu.

Upaya lain untuk memanfaatkan teknologi adalah mengoperasikan sepeda listrik sebagai kendaraan distribusi. Pengoperasian sepeda listrik ini sebagai antisipasi rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang akan melarang kendaraan bermotor melintasi Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat.

Tiki JNE sudah menyebar sekitar 100 sepeda listrik. Biaya investasi per sepeda listrik ini seharga Rp 12 juta.

[nonasakamoto]

Pemerintah Menargetkan Swasembada Gula
http://ekbis.sindonews.com/read/9319...ula-1417518450

SURABAYA - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan swasembada gula.

Untuk mencapai itu, Rini hari ini meninjau PG Gempolkrep, Mojokerto Jawa Timur milik PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) untuk mengetahui kondisi pabrik-pabrik di Jawa Timur (Jatim).

Saat ini, gula menjadi perhatian serius pemerintah, karena kualitas gula yang dimiliki pabrik-pabrik lokal tidak kalah dengan gula-gula impor yang didatangkan dari luar negeri.

"Swasembada gula harus diwujudkan. Gula menjadi satu dari beberapa komoditas pangan yang ditargetkan Presiden Joko Widodo untuk mencapai swasembada dalam 3-5 tahun mendatang. Komoditas pangan lainnya adalah beras, kedelai, jagung, dan daging," kata Rini, Selasa (2/12/2014).

Dia menekankan semua BUMN pergulaan harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai perhatian utama. Saat ini, pemerintah akan terus mencari jalan supaya kesejahteraan petani tebu di dalam negeri bisa terangkat.

Petani akan bisa mendapatkan nilai tambah bukan hanya dari gula saja, tetapi dari berbagai produk turunan komoditas tebu.

Untuk itu, Rini mendorong BUMN pergulaan supaya menggiatkan diversifikasi bisnis. BUMN pergulaan didorong tidak hanya fokus pada produksi gula, tapi juga produk turunan tebu lainnya, seperti bioetanol, listrik berbasis ampas tebu, hingga pupuk.

Selama itu, petani hanya mendapatkan penghasilan dari bagi hasil gula dan penjualan tetes tebu saja. Namun dengan adanya pabrik yang terintegrasi dengan produksi-produk turunan tebu non-gula, maka petani juga akan bisa mendapatkan tambahan pendapatan.

"Selain bioetanol, ada listrik, pupuk cair dan masih banyak lagi. Semua harus dikembangkan," ujarnya.

(izz)

[nonasakamoto]

Jokowi Perintahkan Daerah Perbatasan Harus Dapat Listrik
http://ekbis.sindonews.com/read/9320...rik-1417523985

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk menangani daerah yang belum dialiri listrik terutama untuk daerah perbatasan.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Kemenko Ekonomi lapangan banteng sore ini, Selasa (2/12/2014).

"Pada pertemuan Presiden dengan TNI, Panglima Kotama dan Kajati di Bogor pada Jumat lalu beliau memerintahkan kalau bisa daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau luar yang berpenghuni harus kondisinya minimal sama dengan tetangganya. Yaitu dialiri listrik," ujar dia.

Indroyono mengatakan, saat ini ada 47 perbatasan dan pulau-pulau terluar sudah ada listriknya dan mengalami surplus. Sehingga harus dialirkan ke daerah lain yang membutuhkan listrik.

"Contohnya di Timor Leste sekarang ini pasokan listrik di sana 165 MW dengan pemakaian jadi mereka masih surplus 55 MW. Jadi seperti yang belum dialiri kayak NTT, itu listriknya harus dapat," tandasnya.

[nonasakamoto]

Presiden Jokowi Berencana Hapuskan Dividen BUMN
http://economy.okezone.com/read/2014...n-dividen-bumn

JAKARTA - Guna mengembangkan aksi korporasi dan ikut andil di dalam pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menghapus setoran bagi hasil keuntungan atau dividen bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

"Jika mungkin, BUMN itu tidak ada dividen. Supaya BUMN itu bisa berkembang cepat untuk melakukan berbagai program-program pembangunan infrastuktur dan lain-lain," kata Sofyan.

