Kebijakan Presiden Jokowi dan Nasib WNI di Negeri Jiran

[supry]

Awal cerita karena kebijakan Presiden Jokowi, keberlangsungan pekerjaan TKI di negeri Jiran menjadi terancam.

Perahu itu selalu berjualan di Selat Malaka, persisnya di East OPL pcc 01*.17.000 E .104.12.000 N s/d 01*.20.000 E 104*.17.000 N. Mereka setiap hari berjualan dengan cara barter minyak untuk menjual Rokok, Mi Instan, Soft Drink dan lain-lain, dengan risiko yang dihadapi cukup besar, yakni bisa saja belum sempat menjual dagangannya sudah bertemu dengan Para Hulubalang dari Negeri Jiran seperti petugas Maritim, Custom (Bea dan Cukai -red) yang selalu merampas dagangan mereka.

Tak pelak kadang bogem mentah melayang di wajah mereka. Uang rokok dirampas semua…tapi bukan salah anggota maritim maupun custom negeri jiran, karena para pedagang perahu klotok melanggar wilayah Jiran. Yang sangat disesalkan perlakuan mereka yang kerap merampas, maupun menganiaya.

Sedangkan untuk perahu pancung yang stand by di Batam, mereka seperti halnya taxi yang mengantar pelaut Indonesia untuk keluar masuk East Opl, pergi ke Batam belanja maupun pulang Cuti atau sekedar Enjoy.

Jika mereka ketahuan oleh pihak maritim maupun Custom tiap orang dimintai uang Rp 200.000,- Tidak di Indonesia maupun Jiran semua diam kalau soal uang…Seperti halnya kemarin pertengahan 2014 banyak kapal yang kena tanggkap.; Malaysia melakukan operasi besar-besaran masalah pumping minyak ilegal tanpa disertai permit di East OPL.

Lumayan yang diterapkan negeri jiran dendanya bukan main, bahkan untuk beli kapal baru pun bisa…!!! Sungguh Ironis minyak yang dijual di East opl kebanyakan dari Indonesia. Mereka sering masuk Indonesia tanpa surat-surat lengkap dan terkadang mereka sudah janjian di suatu tempat seperti selatan Pulau Bawean, Jakarta, Palembang dan lain-lain.

Mereka ambil minyak dari Indonesia lalu dijual ke Singapore maupun ke East Opl. Tapi alhamdulilalah mereka kemarin ada yang tertangkap di Palembang tapi baru dua kapal MT Asia dan MT Healthy.

Intinya mereka masuk karena ada yang menjual dari oknum-oknum Migas Indonesia. Kalau mereka para oknum migas Indonesia tidak menjual, tidak mungkin mereka masuk ke perairan Indonesia dan tidak mungkin mereka kena tangkap Pol Airud maupun TNI AL, kalau minyak mereka resmi / legal.

Untuk Indonesia lain lagi Kebijakannya. Setiap perahu nelayan yang tertangkap malah ditenggelamin. Menurut saya alangkah bijaknya jika kapalnya disita dan dikasihkan kepada nelayan pesisir yang miskin dan bisa dikelola bersama..!!!. Itu pun sudah bisa menjadi efek jera buat nelayan asing. Bayangkan kalau 200 kapal nelayan yang bisa disita, kan lumayan untungnya. Lebih jauh lagi, nelayan luar takut masuk wilayah NKRI dan pemerintah tidak terlihat arogan di mata dunia. ALUTISTA PUN MASIH NGETENG BELINYA mau jadi superpower di Asia Tenggara ?.

Dampaknya kebijakan itu bisa memicu ketidakharmonisan antara TKI dan majikan. Tak pelak baru datang di pelabuhan (nama pelabuhan tidak saya sebutkan) TKI dari Indonesia sudah dibentak-bentak. Bahkan sekelas satpam juga gayanya macam betul macam polis saja. Yang ada, TKI cuma ketakutan dan tidak tahu kesalahan mereka, bahkan mereka diberlakukan tidak berharga, seperti budak selalu dilecehkan. Negara yang katanya kaya, sumber daya alam melimpah ,nyatanya rakyatnya masih mengais-ngais rezeki di negeri orang dengan wajah malu, takut, bila ditanya dari mana mereka berasal. Jangan cuma berkoar-koar tapi memperjuangkan TKI yng resmi maupun tidak, sekitar +- 3-4 juta saja tidak bisa. Di mana nurani anda ..!!

Semoga tidak ada TKI yang bekerja di Malaysia lagi, kecuali mereka bekerja sebagai pekerja profesional.
(by Pelaut Indonesia, JKGR Biro Nganjuk).