Anggaran Militer APBN 2017 Dicukur Hampir Setengah Dari Usulan Jokowi

[hobbymiliter]

---- source: http://www.hobbymiliter.com/4393/ang...usulan-jokowi/ ------- Hobbymiliter.com – Anggaran yang dialokasikan untuk TNI dan Kementerian Pertahanan RI dipastikan akan berkurang drastis dari angka yang sedianya telah diajukan oleh pemerintah pada pra-perkiraan Rancangan APBN. Padahal, pemerintah sudah berencana untuk membangun pangkalan militer di daerah terluar Indonesia, Natuna.
Dalam Rancangan APBN 2017, disebutkan bahwa negara akan mengalokasikan Rp 104,58 triliun untuk anggaran pertahanan. Angka ini didapat oleh kantor berita Antaranews yang mengutip keterangan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dengan demikian, maka angka riil yang akan diterima oleh TNI dan Kemenhan berkurang hampir setengah dari 200 triliun yang sedianya diajukan oleh Presiden Jokowi.
Peremajaan alutsista masih menjadi fokus utama dalam anggaran tahun depan, mengingat banyaknya persenjataan TNI yang sudah termakan usia dan tidak lagi dapat digunakan secara efektif.
Menteri Ryamizard secara spesifik mengatakan bahwa pesawat tempur dan angkut akan menjadi prioritas terdepan dalam upaya peremajaan TNI. Selain itu, pembangunan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau juga menjadi prioritas lain dalam anggaran kementeriannya.

Latihan puncak TNI AU dalam Angkasa Yudha 2016. Sumber: detikcomPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pada September silam bahwa pemerintah telah melakukan finalisasi rancangan pembangunan pangkalan militer di Natuna bagi TNI AU, AL, dan AD.
Pangkalan tersebut akan menambah daya gedor TNI dalam menjaga wilayah terluar RI dari rongrongan negara-negara lain di tengah konflik akibat sengketa Laut Cina Selatan. Pembangunannya sendiri akan memakan waktu sekitar 3 tahun.
Komisi I DPR yang membawahi urusan pertahanan dan luar negeri sempat menolak permintaan pemerintah untuk menetapkan anggaran belanja militer sebesar 1,5 persen dari total APBN, atau sekitar 180-200 triliun rupiah.
Dalam Rancangan APBN 2017, anggaran rutin TNI mendapat bagian 40 persen, sedangkan anggaran pengadaan barang mendapat jatah 20 persen. Sisanya, digunakan untuk belanja modal.