Pertalite Bisa Kurangi Kerugian Pertamina

[sucyresky]

JAKARTA - Peluncuran Pertalite, BBM anyar yang sudah digadang-gadangkan sejak beberapa bulan lalu, menimbulkan beragam tanggapan dan pandangan berbeda dari berbagai pihak. Tak sedikit yang memandang bahwa hal tersebut merupakan cara Pertamina untuk menutupi kerugian dari penjualan Premium.

Salah satu pihak yang berpandangan seperti itu yakni Pengamat Kebijakan Energi-IRESS Marwan Batubara. Menurutnya Pertamina saat ini tengah merugi, akibat dominasi pemerintah dalam menetapkan harga jual Premium. Padahal pemerintah memutuskan tidak ada subsidi untuk Premium dan harganya mengikuti kondisi pasar.

"Kalau bicara Pertalite, mungkin ini cara Pertamina untuk mengurangi kerugian akibat terpaksa menjual premium yang harganya masih dikendalikan Pemerintah," tutur Marwan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7/2015).

Marwan menjelaskan, Pertalite yang mempunyai kandungan RON90 merupakan BBM nonsubsidi yang penetapan harganya sepenuhnya dipegang oleh Pertamina. Pasalnya Pertalite bukan jenis BBM yang termasuk dalam Perpres No.191/2014 terkait perhitungan harga BBM.

"Penetapan harga Pertalite tidak tunduk pada aturan perpres 191 seperti halnya Pertamax, sehingga keuntunganya sudah terukur," imbuhnya.

Pertalite Resmi Diluncurkan

Sementara, tukas Marwan, kerugian Pertamina jelas terlihat dari keputusan Pemerintah yang tidak ingin menaikan harga Premium beberapa waktu lalu. Padahal beberapa bulan kemarin dengan melihat komponen penentuan harga, seharusnya harga Premium naik, namun Pemerintah lebih memilih untuk mengorbankan keuntungan Pertamina ketimbang menaikan harga Premium.

"Variables penentunya adalah harga minyak dunia dan kurs Biaya, distribusi, penyimpanan dan pengilangan. Ditambah Ppn 10 persen, margin spbu, PBBKB dan keuntungan Badan Usaha 5 sampai 10 persen. Prakteknya margin BU kurang dari itu. Pertamina malah mengaku rugi dalam dua sampai tiga bulan terakhir karena tidak dapat margin akibat pemerintah takut naikkan harga sesuai formula yg ditetapkan sendiri," imbuhnya



Untuk itu, menurut Marwan seharusnya pemerintah bisa bersikap jantan dan konsisten dalam menentukan harga Premium. Jika perlu Pemerintah bisa membuka cara perhitungan harga jual Premium ke publik setiap kali ada perubahan.

"Yang terjadi sekarang subsidi sudah tidak ada, Pemerintah takut dihujat. Maka harga jual lebih rendah dan yang jadi korban adalah BUMN," pungkasnya.

SUMBER : Okezone.com