PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

[nonasakamoto]

Hindari Krisis BBM, Dwi Soetjipto Bangun Kilang Baru
http://economy.okezone.com/read/2014...un-kilang-baru

JAKARTA - Saat ini usia kilang minyak di Indonesia sudah sangat tua, sehingga membuat kerugian karena produksi yang dihasilkan tidak ada nilai tambah. Untuk itu, PT Pertamina (Persero) bakal membangun kilang minyak baru guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Itu bagaimana kita mengambil added value sebanyak-banyaknya. Revitalisasi kilang yang ada dan membangun yang baru, termasuk oil tank," kata Dwi dikantornya, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Dwi menambahkan, hal ini juga dilakukan agar menghindari krisis BBM yang menghantui Indonesia karena selalu melakukan importasi.

"Jadi kita tak terlalu di pepet posisi krisis," sebutnya.

Dalam pembangunan kilang ini, Dwi menyebut akan dilakukan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain.

"Kalau bisa Pertamina berinvestasi sendiri, ya dilakukan. Kalau tidak kita harus menggandeng mitra strategis," tegasnya.

[nonasakamoto]

Perbankan RI Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
http://ekbis.sindonews.com/read/9309...iri-1417340746

JAKARTA - Maraknya kehadiran bank asing di Indonesia ‎mengharuskan perbankan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-BankNasional (Perbanas) Sigit Pramono‎ mengatakan, menyangkut kepemilikan bank asing di perbankan nasional, sebaiknya tidak hanya sekedar retorika politik yang diributkan secara musiman.

Menurutnya, harus ada langkah nyata agar perbankan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti Peraturan Pemerintah No 29/1999 harus dicabut. Pasalnya, selama pertauran ini masih berlaku, maka Indonesia tidak bisa mencegah jika bank nasional akhirnya jatuh ke tangan asing.

Kemudian, Indonesia harus menyusun kembali visi, misi, dan aristektur perbankan nasional di masa depan, serta harus merevisi undang-undang perbankan.

Selain pengaturan kepemilikan, dia menilai, Indonesia juga harus mampu membuat kebijakan yang dapat memanfaatkan kehadiran bank-bank asing secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) atau pemerintah segera memberlakukan ketentuan yang mewajibkan cabang bank asing menjadi perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia.

"Sebenarnya tidak ada serbuan bank asing di Indonesia dan kehadiran bank asing bukan tanggung jawab Jokowi karena memang mereka sudah lama. Namun, kehadiran bank asing harus jadi alarm untuk membesarkan bank-bank kita," kata Sigit kepada wartawan di Jakarta akhir pekan ini.

Harus diakui, dia menjelaskan bahwa sampai kapanpun dalam era globalisasi, tekanan asing untuk mendominasi pasar domestik Indonesia akan tetap ada.

Saat ini, peraturan perbankan masih sangat terbuka dan terlalu memudahkan bank asing untuk masuk dan tumbuh di dalam negeri, tetapi tidak sebaliknya.

Karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya peraturan seperti UU, PBI dan lain-lain yang bertujuan untuk melindungi sektor strategis dalam negeri (pangan, energi, dan keuangan). Selain berupa peraturan, konsolidasi BUMN juga mutlak diperlukan.

"Saat ini‎, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN memiliki aset sekitar 38% dari total aset perbankan nasional," ungkapnya.‎

[nonasakamoto]

Dwi Diyakini Mampu Benahi Internal Pertamina
http://ekbis.sindonews.com/read/9309...ina-1417332181

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, dipilihnya Direktur Utama Pertamina dari eksternal perusahaan, diyakini bisa melakukan pembenahan di internal Pertamina.

Menurut dia, Pertamina saat ini memerlukan pembenahan di internal dan berbagai sisi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan minyak dan gas (migas) plat merah tersebut.

"Kasarnya begini, dengan Pak Dwi (Soetjipto) masuk, ini kan orang luar ke Pertamina, membuat mudah bagi dia untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Jadi, kalau dia di dunia yang sama, dia ada perasaan tegang dan segan," kata Satya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (30/11/2014)

Satya menilai bahwa Dwi bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan yang kembali dipercaya oleh masyarakat.

