|
Register |
Notices |
Forum Militer dan Pertahanan | Defence and Military Forum Militer dan Pertahanan Indonesia. |
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
28th January 2015, 10:46 AM | #1 |
KaDes Forumku
Join Date: 2 Nov 2014
Userid: 2780
Posts: 711
Likes: 0
Liked 4 Times in 4 Posts
|
Polri Sebaiknya Berada di Bawah Kementerian Dalam Negeri
Jakarta – Untuk mencegah terjadinya intervensi dari pihak luar, pemerintah diminta menempatkan Kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan, dengan berada langsung di bawah Presiden, Kepolisian Indonesia kerap dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu. Kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse dan Kriminal merupakan bukti bahwa di polisi bisa dengan mudah dintervensi oleh kekuatan politik. Kata dia, menempatkan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri bisa mengurangi intervensi itu. “Kalau berada di bawah departemen, polisi akan menjadi alat negara. Ini sama seperti TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Dengan berada di bawah departemen, maka akan lebih mudah untuk mengontrol institusi polri. Selain itu, pengawasan juga menjadi semakin gampang,” katanya kepada suara.com melalui sambungan telepon, Sabtu (24/1/2015). Bambang menambahkan, menempatkan polisi di bawah departemen tidak akan mengurangi fungsi dan tugasnya. Namun, kata dia, untuk bisa merealisasikan itu harus diamandemen terlebih dahulu UU Polri. Dia menambahkan, saat ini sumber daya manusia yang ada di Kepolisian Indonesia bisa dengan mudah diintervensi dar luar terutama terkait politik dan juga ekonomi. Kata dia, para perwira tinggi di polisi kerap meminta dukungan politik dari pihak luar. Ini yang membuiat di tubuh polri muncul kubu-kubu yang mempunyai sikap dan kebijakan yang beda satu sama lain. Keputusan Bareskrim untuk menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menuai protes. Penangkapan itu dituding sebagai upaya balas dendam Polri akibat keputusan KPK yang menjadikan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap. Tindakan Polri yang semena-mena itu kembali memunculkan wacana agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Belum lama ini, Menteri Pertahana Ryamizard Ryacudu juga sempat mengungkapkan hal ini. (Suara.com). |
|
Sponsored Links |
Bookmarks |
Similar Threads | ||||
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
Tekhnologi Anti Sadap Dalam Negeri | agusjember | Indonesia Membangun! | 3 | 27th September 2016 12:34 PM |
Destroyer Pertama Dalam Negeri India | supry | Forum Militer dan Pertahanan | Defence and Military | 0 | 13th January 2015 07:30 AM |
Menhan Usulkan Polri di Bawah Kementerian | supry | Forum Militer dan Pertahanan | Defence and Military | 0 | 29th November 2014 07:13 PM |
10 Eksekutif Wanita Di Dalam Negeri Ini | andi.teguh | Forumku Jobs and Careers | 3 | 2nd May 2014 07:45 PM |
Kementerian yang Paling Menghamburkan Utang Luar Negeri | alnpr | Business and Economy! | 0 | 17th July 2013 07:10 PM |
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
|
|