Sofyan menjelaskan, arahan dari Presiden Jokowi ini karena menginginkan para BUMN lebih besar dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya selama ini, tidak semua BUMN mendapatkan keuntungan dalam hal bisnisnya.

"Jadi jika mungkin ya BUMN itu tidak diambil dividen. Bapak Presiden berpendapat bahwa jauh lebih efisien kalau dividen itu tetap di BUMN sehingga BUMN bisa melakukan investasi yang banyak di infrastruktur," tegasnya.

Selain itu, untuk membesarkan BUMN ini, pemerintah pun berencana agar BUMN ini dapat suntikan modal dari pemerintah. Modal ini digunakan untuk mendorong BUMN menjadi ujung tombak pembangunan dalam negeri.

"Di samping itu juga nanti akan diupayakan PNM yang banyak melalui BUMN karena proses pemilihan proses pembangunan infrastruktur itu jauh lebih efisien lebih cepat," tukasnya.

[nonasakamoto]

Pengurangan Dividen, Vitamin Buat BUMN
http://economy.okezone.com/read/2014...amin-buat-bumn

JAKARTA - Pemerintah berwacana akan mengurangi setoran dividen untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2015. Hal itu disambut antusias oleh Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji.

"Ini akan berdampak sangat baik. Kemampuan keuangan otomatis jadi akan bertambah. Alhasil potensi untuk utangnya jadi menurun," tutur Nur ketika hendak menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Nur menambahkan, perusahaan-perusahaan BUMN juga akan mempunyai dorongan internal untuk membangun perusahaannya. Dengan begitu keuangan akan semakin sehat.

"Dampaknya kemampuan keuangan BUMN akan jadi bagus. Akan ada daya internal untuk membangun," pungkasnya.

[nonasakamoto]

Sofyan Djalil Sebut Peralihan Premium ke Pertamax Luar Biasa
http://economy.okezone.com/read/2014...max-luar-biasa

JAKARTA - Dengan naiknya harganya Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, konsumsi BBM non subsidi, khususnya Pertamax melambung tinggi karena disparitas harga yang tidak terlalu jauh.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut peralihan konsumsi BBM subsidi ke BBM non-subsidi mencapai 50 persen dari yang biasanya.

"Luar biasa sekali peralihannya dari Premium ke Pertamax. Konsumsi pertumbuhan pertamax hampir 50 persen. Cukup bagus," tegas Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Menurut Sofyan, dengan disparitas yang tidak terlalu jauh, membuat pola pikir masyarakat berubah dan beralih ke Pertamax yang mempunyai kualitas yang lebih bagus.

"Artinya orang mulai merespons selisih harga yang nggak banyak itu mulai menggunakan Pertamax," sebutnya.

Terkait penurunan harga Pertamax, Sofyan menyerahkan semuanya kepada PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur. Harga Pertamax ini mengikuti harga minyak dunia.

"Itu keputusan Pertamina. Yang penting sekarang harga yang subsidi. Sekarang kita akan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya," jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dengan peralihan konsumsi ini memperkirakan impor premium berkurang.

"Sebenarnya baru sedikit ya, karena sudah menjelang akhir tahun. Jadi tetap ada kemungkinan short satu minggu terakhir, kita akan atasi," pungkasnya.

[nonasakamoto]

Pengusaha Gula Minta Pemerintah Buka Keran Impor
http://economy.okezone.com/read/2014...ka-keran-impor

JAKARTA - Industri gula rafinasi berlomba-lomba meminta kepada pemerintah untuk membuka keran impor raw sugar. Permintaan tersebut didasarkan pada imbas dari kelangkaan bagan baku yang dihadapi oleh industri gula rafinasi.

Industri gula rafinasi berharap pemerintah mengabulkan kuota impor raw sugar sebanyak 3,2 juta ton di tahun depan.

"Empat dari 11 pabrik gula rafinasi sudah berhenti karena kesulitan bahan baku, yang dikhawatirkan kelangkaan bahan baku ini akan berimbas pada berkurangnya ketersediaan barang untuk industri makanan dan minuman di tahun depan," ungkap Ketua Umum AGRI, Wisnu Hendraningrat dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Menurutnya, pemerintah harus mulai melihat impor gula memiliki dua sisi. Satu sisi pemerintah jangan membuka lebar impor gula untuk melindungi industri gula tebu nasional. Tapi di satu sisi pemerintah juga harus bisa menjaga ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri.