"Kalau di Pertamina kan bukan dirut selamanya. Kalau tidak bagus, ya dicopot. Tapi kita beri kesempatan dia untuk membenahi Pertamina ini," ujarnya.

Satya meyakini mantan Bos Semen Indoensia tersebut memiliki kemampuan yang baik di bidang manajemen. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan perusahaan holding semen yang dinahkodainya menembus pasar luar negeri.

"Semoga juga beliau mampu membuat Pertamina jadi perusahaan yang besar tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri," tandasnya.

Terkait dipilihnya orang luar sebagai Dirut Pertamina, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mencoba membenahi Pertamina.

"Saya melihat begini, kalau pemerintahan Jokowi itu mencoba untuk menaruh orang-orang baru, itu tercermin dari beberapa ya, diantaranya Dirut Pertamina yang tak punya latar belakang migas. Itu menurut saya baik," ujar Satya.

Satya melanjutkan, tujuan dipilihnya orang dari eksternal untuk menduduki jabatan sebagai Bos Pertamina itu, tak lain untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat hilang, yang menyangkut masalah sektor minyak dan gas (migas) Indonesia.

"Dalam konteks Pertamina, saya lihat dipilihnya Pak Dwi Soetjipto, tujuannya adalah untuk membenahi Pertamina supaya lebih maju. Misalnya, masalah ketidaktegasan pemerintah dan pejabat Pertamina sebelumnya soal Petral. Pak Dwi saya harap bisa membenahi," ujarnya.

Tak hanya itu, Satya juga berharap, selain membenahi internal Pertamina, Dwi dapat bergegas membawa Pertamina ke kancah internasional sebagai perusahaan migas yang memiliki nama di mata asing karena di Indonesia, nama Pertamina sudah besar.

"Apalagi Pak Dwi yang kita tahu kan sudah bisa mengekspansi Semen Indonesia, bahkan saya dengar yang terakhir sudah sampai ASEAN. Saya yakin, itu juga bisa dilakukan di Pertamina, sehingga Pertamina bisa go international," ujarnya.

[nonasakamoto]

Tol Laut Diklaim Dapat Memangkas Biaya Logistik
http://ekbis.sindonews.com/read/9305...tik-1417237128

MAKASSAR - Direktur Utama Pelindo IV Mulyono mengatakan, jika program tol laut di pelabuhan terealisasi, maka dapat memangkas biaya logistik.

Menurutnya, konsep tol laut yang ada di pelabuhan ini terkait adanya kapal petikemas yang berlayar rutin dan terjadwal dari wilayah Indonesia Barat ke timur dan sebaliknya.

"Jika program ini terealisasi akan memangkas biaya logistik nasional yang saat ini masih tidak kompetitif, sekaligus menjaga disparitas harga barang Indonesia Barat dan Timur sehingga terkendali. Tak hanya itu, dapat mendorong penyebaran industri ke wilayah Timur Indonesia," paparnya, Jumat (28/11/2014).

Mulyono mengungkapkan, kontribusi angkutan laut dalam sistem pengangkutan barang di wilayah Indonesia sangat tinggi, di mana angkanya mencapai 90% dibandingkan angkutan udara. Makanya, sangat diharapkan tol laut ini bisa terwujud.

Dia menjelaskan, saat ini tren muatan barang dengan peti kemas makin meningkat dan menjadi kebutuhan, bahkan dapat mengakomodir kapal-kapal dengan kemampuang mengangkut barang mencapai 15.000 teus dari yang ada saat ini dikisaran 800 teus sekali bongkar diarea peti kemas.

Sementara, pelabuhan Makassar dengan panjang dermaga 850 meter hanya mampu menangani 900.000 teus petikemas pertahunnya, sementara tempat penyimpanan hanya mampu menampung 500.000 teus.

Mulyono menguraikan, jalur tol laut di Indonesia timur yang dimaksudkan, yakni dari Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya ke Makassar.

Kemudian dari Makassar ke Sorong dan Bitung, dimana di dua jalur tersebut wilayahnya sangat dekat dari luar negeri seperti Philipina, Jepang dan Pantai Barat.

