Penangkapan Kapal Ilegal Butuh Banyak BBM

[sucyresky]

JAKARTA - Hasil riset terbaru yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) menunjukkan bahwa lima menteri mendapat rapor positif selama 100 hari kerja. Salah satu menteri yang masuk dalam daftar tersebut, adalah Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan kinerja menteri tidak bisa ditentukan hanya dalam waktu tiga bulan. Menurutnya, waktu tersebut adalah waktu untuk memahami dan belajar seluk beluk masing-masing kementerian.

"Kalau saya tidak bisa nilai kinerja hanya tiga bulan, itu orang harus belajar dulu sebelum ambil tindakan, misalkan melakukan pembenahan jajaran kementerian, karena itu ada dinastinya. Paling tidak nilai kinerja menteri paling cepat enam bulan," ucap Agus kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (7/2/2015).

Menurut Agus, yang terpenting dalam waktu tiga bulan pertama dan seterusnya harus dapat membuat kebijakan yang benar-benar relevan dengan dampak apa yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Jangan sampai, kebijakan dan gebrakan tersebut melanggar aturan.

Agus pun mencontohkan gebrakan yang harus dipikirkan secara matang, yakni gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menangkap dan menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing.

"Misalnya gebrakan Susi yang nangkap kapal asing harus hati-hati. Karena menangkap kapal asing dengan luas laut Indonesia besar ini butuh banyak BBM, kerjasama dengan TNI, ada sumber daya manusia dan kapal, tentu kan butuh anggaran yang besar," sebut Agus.

Agus menyebut, jika tidak ada anggaran yang besar, kebijakan tersebut akan melempem alias bukan gebrakan jangka panjang.

"Memang di awal Susi jadi populer, tapi apakah gebrakan itu berlanjut? kalau anggarannya habis ya tentu tidak jalan, terutama kalau BBM habis, apalagi kan ada utang dengan Pertamina," tegasnya.

"Gebrakan tersebut akan jalan jika didukung anggaran besar, kapal baru, penambahan awak," tukasnya.

SUMBER : Okezone.com