Soal Tunjangan DPR, Menkeu Jangan Sampai Jadi Korban Predator Politik

[sucyresky]

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) segera membatalkan wacana kenaikan tunjangan DPR.

Misbakhun menyebutkan, semua fraksi di Komisi XI telah menyetujui untuk menolak atau membatalkan wacana kenaikan tunjangan DPR.

"Saya menyarankan lebih baik dibatalkan, jangan sampai bapak (menkeu) yang jadi korban oleh predator-predator politik di Senayan, ini pencitraan, selalu mencari korban," kata Misbakhun di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Misbakhun menuturkan, jikalau pemerintah merealisasikan wacana kenaikan tunjangan DPR. Maka, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku penguasa anggaran di pemerintahan akan mendapatkan banyak hujatan dari masyarakat.

"Lakukan langkah berani batalkan tunjangan DPR yang ada di APBNP 2015. Batalkan saja, saya dukung," tambahnya.

Lanjut Misbakhun, dirinya mengkhawatirkan jikalau wacana kenaikan tunjangan DPR disepakati secara diam-diam, padahal anggaran tersebut dimasukan dalam APBN yang notabene dibahas secara terbuka.

"Pada prinsipnya jangan sampai ada kalimat di bicarakan secara sembunyi-sembunyi, semua APBN dibahas secara terbuka. Banggar bisa melihat pembahasan di komisi XI, jangan sampai masuk ke wilayah politik yang rumit dan crowded. Kalau perlu di RAPBN 2016 dibatalkan saja enggak perlu dibahas," tandasnya.

SUMBER : Okezone.com