Inilah tiga arah kebijakan bappebti

[nonasakamoto]

INILAH TIGA ARAH KEBIJAKAN BAPPEBTI
http://wartaekonomi.co.id/read/2015/...-bappebti.html

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan tiga hal mendasar yang akan menjadi arah kebijakannya selama 2015. Pertama, peningkatan transaksi multilateral. Kedua, peningkatan integritas industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Ketiga, pelayanan dan penekagan hukum. Penegasan ini diungkapkan Kepala Bappebti Sutriono Edi pada Pertemuan Tahunan Industri PBK 2015 di Gedung Bappebti, Jakarta (11/2/2015).

"Selaku otoritas PBK, Bappebti mendorong bursa berjangka meningkatkan likuiditas transaksi dan kredibilitas bursa berjangka, menyelaraskan kerangka regulasi, menjamin kepastian hukum, serta adil dan transparan," ungkap Sutriono kepada para stakeholders PBK.

Pertemuan ini diikuti Direktur Utama Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, perusahaan Pialang Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), Pedagang Berjangka, dan Bank Penyimpan Margin. Sutriono memandang penting tata kelola kelembagaan industri PBK. "Tata kelola kelembagaan ini dapat memberikan pelayanan prima dan pemahaman selaras dari pengguna jasa," katanya.

Sutriono juga berkomitmen mendorong kerja sama bursa berjangka dalam negeri dengan bursa berjangka luar negeri. Berbagai komoditas ekspor utama Indonesia yang diperdagangkan di Bursa Berjangka diharapkan akan menjadi referensi harga internasional.

Harapan ini sesuai tujuan UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK, yaitu keinginan yang kuat dari Pemerintah untuk terus meningkatkan peran bursa sebagai sarana pembentukan harga (price discovery) dan sarana lindung nilai (hedging), serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha PBK.

Daya Sektor Perdagangan

Dalam kesempatan ini, Sutriono menegaskan bahwa pemerintah berkepentingan mengoptimalkan peran industri PBK dalam meningkatkan daya sektor perdagangan. "Pemerintah berharap pelaku usaha PBK dapat menggiatkan transaksi multilateral, meningkatkan kepatuhan, dan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi di industri PBK," imbuhnya.

Selain sebagai instrumen pembentuk harga yang transparan dan referensi harga internasional (price reference), PBK juga dapat dijadikan alternatif investasi dan sarana manajemen resiko. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai industri PBK perlu terus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan, tidak hanya oleh Bappebti sebagai regulator, namun juga para stakeholders PBK.

"Industri perdagangan berjangka di Indonesia masih sangat baru, banyak masyarakat yang belum kenal dengan potensi bisnis yang bisa diperoleh dari industri ini. Oleh karena itu, perlu sinergi antara Bappebti, Self-Regulatory Organization (bursa berjangka dan kliring berjangka), dan pelaku usaha PBK lainnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," ujar Sutriono Edi.

Memanfaatkan MEA

Menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan industri PBK, di antaranya peningkatan investor di Indonesia, kemudahan arus perpindahan barang (cross trade border) yang mendorong likuiditas transaksi kontrak multilateral, munculnya diversifikasi produk kontrak multilateral, dan peningkatan jumlah calon nasabah pialang berjangka dari luar maupun dalam negeri.
Kebijakan Baru

Pada sisi perizinan, Bappebti tahun ini akan menambahkan jenis-jenis perizinan yang dapat diproses secara online melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) II di kantor Bappebti. Bappebti juga terus meningkatkan upaya perlindungan nasabah dan integritas industri PBK melalui peraturan yang akan dikeluarkan pada 2015.

Regulasi itu rencananya akan mengatur kewajiban pelaporan dan pendaftaran transaksi dalam SPA; larangan mempekerjakan orang perorangan yang tidak memiliki izin wakil pialang berjangka untuk berhubungan dengan nasabah atau calon nasabah; serta penyempurnaan peraturan mengenai market maker, jumlah modal yang wajib disetor bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka, dana kompensasi, dana jaminan, dan kewajiban melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka.