"Jalur tol laut sebenarnya juga dipersiapkan untuk mengantisipasi era perdagangan bebas ASEAN tahun depan. Pelabuhan Bitun bisa dijadikan pintu gerbang produk Indonesia menuju ASEAN, Jepang dan Korea. Sementara, pelabuhan Sorong bisa membuka pintu barang Indonesia dikirim ke Australia dan negara-negara Pasifik," tutur Mulyono.

Di sisi lain, Komisaris Utama PT Pelindo IV Agus Purwoto menyatakan, pengembangan pelabuhan akan diarahkan agar terintegrasi dengan kawasan industri. Di mana, untuk salah satu tantangan dalam mewujudkannya dengan membangun tol laut.

(izz)

[nonasakamoto]

Kadin: Saatnya Alihkan Transportasi Darat ke Laut
http://economy.okezone.com/read/2014...-darat-ke-laut

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk membuka akses tol laut. Rencana tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Sudah saatnya mengalihkan transportasi barang ke laut," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Teknologi Informasi dan Informatika Didie Suwondo di Hotel Pullman Central Park Jakarta Senin (1/12/2014)

Dia menjelaskan bahwa selama ini transportasi darat baru dimanfaatkan 7 persen dan 90 persen lewat transportasi laut. Bagaimana bisa memanfaatkan konektivitas antar pulau ke pulau yang lain.

Dengan pengalihan transportasi darat ke laut tentunya akan mewujudkan disparitas harga. Bisa tercapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Tentunya perlu dukungan insentif dari pemerintah.

"Tol laut itu baik, untuk kapal besar. Pelabuhan kecil, juga harus ada kapal kecil. Melihat Indonesia sebagai negara archipelago," katanya.

[nonasakamoto]

Pemerintah Akan Bangun Tol Bakauheni-Palembang
http://economy.okezone.com/read/2014...heni-palembang

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berencana akan membangun jalan tol dari Pelabuhan Bakauheni sampai Palembang. Adapun panjang jalan tol di Sumatera ini diperkirakan mencapai lebih dari 500 kilometer (km).
Menteri PU-Pera Basuki Hadi Muljono menuturkan, guna mengembangkan proyek tersebut, pemerintah akan menggandeng PT Hutama Karya dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Nantinya, dua BUMN konstruksi tersebut akan bekerja sama dengan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry.

"Hari ini kami diundang sama Menteri BUMN untuk membicarakan proyek ini yang merupakan untuk menindaklanjuti perintah dari bapak Presiden terkait kunjungan kemarin," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12/2014). Dia melanjutkan, tahap awal proyek tersebut adalah pembebasan tanah selama 2015 hingga 2016. Dana pembebasan tanah sepanjang 500 km itu akan ditanggung APBN. "Setelah itu baru konstruksinya akan dimulai pada 2017 selama dua tahun. Targetnya selesai sampai 2019," tukasnya.

Rencananya proyek tersebut akan memakan investasi senilai Rp45 triliun. Basuki menekankan bahwa nilai tersebut di luar biaya pembebasan lahan yang ditanggung APBN. "Kami akan membentuk tim teknis bagaimana pelaksanaan dan pengembangannya nanti," pungkasnya.

[nonasakamoto]

Dahlan Targetkan Jadi Petani Kaliandra Terbesar dalam 3 Tahun
http://economy.okezone.com/read/2014...-dalam-3-tahun

JAKARTA - Menjadi petani kaliandra terbesar di Indonesia merupakan impian dari Menteri Badan Usaha Milik Negara era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Dahlan Iskan. Untuk mencapai tujuannya tersebut, dirinya menargetkan akan tercapai selama tiga tahun.

"Saya harap dalam tiga tahun bisa jadi penanam kaliandra terbesar di Indonesia," jelas Dahlan saat ditemui di Balai Kartini, Senin (1/12/2014).

Selain itu, Dahlan juga menargetkan akan menanam 200 hektare di masing-masing wilayah. Setidaknya ada sekitar 30 wilayah yang akan disasar Dahlan untuk memperluas tanaman kaliandra merah miliknya.

