Rini "Larang" DPR Rapat dengan Pejabat BUMN

[sucyresky]

JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menunjukkan sebuah surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kepada komisi yang dipimpinnya.

Surat dengan nomor S-724/MBU/XI/2014 dengan sifat sangat segera itu meminta penundaan jadwal-jadwal rapat dengar pendapat (RDP) komisi VI DPR dengan pejabat eselon KBUMN dan BUMN.

Dalam isinya, surat tertanggal 20 November 2014 itu meminta agar DPR RI tidak menerbitkan undangan RDP dengan pejabat di kementeriannya sampai dengan adanya arahan dari pimpinan.

Hanya saja, kata pimpinan dalam surat itu menimbulkan tanya dari anggota parlemen karena nama yang bersangkutan tidak secara tegas disebutkan.

"Kami sampai saat ini masih mempertanyakan, yang dimaksudkan. Tapi, bisa nebaklah (siapa pimpinan itu)," ungkap Tohir di Ruang Rapat Komisi 6, Nusantara I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Selain itu, Tohir mempermasalahkan sikap Rini yang mengabaikan undangan RDP yang dikeluarkan oleh pihaknya. Hal itu kemudian dianggap sebagai tindakan yang mendelegitimasi institusi parlemen.

"Apakah ini mendelegitimasi parlemen? Pemerintah tidak bisa jalan kalau tidak ada parlemen," ketusnya.

SUMBER : Okezone.com