"Berbagai kebijakan tersebut diambil dalam rangka menjadikan komoditas di bursa berjangka sebagai acuan harga internasional. Untuk itu, Pemerintah berkeinginan agar bursa berjangka dapat meningkatkan transaksi kontrak berjangka (multilateral)," tegas Sutriono.

Sutriono menambahkan, untuk mengembangkan industri perdagangan berjangka, pembentukan asosiasi industri perdagangan berjangka akan dilaksanakan tahun ini. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan penerapan kode etik, serta membantu melakukan sosialisasi PBK.
Perkembangan PBK

Kegiatan transaksi yang dibina dan diawasi Bappebti mencakup transaksi kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa (secara multilateral), Penyaluran Amanat Nasabah ke bursa berjangka Luar Negeri (PALN), transaksi kontrak derivatif yang diperdagangkan secara bilateral berdasarkan SPA, dan perdagangan fisik yang terorganisir.
Pada 2014, terjadi peningkatan market share nilai transaksi multilateral, yaitu tercatat 16,62% pada 2013 yang meningkat menjadi 17,99% pada 2014. Sementara market share nilai transaksi SPA mengalami penurunan dari 83,38% tahun 2013 menjadi 82,01% pada 2014.

Sementara itu, nilai dan volume transaksi kontrak berjangka (multilateral) mengalami penurunan. Transaksi multilateral sampai akhir Desember 2014 tercatat sebanyak 1.109.171 lot atau turun 12,15% bila dibandingkan dengan transaksi perdagangan berjangka 2013 yang tercatat sebanyak 1.262.572 lot. Penurunan ini disebabkan tren penurunan harga komoditas dunia.

Sedangkan kontrak PALN mencatat kenaikan yang signifikan pada periode Januari-Desember 2014 sebanyak 3.625 lot atau naik sebanyak 251,60% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013, yaitu 1.031 lot. Volume transaksi kontrak SPA pada periode Januari-Desember 2014 tercatat sebanyak 7.483.646 lot, atau menurun 66,14% bila dibandingkan periode yang sama pada 2013, yaitu 22.103.286,24 lot.

Pada 2014, total nilai transaksi multilateral tercatat sekitar Rp 16,6 triliun. Sedangkan nilai transaksi SPA pada 2014 tercatat sekitar Rp 75,5 trilun. Berdasarkan nilai tersebut, maka total nilai transaksi PBK pada 2014 tercatat Rp 92,1 triliun atau turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat Rp 93,2 triliun.

Cabut Izin Pialang

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha pada PBK, Bappebti melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pada 2014, Bappebti menerima dan menangani pengaduan 70 nasabah kepada 25 pialang berjangka dan telah melakukan pemeriksaan atas 33 pengaduan. Selain itu pada 2014, Bappebti telah mengenakan 22 kali sanksi administratif, salah satunya dengan mencabut izin usaha 5 pialang berjangka dan membekukan kegiatan usaha 3 pialang berjangka.
Bappebti juga masih melakukan kebijakan moratorium (pembatasan) perizinan baru di bidang SPA. Kebijakan ini diambil dalam rangka mendorong perdagangan kontrak berjangka di Bursa Berjangka sebagai tempat pengelolaan risiko dan referensi harga.

Acara Pertemuan Tahunan Industri PBK ini dikemas dalam diskusi panel. Diskusi menghadirkan narasumber Kepala Bappebti Sutriono Edi, Direktur Utama PT. Bursa Berjangka Jakarta Sherman Rana Khrisna, Direktur Utama PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Megain Widjaja, Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia Tris Sudarto, dan Direktur Utama PT. Identrust Security International Nursalam.

Penulis: Achmad Fauzi

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Sufri Yuliardi