"Target 200 hektare di masing-masing wilayah, rencana 30 wilayah tapi kita lihat dulu di lima, enam wilayah, dua sampai tiga bulan kita lihat lagi. Kita lihat dulu tumbuhnya kaliandra atau duit," tuturnya.

Dalam waktu dekat dia berencana menanam di wilayah Tambora, Kalimantan Timur dan Pulau Mongondo Sulawesi. "Karena hujan semangat turun. Mulai penanaman kaliandra di Singkep, Tambora, Kaltim, Pulau Mongondo," tukasnya.

(rzy)

[nonasakamoto]

Kebijakan Menteri Susi Buat Harga Ikan Segar Murah
http://economy.okezone.com/read/2014...an-segar-murah

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menduga kebijakan moratorium atau penghentian izin sementara kapal tangkap ikan berukuran besar oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat harga ikan segar turun.

Pasalnya, selama ini kapal tangkap ikan terutama yang asing berpotensi melakukan pencurian ikan atau illegal fishing yang merugikan negara mencapai Rp300 triliun per tahun.

Turunnya harga ikan segar merupakan salah satu faktor penghambat laju inflasi sebesar 0,02 persen.

"Ada faktor penghambat laju inflasi yaitu ikan segar. Andil hambat inflasi sebesar 0,02 persen dan membuat harganya turun mencapai 0,37 persen," kata Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurut Suryamin, kebijakan pemerintah yang melarang pencurian ikan (illegal fishing) membuat produksi-produksi ikan yang biasanya langsung diekspor, namun sekarang sudah tidak bisa lagi.

"Jadi hasil ikannya ke tahan, sehingga dijual di dalam negeri membuat harganya murah karena stok ikan segar banyak," imbuhnya.

[nonasakamoto]

Kadin: Saatnya Alihkan Transportasi Darat ke Laut
http://economy.okezone.com/read/2014...-darat-ke-laut




JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk membuka akses tol laut. Rencana tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Sudah saatnya mengalihkan transportasi barang ke laut," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Teknologi Informasi dan Informatika Didie Suwondo di Hotel Pullman Central Park Jakarta Senin (1/12/2014)

Dia menjelaskan bahwa selama ini transportasi darat baru dimanfaatkan 7 persen dan 90 persen lewat transportasi laut. Bagaimana bisa memanfaatkan konektivitas antar pulau ke pulau yang lain.

Dengan pengalihan transportasi darat ke laut tentunya akan mewujudkan disparitas harga. Bisa tercapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Tentunya perlu dukungan insentif dari pemerintah.

"Tol laut itu baik, untuk kapal besar. Pelabuhan kecil, juga harus ada kapal kecil. Melihat Indonesia sebagai negara archipelago," katanya.

[nonasakamoto]

Larangan PNS Rapat di Hotel Pangkas 30% Anggaran Kementerian
http://bisnis.liputan6.com/read/2140...an-kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah resmi melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk rapat di luar kantor mulai hari ini, 1 Desember 2014.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengklaim anggaran yang bisa dihemat dari kebijakan larangan rapat bagi pegawai negeri sipil (PNS) di luar kantor termasuk di hotel, bisa mencapai 25-30 persen.

Dia mencontohkan, misal anggaran Kementerian PAN-RB mencapai Rp 100 miliar maka anggaran yang dihemat 25-30 persen dari jumlah tersebut kecuali anggaran untuk pegawai.

Tak hanya itu, Yuddy juga tengah berupaya mengubah pola pikir kementerian dari sebelumnya melihat kinerja, berdasarkan anggaran yang ditentukan.

Namun, ujarnya dalam pemerintah Presiden Joko Widodo prestasi akan dinilai dari semaksimal mungkin menekan anggaran kemudian melihat kinerjanya.

"Kinerja itu tidak sekadar menghabiskan anggaran, laporan benar dan prestasi. Dengan uang sedikit, pengeluaran sedikit, hasilnya maksimal, perlu revoluasi mental," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah langkah dilakukan Yuddy. Dari langkah moratorium pegawai sampai perampingan struktur organisasi terhadap nomenklatur kementerian yang baru.

