Luhut: Porsi PLN di Pembangkit Listrik 35.000 MW Tidak Efisien

[je_tek]

Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) sejak Mei 2015 lalu. Program ini bertujuan mengatasi krisis listrik di berbagai daerah.
Proyek strategis dan ambisius ini mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi mencapai 6-7%, sehingga diperlukan pasokan listrik yang andal dan mencukupi.
Program 35.000 MW membutuhkan dana yang tidak sedikit. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan seluruh pembangkit, jaringan transmisi, dan gardu induk di proyek ini mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.
PLN sebagai representasi negara tentu tak bisa mengerjakannya sendirian, harus menggandeng pihak swasta. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai saat ini keterlibatan swasta masih kurang.


Luhut mengkritik porsi yang terlalu besar akan membebani keuangan PLN. Menurut dia, porsi perusahaan setrum milik BUMN sebesar 10.000 MW dari total 35.000 MW sebaiknya dikurangi, dialihkan ke produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
"Pembangkit jangan terlalu banyak pemerintah yang punya. IPP perlu juga. Apalagi pembangkit-pembangkit di Jawa yang besar sudah cukup. Yang di luar Jawa kita dorong PLN memberikan ke private sector. Porsi swasta sebaiknya ditingkatkan," kata Luhut dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/10).
Menurut Luhut, peran negara yang terlalu besar dalam pembangunan infrastruktur akan menimbulkan inefisiensi. Di sektor ketenagalistrikan, saat ini lebih dari 75% pembangkit listrik dimiliki PLN dan anak-anak usahanya. Hanya 24% yang milik IPP.
Luhut menilai hal tersebut tidak sehat untuk keuangan PLN. Utang PLN akan menjadi besar sekali jika terlalu banyak membangun pembangkit listrik sendiri. Sebagai pembanding, lebih dari 50% pembangkit listrik di Malaysia hingga Filipina adalah milik swasta.
"Listrik bisnis ini penting, tapi PLN juga harus efisien. Saya kritik juga PLN. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Filipina, IPP-nya rata-rata di atas 50%. Singapura malah 100%. Kita 24%, biar lebih efisien perlu kita tingkatkan (swasta). Jadi margin PLN bagus, at the end jadi lebih sehat," tutupnya.

https://kumparan.com/angga-sukmawija...-tidak-efisien