PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

[nonasakamoto]

Lima Tahun Lagi, Pendapatan dari Wisata Dipatok Rp 240 Triliun
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...rp-240-triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta dirinya bersama jajaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing (wisman) dari 9 juta kunjungan pada tahun ini, menjadi 10 juta kunjungan wisman di tahun depan dan menjadi 20 juta kunjungan pada akhir pemerintahan, tahun 2019.
"Tahun ini penerimaan pariwisata sebesar Rp 120 triliun, targetnya pada 2019 menjadi Rp 240 triliun," kata Indroyono dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Sail Wisata Indonesia (Aswindo) tahun 2014, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Indroyono menuturkan, Presiden Jokowi sangat percaya pengembangan pariwisata memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Indroyono dalam kesempatan tersebut menyoroti wisata bahari, di mana pada saat ini masih menduduki peringkat ketiga wisata pilihan, setelah wisata belanja dan kuliner, serta wisata heritage dan religi.
"Pak Presiden hanya bilang 'Pak Menko terserah Anda, pokoknya tahun depan ada 10 juta kunjungan, dan 2019 ada 20 juta kunjungan. Caranya, itu tugas Menko dan jajarannya'," kata Indroyono menirukan arahan Jokowi.
Untuk merealisasikan target tersebut, Indroyono menuturkan Kementeriannya telah mengeluarkan dua kebijakan. Pertama, memberikan bebas visa kepada wisman asal Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Australia. Kedua, memberikan kemudahan perizinan kapal wisata masuk ke Indonesia.
"Hanya dengan dua kebijakan, membebaskan visa, mempermudah masuknya kapal wisata, kita bisa tingkatkan devisa. Sekarang pintar-pintarlah yang punya daerah," kata dia.
Sementara itu, Bupati Wakatobi, Hugua menuturkan, ada 40 kabupaten/kota yang tergabung dalam Asosiasi Sail Wisata Indonesia (Aswindo) dan 4 perusahaan marine. "Menurut kami ini kekuatan kuat jika dimanfaatkan baik," ucap Ketua Aswindo itu.
Hari ini Aswindo menggelar rapat kerja untuk mendorong wisata bahari, utamanya wisata layar. Sejumlah pejabat terkait dari dinas pariwisata kabupaten/kota hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya, Baubau, Kupang, Tarakan, Buleleng, Jepara, Raja Ampat, Kota Waringin Barat, Bangka Belitung, Belitung Timur, Selayar, Toli-toli, Wakatobi, dan Berau. (Estu Suryowati)

[nonasakamoto]

Pertamina Dapat Penghargaan Dari KPK
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...rgaan-dari-kpk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mendapatkan pengakuan yang membanggakan setelah ditetapkan sebagai yang terbaik dalam hal pengelolaan dan pengendalian gratifikasi di antara BUMN di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertamina mendapatkan dua penghargaan sekaligus, yaitu sebagai BUMN Dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik Tahun 2014 dan BUMN Dengan Jumlah Laporan Gratifikasi Terbanyak Yang Ditetapkan Menjadi Milik Negara Tahun 2014. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja dan diterima oleh VP Compliance Pertamina Tina Amalia di Yogyakarta, Selasa (9/12).
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan penghargaan tersebut sangat membanggakan bagi Pertamina, di tengah upaya untuk terus menerus melakukan upaya transparansi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.
Penghargaan ini juga menunjukkan komitmen tinggi Pertamina dalam mengimplementasikan nota kesepahaman pengendalian gratifikasi antara Pertamina dan KPK yang ditandatangani pada 2010.
“Pengendalian gratifikasi yang telah dilakukan Pertamina secara konsisten sejak 2010 lalu merupakan bagian dari tekad kuat Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia untuk terus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara berkelanjutan," ujar Ali, Selasa (9/12/2014).
Ali menjelaskan kunci keberhasilan perusahaan dalam melakukan pengendalian grafitikasi terletak pada dua hal, yaitu dimasukkannya kewajiban pelaporan gratifikasi oleh seluruh pekerja ke dalam boundary KPI (Key Performance Indicator) sehingga pelaporan gratifikasi harus dilakukan setiap bulan secara online.
Pertamina juga sudah menerapkan whistle blowing system yang dikelola oleh pihak independen sehingga dapat menjadi sarana aduan bagi siapa saja apabila menemukan indikasi adanya insan Pertamina yang melakukan unethical behavior. Selain itu, Pertamina juga telah mewajibkan seluruh pekerja setingkat manager ke atas, baik di Korporat maupun Anak Perusahaan untuk melaporkan harta kekayaannya.
Diinformasikan, untuk meningkatkan transparansi perusahaan serta sebagai wujud nyata komitmen perusahaan pada prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), selain bekerjasama dengan KPK Pertamina juga telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan di tahun yang sama untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan.
Pada 2011, Pertamina juga menjadi BUMN pertama yang membuka akses kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk saling bertukar informasi mengenai dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Sejak pencanangan transformasi, pencapaian Good Corporate Governance (GCG) terus mengalami peningkatan dari 80.3 pada 2008 menjadi 93.5 pada 2013. KPK sendiri telah menempatkan Pertamina sebagai salah satu institusi dengan capaian index integritas tertinggi di Indonesia