"Jangka panjang menghasilkan postur kepegawaian yang sehat," tutup Yuddy. (Amd/Ndw)

[nonasakamoto]

Pemerintah Ingin Dorong Jumlah Investasi dari Jepang
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...si.dari.Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan tidak alergi dengan investasi asing, dan bahkan cenderung mendorong aliran modal asing masuk dan ambil bagian dalam pembangunan Indonesia.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Saleh Husin mengatakan, salah satu investor yang didorong untuk lebih banyak berinvestasi adalah pemodal dari Jepang. "Kita berharap investasi Jepang di Indonesia itu bisa meningkat," tutur Saleh seusai menyampaikan pidato pembukaannya dalam acara Business Matching dengan IHI Group asal Jepang di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (1/12/2014).

Menurut Saleh, data menunjukkan bahwa investasi asal Jepang ke Indonesia lebih kecil jika dibandingkan investasi Negeri Sakura tersebut ke negara lain di Asia Tenggara. Hal ini amat disayangkan. Pasalnya, Indonesia menawarkan iklim dan return investasi yang lebih menjanjikan.

"Kita kan masih di bawah, sekitar 17 persen kalau dibandingkan investasi Jepang di Thailand, kalau tidak salah 35 atau 43 persen. Ini kan tentu yang kita minta mereka untuk bisa meningkatkan investasinya di Indonesia," ujarnya.

Sebagai catatan, saat Amerika Serikat dan dunia secara keseluruhan menghadapi krisis ekonomi di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil. Ini bisa menjadi pertimbangan menarik bagi investor khususnya investor asal Jepang.

"Mereka tahu Indonesia punya masa depan investasi yang jauh lebih baik dari negara lain. Sehingga kalau mereka sdh investasi di Thailand, Malaysia, mereka lihat situasi politik gak terlalu kondusif. (Inilah) salah satu daya tarik Indonesia," pungkasnya.

[nonasakamoto]

Pengusaha Jepang Diarahkan untuk Investasi di Infrastruktur Maritim
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...bisniskeuangan

AKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang megarahkan perusahaan asal negeri sakura tersebut untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur maritim.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki telah menghubungi pemilik perusahaan Jepang di Indonesia untuk membahas rencana investasi tersebut. “Sudah saya kontak perusahaan Jepang di Indonesia untuk membahas bagaimana kami bisa memberikan investasi dengan Indonesia di biddang infrastruktur mariti,” kata Tanizaki di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Menurut Tanizaki, Pemerintah Jepang sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama yang sudah dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifk (APEC) di Beijing, Cina, 10 November lalu.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tingkat tinggi tersebut, Pemerintah Jepang sepakat untuk melakukan pertemuan tingkat kerja terkait dengan kerjasama pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan tol laut.

“Pertemuan pembahasan termasuk tol laut. Saya berpikir (pertemuan lebih baik dilakukan) secepat mungkin. Bisa juga tahun ini, tapi paling lambat tahun depan,” sambung Tanizaki.

Ia juga menegaskan bahwa Jepang berkomitmen untuk meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Tahun depan, Jepang berharap bisa menjadi investor nomor satu di Indonesia. Mengenai nilai investasi yang direncanakan Jepang ditanamkan di Indonesi tahun depan, Tanizaki enggan mengungkapkannya.

Selain membahas masalah investasi, dalam pertemuan hari ini Tanizaki dan Wapres Kalla membahas pembenahan infrastruktur pasca bencana alam. “Karena dua negara mengalami bencana terlebih lagi sekitar tiga tahun lalu ada gempa dahsyat di Jepang dan Indonesia membantu memberikan bantuan dukungan. jadi saya ucapkan terima kasih,” ujar dia.

[nonasakamoto]

Investor Jepang Tertarik Bangun Pabrik Mesin Kapal
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...k.Mesin.Kapal?
utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source =bisniskeuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, memboyong investor asal Jepang, IHI Group, ke Indonesia untuk berinvestasi. Namun sebelumnya, investor tersebut minta diperkenalkan pada perusahaan Indonesia yang bisa menjadi rekanan.