"Pemerintah, industri gula tebu dan industri gula rafinasi harus sesegera mungkin mewujudkan konsep cross ownership, konsep ini akan memberikan solusi jangka panjang terhadap semua pihak," jelasnya.

Dalam perjalanannya konsep tersebut akan memberikan kesejahteraan kepada petani karena tidak ada lagi persaingan antara gula rafinasi dan gula konsumsi.

"Dengan adanya konsep cross ownership dan percepatan perluasan lahan tebu, maka akan terwujud industri gula yang kuat dengan pabrik raw gula yang mantap dan pabrik tebu yang mumpuni," tandasnya.

[nonasakamoto]

Ekspor Tambang ke Jepang Tak Lagi Terhambat
http://economy.okezone.com/read/2014...lagi-terhambat

JAKARTA – Pemerintah sempat menghentikan ekspor bahan tambang mentah ke Jepang. Pasalnya, para perusahaan tambang tersebut diwajibkan memiliki smelter.

Staf Khusus Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gusmardi Bustomi mengungkapkan, ekspor bahan pertambangan ke Jepang sudah tidak lagi bermasalah.

"Sejak pemerintahan baru belum ada komunikasi dan pendekatan dan beranggapan pemerintah Jepang tidak mempermasalahkan," ujarnya di Gedung Kemendag, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Dia mengatakan, perusahaan yang sudah berkomitmen membangun smelter bisa melakukan kegiatan ekspor lagi.

"Mereka yang sudah bangun smelter akan bisa ekspor nikel lagi dengan BK rendah sehingga suplai ke Jepang tidak terganggu lagi, balik ke normal lagi. Semoga ke depannya Jepang tidak akan gugat lagi, mudah-mudahan ga ada masalah," ucapnya.

Menurut dia, sebelumnya juga sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

"Beberapa waktu lalu ada langkah-langkah yang diambil Kemenkeu tentang pajak ekspor. Yang bentuknya tentu bertahap sesuai dengan hasil yang dihasilkan perusahaan pertambangan," tandasnya.

[nonasakamoto]

336 Pasar Tradisional Bakal Direvitalisasi pada 2015
http://bisnis.liputan6.com/read/2142...sasi-pada-2015

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menyusun langkah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna merealisasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional dalam lima tahun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina mengatakan, pihaknya menargetkan 336 pasar tradisional akan direvitalisasi pada 2015. Adapun anggaran untuk revitalisasinya akan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dimasukan dalam anggaran kementerian 2015.

"Dalam program 2015, ada dana alokasi khusus Kemendag untuk ke 336 pasar karena akan ada 336 kabupaten kota yang kita alokasikan. Nanti ditambah dari kementerian lagi. Kalau kurang dari 1.000 (pasar) kita akan usulkan untuk ditambah," ujar Srie di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Dia menjelaskan, untuk mencapai target revitalisasi 1.000 pasar per tahun, Kemendag telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain. Hal ini karena program revitalisasi pasar bukan hanya dilakukan oleh Kemendag.

Menurut Srie, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian telah mempunyai program pembangunan pasar petani, Kementerian Koperasi dan UKM punya program bantuan sosial bagi pasar di wilayah kecamatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program revitalisasi pasar nelayan dan sebagainya.

"Itu kami integrasikan, dan sudah rapatkan. Jadi bukan hanya Kemendag yang melakukan revitalisasi pasar khususnya pada 2015, karena sudah ada anggarannya masing-masing," kata dia.

Srie mengungkapkan, selama 4 tahun terakhir, Kemendag telah menyelesaikan revitalisasi 583 pasar. Usai direvitalisasi, pasar-pasar kemudian serahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

"Ke depan, konsep revitalisasinya seperti perbaikan secara fisik, manajemen pengelolaan, revitalisasi ekonomi, revitalisasi budaya, bagaimana pasar tradisional menjadi pusat kegiatan budaya dan sosial," tandasnya. (Dny/Ahm)

[nonasakamoto]

Ini Manfaat Pengurangan Subsidi BBM Bagi Rakyat RI
http://bisnis.liputan6.com/read/2141...bagi-rakyat-ri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Langkah tersebut diambil karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Indonesia terus membakar ratusan triliun uang buat memberi subsidi BBM padahal negeri ini membutuhkan dana besar untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur.

“Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” jelas Jokowi saat mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara pada 17 November silam.

Berdasarkan perhitungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah telah menggelontorkan uang Rp 1.300 triliun untuk subsidi BBM dalam lima tahun terakhir. Angka itu jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur dan kesehatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehjahteraan rakyat.

"Kalau dibandingkan untuk bangun infrastruktur kalah besar. Untuk anggaran kesehatan saja hanya Rp 400 triliun untuk lima tahun terakhir. Ini jumlah yang dibakar malah lebih besar dibanding untuk mengurus kesejahteraan rakyat," tandas Sudirman.

Kini dengan adanya kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif. Bagaimana tidak, Kementerian Keuangan menghitung kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan hingga Rp 140 triliun pada tahun depan.

Lalu apa saja manfaat pengurangan subsidi BBM bagi rakyat Indonesia dalam lima tahun ke depan?


1. Proyek Jalan

Pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan akan membangun jalan baru 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km dan memelihara jalan yang eksisting sepanjang 46.770 km.
2. Bandara dan pesawat perintis

Membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 6 lokasi.

3. Pelabuhan

Pemerintahan Jokowi akan membangun 24 pelabuhan baru, pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi, dan pengadaan 26 kapal barang perintis.

Tak hanya itu, Jokowi juga akan menyediakan dua kapal ternak, 500 unit kapal rakyat, serta kapal penyeberangan perintis 50 unit.
4. Kereta Api

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
5. Tansportasi umum

Membangun BRT (Bus Rapid Transit) di 29 kota serta angkutan massal cepat di kawasan perkotaan terdiri 6 kota metropolitan, 17 kota besar.
6. Pertanian

Membangun 30 waduk baru, pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi 1 juta hektare (ha) serta rehabilitasi 3,3 juta ha jaringan irigas
7. Energi

Sektor Migas

Pembangunan dua kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel dan perluasan kilang minyak dua lokasi di Cilacap dan Balongan.
Pembangunan FSRU di lima lokasi di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung. Kemudian jaringan gas kota ke 90 ribu sambungan rumah serta gas bumi untuk 600 ribu nelayan.


Sektor listrik

Membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt (MW) dan mendirikan 33 pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan begitu, tingkat rasio elektrifikasi nasional menjadi 96,6 persen.
8. Teknologi

- Jangkauan pita lebar (bandwidht) di 100 kabupaten/kota.

- Pengembangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan dan e-logistik.

9. Perumahan

Membangun rusunawa 5.257 twinblok untuk 515.711 rumah tangga, bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 juta rumah tangga, penanganan kawasan kumuh 37.407 ha serta memberikan fasilitas kredit perumahan untuk MBR 2,5 juta rumah tangga.
10. Ketahanan air

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik) dan SPAM di pedesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa).
11. Pengolahan Limbah

- Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kabupaten dan terpusat di 430 kota/kabupaten.
- Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kabupaten.
- Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sanitari landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kabupaten dan fasilitas 3R terpusat dan komunal di 294 kota/kabupaten.
Jaringan sosial

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis.

Selain itu, Kartu Indonesia Pintar juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.

KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Jumlah tersebut akan bertambah karena data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika jumlah penerima BSM 18 juta orang, maka Kartu Indonesia Pintar bisa 24 juta penerima bantuan.
b. Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.

KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya.

Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat tanpa harus mendaftar lagi.

Jumlah penerima KIS bertambah karena juga menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tak masuk data penerima bantuan iuran seperti para gelandangan yang ada di bawah jembatan.
c. Kartu Keluarga Sejahtera

Program Simpanan Keluarga Sejahtera akan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.

Tak hanya kartu, warga kurang mampu akan mendapatkan Kartu handphone (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera.