[nonasakamoto]

Ini Tantangan Perekonomian 2015 versi Bank Indonesia
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...bank-indonesia

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menyebutkan perekonomian Indonesia masih akan dihantui bayangan perlambatan tahun depan. Hal tersebut menyusul rencana kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika (The Fed) yang mau tidak mau akan berimbas pada kondisi moneter secara global.
Ia mengatakan, perbaikan perekonomian Amerika sangat ‎memungkinkan negara-negara maju untuk mengalami perlambatan. Saat ini Indonesia, Eropa dan Tiongkok diminta mewaspadai dampak kesulitan ekonomi dunia ini dengan berbagai baluran kebijakan terutama dari sisi tekanan defisit transaksi berjalan dengan memperkuat fundamental perekonomian dalam negeri.
Namun Agus masih optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan bisa mengalami perbaikan yang signifikan di kisaran 5,4-5,8 persen.
Tantangan lain, kata Agus, berlanjutnya pelemahan rupiah dan prediksi inflasi yang masih bergerak melakukan stabilisasi pasca kenaikan bahan bakar minyak. "Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan seluruh pihak, terkait pertumbuhan perekonomian dalam negeri baik melalui penganggaran yang sehat, dan mencegah peningkatan utang luar negeri agar nilai nilai tukar mata uang bisa lebih baik," jelasnya.
Kemudian di sektor keuangan, perbankan masih kurang mengoptimalkan diversifikasi dan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan.
Maka dari itu secara makroprudensial, Agus meminta industri keuangan bisa membuat pendalaman pasar uang dan memberi kesempatan bank untuk redefinisi Loan Deposit Ratio (LDR) yang sebelumnya hanya mengandalkan giro, tabungan dan deposito saja.
Menurut dia, LDR bank sudah cukup tinggi karena dunia usaha memang sedang bergairah sehingga bank harus pula memiliki instrumen lain melakukan penyeimbangan seperti mengalihkan ke saham, pasar uang maupun obligasi.
Terkait#Bank Indonesia#Agus Martowardojo#Tiongkok

[nonasakamoto]