"Jadi saya dari Tokyo datang ke sini untuk mempertemukan pihak IHI ini dengan pengusaha Indonesia melalui pertemuan atau seminar hari ini," ujar Yusron ketika ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2014).

IHI Group sebenarnya sudah cukup lama berinvestasi di Indonesia. Menurut Yusron, perusahaan tersebut tertarik untuk meningkatkan investasi yang sudah ada dan melebarkan sayapnya dalam industri lain, khususnya industri kapal.

Salah satu faktor pendorong yang membuat investor asal Jepang tersebut tertarik, menurut Yusron, adalah arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang gencar menggairahkan sektor maritim.

"Mereka ingin lebih kuatkan lagi investasi yang sudah ada, berinvetasi baru, termasuk juga investasi di bidang lain. Mereka sudah ada, pabrik crane untuk angkat barang di pabrik. Lalu kemungkinan untuk engine mesin kapal mau bangun pabriknya di sini. Presiden Jokowi mau bangun kekuatan maritim kita, jadi saya sebagai dubes Indonesia di Jepang menghubungi ahli kapal, kita coba tarik Jepang untuk mesin kapal," katanya.

Yusron juga menyebutkan, IHI akan tetap berkontribusi dalam infrastruktur, khususnya pembangkit listrik. Selain itu, dia menyebutkan bahwa IHI akan bergerak pula di sektor pemeliharaan pesawat. "Termasuk pengembangan pemeliharaan pesawat kita. Jadi arahnya ke sana," kata Yusron.

Sementara Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, pihaknya akan menghubungkan IHI dengan perusahaan lokal terkait. "Nanti (kerjasamanya) pasti dikenalkan ke perusahaan lokal yang sejalan dengan mereka misalnya dengan Rekayasa Industri," sebutnya.

[nonasakamoto]

Neraca Perdagangan RI Kembali Surplus
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...embali.Surplus

JAKARTA, KOMPAS.com – Neraca perdagangan Indonesia akhirnya kembali surplus, setelah dalam beberapa bulan mengalamu defisit. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan pada bulan Oktober 2014 mengalami surplus sebesar 23,3 juta dollar AS. Ekspor RI tercatat sebesar 15,35 miliar dollar AS, sedangkan impornya tercatat sebesar 15,33 miliar dollar AS.

Informasi saja, bulan September lalu, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 270,3 juta dollar AS. Hal itu merupakan defisit bulan kelima sepanjang tahun ini.

Kepala BPS, Suryamin menuturkan, volume neraca perdagangan juga mengalami surplus sebesar 30,7 juta ton, dimana ekspor tercatat sebesar 43,84 juta ton, sementara impornya tercatat sebesar 13,18 juta ton.

“Pada (neraca perdagangan) Oktober, surplus dari non-migas lebih tinggi dari defisit migas,” kata Suryamin dalam paparan, Senin (1/12/2014).

Suryamin mengatakan, pada Oktober, neraca perdagangan non-migas mengalami surplus sebesar 1,13 miliar dollar AS, sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 1,11 miliar dollar AS.

Defisit deraca perdagangan migas disebabkan defisit perdagangan minyak mentah sebesar 141,3 juta dollar AS. Sedangkan defisit hasil minyak masih tinggi mencapai 2,109 miliar dollar AS.

“Secara kumulatif Januari-Oktober 2014, neraca perdagangan masih defisit 1,64 miliar dollar AS, dimana defisit migasnya mencapai 10,72 miliar dollar AS, sedangkan surplus perdagangan non-migas sebesar 9,08 miliar dollar AS,” kata Suryamin.

Masih defisit dengan ASEAN
Perdagangan RI dengan negara-negara di kawasan ASEAN pada Oktober 2014 masih mengalami defisit sebesar 58,6 juta dollar AS. Secara kumulatif Januari-Oktober 2014, defisit neraca perdagangan dengan negara-negara di ASEAN mencapai 1 miliar dollar AS.

“Kita kalahnya dengan Thailand. Dengan lainnya, seperti dengan Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, kita surplus baik Oktober maupun kumulatif Januari-Oktober,” imbuh Suryamin.

