Pemerintah Tambah Poin Syarat Renegoisasi Kontrak Freeport

[sucyresky]

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian ESDM menambahkan poin-poin renegoisasi kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk izin ekspor. Poin yang ditambah iantaranya adalah meningkatkan peran PTFI untuk pembangunan Papua dan bagi perekonomian nasional.

"Dengan adanya mou ini ada perubahan penting dalam hal penerimaan negara. Tapi kita juga ingin beri satu kondisi manfaat kehadiran PTFI dirasakan masyarakat Papua. Disamping progress secara fisik pembangunan smelter,"ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Kantornya, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Sudirman juga menegaskan, bahwa penambahan poin tersebut merupakan mandat langsung dari Presiden dan Wakil Presiden ketika dirinya menyambangi istana beberapa waktu lalu. "Ini permintaan langsung dari Presiden dan Wakil Presiden. Harus lebih ditingkatkan perannnya," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati enam poin renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. Enam poin renegosiasi kontrak karya yang disepakati antara lain luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, dan penerimaan royalti.

Selain itu pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham dan penggunaan tenaga kerja lokal, barang, serta jasa pertambangan dalam negeri.

SUMBER : Okezone.com