Perangi Mafia Migas Dengan Cara Mengolah Minyak Sendiri
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...minyak-sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan untuk memerangi secara nyata para mafia migas, yang perlu dilakukan adalah langkah nyata yaitu mengolah seluruh minyak mentah domestik di kilang Pertamina.
"Jika langkah ini dilakukan maka mafia pengimpor akan hilang dengan sendirinya. Karena tidak akan ada impor minyak mentah dan tidak ada impor produk BBM," ujar Marzuki di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Marzuki mengatakan, dengan upaya ini, artinya untuk BBM subsidi semuanya dalam kendali Pemerintah, sehingga berapa pun harga minyak mentah dunia tidak ada berpengaruh dengan harga BBM subsidi produksi sendiri. Termasuk nantinya minyak mentah yang diproduksi oleh lapangan Banyu Urip di Cepu.
Contoh sederhana upaya ini, kata Marzuki pernah dilakukan Pertamina tahun 2010- 2011. Untuk melakukan ini, juga tidak diperlukan banyak upaya, cukup seluruh minyak mentah hak pemerintah RI, diolah oleh Pertamina. Biaya cost recovery yang selama ini dibayar dengan minyak, sekarang dibayar saja dengan dollar AS sesuai dengan yang mereka keluarkan.
“Saya kuatir statemen Ketua Komiter Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri justru menjadi legitimasi bagi mafia untuk terus berjalannya ekspor impor minyak mentah dan impor BBM. Kalau Faisal Basri menyatakan Pemerintah keliru menurunkan harga minyak, artinya pola kerja Pemerintah saat inj tidak berubah, dari sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Marzuki, Pemerintah justru seharusnya menyediakan hasil produksi dalam negeri seluruhnya untuk BBM subsidi, sehingga tidak berpengaruh berapapun harga minyak dunia. Hanya saja pendapatan Pemerintah dari hasil penjualan minyak Dalam Negeri akan menjadi Volatile, tergantung harga minyak dunia.
“Untuk itu Pemerintah harusnya segera berusaha bagaimana masyarakat segera beralih energy alternatif sehingga pada saatnya BBM tidak perlu lagi disubsidi,” ujar Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Mengenai statemen Faisal Basri tentang kilang Pertamina sudah tua dan tidak efisien, Marzuki berpendapat masalah kilang bukan pada umur kilangnya, tetapi pada selisih antara harga produk yang dihasilkan, dikurangi dengan biaya bahan baku minyak mentah dan juga biaya energi untuk mengolah minyak mentah tersebut pada kilang yang dimaksud.

[nonasakamoto]

Pengusaha Muda Harus Menjadi Lokomotif Pembangunan
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...if-pembangunan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada masa mendatang harus menjadi lokomotif pembangunan pada masa mendatang. Calon Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia menilai HIPMI sebagai wadah para wirausahawan harus bisa merangsang anak muda Indonesia untuk terjun menjadi pengusaha.
"HIPMI harus memainkan perannya. HIPMI lahir untuk mengisi cita-cita kemerdekaan sesuai Mukadimmah, yang salah satunya mengisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Bahlil di Kompetisi merebut kursi ketua umum HIPMI diperebutkan empat kandidat.
Saat ini, kata Bahlil, ketimpangan dan ketidakadilan begitu terasa di Indonesia terutama dirasakan oleh wirausahawan-wirausahawan di daerah. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena pembangunan tidak merata yang disebabkan karena kekuatan ekonomi nasional hanya bertumpu pada posisi dan wilayah tertentu di Indonesia
"Selama ini ketidakadilan begitu dirasakan oleh teman-teman pengusaha di daerah. Saya tahu dan merasakannya karena saya beranjak dari daerah," kata Bahlil.
HIPMI, kata Bahlil, harus membangun posisi tawar dengan pemerintah supaya pengusaha-pengusaha lokal dapat terlibat membangun Indonesia.
Selama ini, kata Bahlil, pengusaha-pengusaha di daerah kerap dalam posisi yang tidak diuntungkan.
Ia mencontohkan, misalnya, banyak pengusaha asing dibiarkan berinvestasi di Indonesia tapi tidak memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah itu."Pemerintahan Jokowi harus kita dorong membangun infrastruktur energi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam.
Bahlil menambahkan presiden Jokowi harus ada aturan khusus boleh lakukan eksploitasi tapi pabriknya harus ada di daerah setempat.
"Harus ada regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal. Selama tidak ada posisi tawar kita akan selalu dalam posisi yang lemah," papar Bahlil.