Sementara itu, neraca perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa mengalami surplus baik pada Oktober 2014 yang sebesar 387,7 juta dollar AS, maupun kumulatif Januari-Oktober 2014 yang sebesar 3,46 miliar dollar AS.

“Ini membuktikan UE sudah membaik. Mudah-mudahan berdampak positif pada ekspor kita. Tapi secara kumulatifnya dengan Jerman dan Peranci kita masih defisit,” kata Suryamin.

Adapun neraca perdagangan dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, AS, India, Australia, Kore Selatan, serta Taiwan mencetak defisit 231,2 juta dollar AS, pada Oktober 2014. Pun secara kumulatif Januari-Oktober 2014, juga mengalami defisit 2,8 miliar dollar AS.

[nonasakamoto]

Bali Harus Jadi Pioner Handycraft & Mebel
http://economy.okezone.com/read/2014...ndycraft-mebel

JAKARTA - Produk-produk buatan tangan asal (handycraft) milik Indonesia memang memiliki kualitas yang cukup baik. Sebut saja Bali, yang memiliki kualitas bagus dan bisa terus dikembangkan lagi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menyebutkan, Bali harus menjadi tempat acuan para turis untuk melihat kualitas produk buatan tangan Indonesia. Oleh karenanya, produk yang dibuat harus sesuai dengan standar internasional.

"Bali harus menjadi pioner terdepan dalam menerapkan tertib ukur, karena banyak turis yang datang, Kalau kita bicara kualitas kita bicara tertib ukur," kata Rachmat di Balai Budaya Bali, Selasa (2/12/2014). Sebagai fasilitas dari pemrintah, maka Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) atau sertifikat untuk barang-barang yang terbuat dari kayu, agar standarisasinya sesuai. "Yang dijual masyarakat Bali merupakan produk berkualitas, dan tidak ada duanya, tetapi mengenai standarisasi harus dibuatkan," tambahnya.

Menurut dia, produk handycraft dan juga mebel dapat digaungkan sama halnya seperti batik yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia. "Dan ini adalah kekuatan produk kita karena dilandasi dengan budaya, dari budayalah membuat produk yang berkualitas," pungkasnya.

[nonasakamoto]

Indofarma Siap Pangkas Jam Kerja Karyawan Perempuannya
http://economy.okezone.com/read/2014...n-perempuannya

JAKARTA - PT Indofarma Tbk (INAF) tak merasa terganggu atas rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang akan memotong waktu kerja wanita selama dua jam pada awal tahun mendatang.

"Kita sih tidak masalah orang jam tiga atau setengah sempat sore sudah pulang," tutur Direktur Utama Indofarma Arief Budiman di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa, (2/12/2014). Menurut dia, bila peraturan tersebut sampai di berlakukan, maka perseroan juga akan menerapkan peraturan jam kerja itu di perusahaannya.

"Kalau jadi diberlakukan, ya kita ikuti," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana akan memotong waktu kerja untuk pekerja wanita selama dua jam pada awal tahun 2015 mendatang. Peraturan tersebut,disinyalir guna mengurangi beban wanita pekerja yang juga sebagai ibu rumah tangga di rumah.

[nonasakamoto]

BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Banyak yang Naik Kelas
http://economy.okezone.com/read/2014...ang-naik-kelas

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah banyak mengalami kemajuan. Ini ditandai dengan perolehan opini auditor yang semakin baik, terutama opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Secara umum, kualitas laporan keuangan pemerintah makin meningkat yang terlihat dari perolehan opini WTP yang makin banyak di tahun 2013," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis saat melaporkan hasil pemeriksaan semester I di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (02/12/2014).

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 64 Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 19 LKKL termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL.

Sementara itu untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BPK memberikan opini WDP. "Untuk laporan keuangan pemerintah daerah paling banyak opini WDP sebanyak 276," tambah dia.

Menurutnya, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini WTP selama lima tahun terakhir.

Selain itu, terdapat masalah yang menghambat perolehan opini WTP antara lain karena kelemahan pengelolaan aset tetap yang tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas tidak sesuai dengan ketentuan, penatausahaan persediaan tidak memadai serta pelaksanaan belanja modal dan barang tidak sesuai dengan ketentuan.