Setiap keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Kartu ini akan dibagikan kepada lebih dari 1 juta keluarga kurang mampu. (Ndw)

[nonasakamoto]

Fokus penghematan anggaran, pemerintah kurangi cari utang
http://www.merdeka.com/uang/fokus-pe...ari-utang.html

Merdeka.com - Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen tidak akan menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pembiayaan pembangunan negara akan difokuskan dari dana penghematan kenaikan harga BBM subsidi.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan dana pembangunan yang dimasukkan dalam APBN juga akan diambil dari hasil penghematan anggaran yang telah dicanangkan Presiden Jokowi dari pertama menjabat.

"Untuk pembiayaan tahun 2015 untuk sementara ini masih menggunakan target APBN 2015. Dengan adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan defisit APBN-P 2014, yang kemudian berlanjut pada penurunan target pembiayaan dari Surat Berharga Negara," ucap Bambang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/11).

Bambang mengakui perekonomian dunia termasuk Indonesia saat ini dibayangi rencana kebijakan bank sentral Amerika atau The Fed yang akan meningkatkan suku bunga. Hal ini diakui akan mempengaruhi cost of fund negara berkembang termasuk Indonesia.

"Dan itu tentunya jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembiayaan di tahun depan," tutupnya singkat.

[nonasakamoto]

Pertamina Garap Kilang Baru di Bontang dan Tuban
http://economy.okezone.com/read/2014...tang-dan-tuban

JAKARTA - Direktur PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengaku perseroan akan membangun dua kilang baru. Hal ini dilakukan lantaran kapasitas kilang perseroan saat ini hanya 800.000 barel per hari.

Padahal, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional per harinya mencapai 1,6 juta barel per hari. Dia menyebutkan Pertamina akan membangun kilang baru yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timu dan Tuban, Jawa Timur.

"Lokasinya ada di Bontang bersampingan dengan fasilitas kilang LNG Bontang. Kedua, lokasinya di Tuban yang memanfaatkan fasilitas kilang TPPI," ungkapnya di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Di sisi lain, dirinya juga menyebutkan Pertamina akan membangun kilang kecil di Indonesia bagian timur yang akan digunakan untuk mendistribusikan BBM ke wilayah timur.

"Untuk mengefisienkan distribusi BBM ke daerah timur Indonesia," lanjutnya.

Pihaknya juga menuturkan rencana pembangunan kilang minyak baru dilakukan karena kilang berusia 20 tahunan dan tidak efisien. "Akibatnya total kita impor BBM mencapai 52 persen," tukasnya.

[nonasakamoto]

Kemendag Rencanakan Revitalisasi Pasar Tradisional
http://economy.okezone.com/read/2014...ar-tradisional

JAKARTA - Dalam merealisasikan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional dalam lima tahun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menyusun langkah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina menyatakan untuk tahun depan, pihaknya menargetkan 336 pasar tradisional akan direvitalisasi. Adapun anggaran untuk revitalisasinya,pasalnya bakal menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dimasukkan dalam anggaran kementerian 2015.

"Dalam program 2015, ada dana alokasi khusus Kemendag untuk ke 336 pasar karena akan ada 336 kabupaten kota yang kita alokasikan. Nanti ditambah dari kementerian lagi. Kalau kurang dari 1.000 (pasar) kita akan usulkan untuk ditambah," ungkapnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk mencapai target revitalisasi 1.000 pasar per tahun. Kemendag telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain. Lantaran, program revitalisasi pasar bukan hanya dilakukan oleh Kemendag.

Srie menjelaskan, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian telah mempunyai program pembangunan pasar petani, Kementerian Koperasi dan UKM punya program bantuan sosial bagi pasar di wilayah kecamatan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program revitalisasi pasar nelayan dan sebagainya.

"Itu kita integrasikan, kita sudah rapatkan. Jadi bukan hanya Kemendag yang melakukan revitalisasi pasar khususnya pada 2015, karena sudah ada anggarannya masing-masing," ucap dia.

Dirinya menuturkan, jika selama 4 tahun terakhir, Kemendag telah menyelesaikan revitalisasi 583 pasar. Setelah adanya revitalisasi,maka pasar-pasar tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

"Ke depan, konsep revitalisasinya seperti perbaikan secara fisik, manajemen pengelolaan, revitalisasi ekonomi, revitalisasi budaya, bagaimana pasar menjadi pusat kegiatan budaya dan sosial," pungkasnya.