[nonasakamoto]

INGIN SWASEMBADA GULA, JOKOWI KEBUT BANGUN 10 PABRIK DALAM TIGA TAHUN
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...iga-tahun.html

WE Online, Jakarta - Pemerintah bertekad dalam tiga tahun mampu mencapai swasembada pangan. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menargetkan pertengahan tahun 2015 Indonesia harus bisa swasembada gula.

"Dalam waktu tiga tahun kita harus bangun 10 pabrik gula. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin membangun pabrik gula, silakan," kata JK saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2014 di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Sebagai gambaran, JK menjelaskan kebutuhan gula setiap tahunnya mencapai 4 juta ton, sedangkan produksi nasional hanya 2,5 juta sampai 2,8 ton. "Bagaimana pun kita tetap harus impor hingga dua juta ton. Jika tidak (impor), Anda susah mendapatkan gula untuk minum teh," jelasnya.

Maka untuk meningkatkan produksi gula masih membutuhkan 10 pabrik gula dan tingkat rendemen yang diperoleh harus dapat mencapai rendemen 10%.

"Kita namakan program 110, yaitu 100 ton per hektar lahan, 10 persen rendemen. Pihak PTPN pun menyatakan kesanggupannya untuk program ini," ujarnya.

Penulis: Boyke P. Siregar

[nonasakamoto]

HADAPI MEA, BANK BJB AKAN KUASAI PASAR DALAM NEGERI
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/...am-negeri.html

WE Online, Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menyatakan akan menancapkan cakarnya lebih dalam di pasar dalam negeri, khususnya Jawa Barat dan Banten dalam menghadapi MEA pada 2020.

Untuk mencapai tujuan itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Strategis Bank BJB Zainal Arifin mengatakan akan meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Sebenarnya di satu sisi MEA memberikan peluang, namun juga ancaman. Ke depan kita harus mempersiapkan profesionalisme karena kita bukan bersaing di Indonesia saja, tapi seluruh elemen di ASEAN ini. Bagi BJB kita akan membuka diri dalam hal kesetaraan dari sisi SDM kapasitas ditingkatkan," ujar dia di sela-sela media gathering Bank BJB yang berlangsung pada 5-7 Desember 2014 di Gili Trawangan, Lombok, NTB.

Di samping itu, kata Zainal, pihaknya juga akan terus meningkatkan konsolidasi perbankan. "Perbaikan dan konsolidasi akan terus ditingkatkan agar semakin kuat. Kita harus kuasai di dalam dahulu dan kalau bisa mengambil market di luar. Intinya penyerapan MEA itu kita harus bisa keluar," pungkasnya.

Lebih jauh, dia menambahkan bank BJB sudah memiliki 120 bank koresponden. Hal ini tentu akan mendukung perdagangan tanpa hambatan dan kita akan mendukung dengan internasional banking.

Penulis: Fajar Sulaiman

[nonasakamoto]

Bank Dunia koreksi prediksi pertumbuhan ekonomi RI tahun depan
http://www.merdeka.com/uang/bank-dun...hun-depan.html

Merdeka.com - Bank Dunia merevisi proyeksi Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015. Menurut analisa Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya akan ada di level 5,2 persen. Prediksi ini lebih rendah dari analisa yang dirilis Juli 2014 sebesar 5,6 persen.

Pelemahan pertumbuhan investasi dan ekspor jadi biang keladi tertahannya laju pertumbuhan ekonomi. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia juga menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sejumlah komoditas Indonesia terpaksa turun harga. Akibatnya, memperkecil peluang baru.

Meski begitu, dia melihat masih ada kesempatan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Jika investasi 2015 melampaui target, tak menutup kemungkinan perekonomian makin tinggi.

"Jika Indonesia memperkuat fondasi yang lain dan memperkuat iklim investasi, Indonesia dapat mendorong kembali laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih pesat," kata Rodrigo di Jakarta, Senin (8/12).

Indonesia akan menghadapi tantangan klasik rendahnya penyerapan belanja pemerintahan yang kerap jadi penyebab terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, defisit neraca berjalan semakin berkurang. Di triwulan III tahun ini, ada di level USD 6,8 miliar atau 3,1 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Rodrigo meyakini, penurunan neraca berjalan bakal terjadi secara bertahap. Di 2015, defisit neraca berjalan diprediksi bisa menyentuh 2,8 persen.

Jelang penutupan akhir tahun, pertumbuhan ekonomi 2014 diprediksi tidak mencapai target. Dari laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Desember 2014, diperkirakan pertumbuhan cuma 5,1 persen dari target 5,2 persen.

[noe]

[nonasakamoto]

Perkuat Maritim, RI Bangun 5 Pelabuhan Laut Dalam
http://m.liputan6.com/bisnis/read/21...han-laut-dalam

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah semakin serius untuk memperkuat sektor maritim Indonesia. Salah satunya dengan membangun dan merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Secara total, akan ada 24 pelabuhan yang akan ditingkatkan (upgrade) kapasitasnya dan dibangun pelabuhan baru. Diantara 24 pelabuhan tersebut, terdapat 5 pelabuhan laut dalam yang akan dibangun.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, kelima pelabuhan laut dalam itu akan berada di di Belawan, Tanjung Priok (Jakarta), Tanjuk Perak (Surabaya), Sorong, dan Makassar.

Pembangunan pelabuhan laut dalam di Surabaya menurutnya sudah hampir selesai dan pembangunan di Makassar akan segera dimulai.

"Yang di Sorong akan diintegrasikan dengan kawasan ekonomi khusus. Untuk tol laut membutuhkan investasi US$ 7 miliar," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Selasa (9/12/2014).

Sementara untuk memenuhi kebutuhan kapal, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus kepada industri galangan kapal nasional.

Indroyono menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki 198 industri galangan kapal dengan jumlah terbanyak berada di Batam, yaitu mencapai 110 industri

"Di Sumatera (di luar Batam) ada 41 galangan, Kalimantan 18 galangan, Jawa-Bali-Nusa Tenggara 23 galangan, Sulawesi 3 galangan, dan Papua-Maluku 3 galangan," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto dengan keseriusan pemerintah ini diharapkan mampu mengatasi masalah logistik di Indonesia. Menurutnya, selama ini proses logistik selalu terkendala masalah infrastruktur darat yang kurang baik.

"Dalam konteks kemaritiman, perhatian juga perlu diarahkan pada peningkatan peran jasa transportasi laut yang masih banyak bergaantung pada kapal-kapal asing," kata dia.

Ketergantungan terhadap kapal asing ini terutama untuk ekspor komoditas yang berdasarkan pada basis Free on Board. Hal ini membuat Indonesia kehilangan pendapatan cukup besar tiap tahunnya.

"Basis FOV ini menyebabkan kehilangan peluang pemasukan nasional tidak kurang dari US$ 12 miliar per tahun," tandasnya. (Dny/Ndw)

[nonasakamoto]

Kota Tua Jakarta dijadikan tujuan wisata utama
http://www.antaranews.com/berita/468...n-wisata-utama

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mencanangkan kawasan Kota Tua Jakarta sebagai tujuan wisata utama Ibu Kota melalui pengembalian fungsinya sebagai ruang pertunjukan seni dan budaya.

"Kawasan Kota Tua ini memiliki sejarah Jakarta yang unik ditandai dengan heritage arsitektural bangunan yang ada di sekelilingnya," kata Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata Ahman Sya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kejayaan maritim nusantara tercermin di Kota Tua, yang pernah menjadi pusat perdagangan berbasis kemaritiman terbesar.

Pemerintah berharap kawasan Kota Tua menjadi tempat atraksi seni pertunjukan dan musik. "Kami harapkan Kota Tua menjadi hidup dan memiliki daya tarik sehingga yacht singgah kesini," katanya.

Ketua Dewan Penasehat Konsorsium Kota Tua Lin Che Wei mengatakan selama 2015-2016 upaya revitalisasi terhadap tujuh titik Kota Tua diharapkan rampung.

"Di Gedung Cipta Niaga salah satu yang akan direvitalisasi sebagai ruang eksibisi sudah disusun rencaana desain, arsitek sudah bekerja, tinggal dieksekusi," katanya.

Selain itu Gedung Kertaniaga yang juga akan direvitalisasi sesegera mungkin.

Ia menargetkan Kota Tua bisa dikunjungi setidaknya 750 ribu wisatawan mancanegara dua tahun mendatang. Saat ini Kawasan Kota Tua baru dikunjungi sekitar 30 ribu sampai 40 ribu wisman per tahun.

[nonasakamoto]

KPK Anugerahi PLN Jadi BUMN Dengan UPG Terbaik 2014
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...g-terbaik-2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai BUMN dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik tahun 2014.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada manajemen PLN yang diwakili oleh Direktur (Niaga, Manajemen Resiko dan Kepatuhan) Moch Harry Jaya Pahlawan pada acara Festival Anti Korupsi di Yogyakarta 9 Desember kemarin.
Predikat ini merupakan pengakuan yang membanggakan bagi PLN dalam hal pengendalian dan pengelolaan gratifikasi.
Penghargaan ini juga menunjukkan komitmen tinggi PLN dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnisnya melalui implementasi program PLN Bersih. Pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari program PLN Bersih yang telah diterapkan sejak 2012 lalu.
Menurutnya, PLN secara aktif dan konsisten telah menjalankan pengendalian dan pengelolaan gratifikasi melalui peraturan internal dan kerja sama dengan lembaga lain. Pentingnya program pengendalian gratifikasi bagi PLN dilandasi oleh kesadaran sebagai bahwa PLN merupakan salah satu BUMN strategis.
"Karena itu PLN juga telah membuat peta potensi gratifikasi di proses bisnis dan terus berupaya menutup potensi tersebut melalui perbaikan sistem,” demikian dikutip dari laman resmi PT PLN (Persero) Rabu (10/12/2014).
Keberhasilan PLN dalam pengendalian dan pengelolaan gratifikasi didasari sedikitnya oleh dua hal yakni adanya kewajiban melaporkan gratifikasi bagi direksi dan pegawai beserta anggota keluarga inti yang langsung diatur oleh Peraturan Direksi PLN.
Kemudian, PLN juga sudah menerapkan sistem whistler blower sebagai sarana penyampaian aduan bagi siapapun terkait penyelewengan wewenang pejabat dan pegawai PLN.
Upaya PLN dalam menerapkan transparansi dan GCG didukung pula oleh jalinan kerja sama dengan institutisi dan lembaga yang kredibel. Sejak Maret 2012 PLN telah menjalin kerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII) dalam upaya sistematis mencegah korupsi melalui reformasi sistem pengadaan dan pelayanan pelanggan.
Dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Penerapan Pengandalian Gratifikasi di lingkungan PLN yang disaksikan oleh pimpinan KPK pada 27 Oktober 2014, selain itu, PLN pun kini telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

[nonasakamoto]

Produk Tabungan Perumahan BTN Bisa Jadi Solusi Backlog
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...solusi-backlog

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia masih menghadapi problem besar dalam mengatasi masalah backlog perumahan dalam negeri. Hingga saat ini diperkirakan backlog mencapai 15 juta lebih unit rumah yang masih harus dipenuhi oleh pemerintah.
Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan dengan 38 tahun BTN berdiri, produk-produk yang ditawarkan untuk pembiayaan perumahan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Produk tersebut diantaranya BTN Housing Finance Center, bisa membantu program pemerintah mengatasi backlog yang ada.
"Harapan kami BTN Housing Finance Center dan produk Tabungan BTN Perumahan Indonesia dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kebutuhan rumah di Indonesia," ujar Maryono di Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Maryono menegaskan para pelaku usaha terkait pembangunan perumahan di Indonesia termasuk perbankan sebagai pendukung pembiayaan harus siap. Pihak BTN pun siap mengawal tugas mulia dalam menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia.
"Bank BTN akan memberikan peran lebih besar dalam mendukung Pemerintah menyiapkan program rumah nasional bagi masyarakat menengah bawah," ungkap Maryono.
Maryono mengharapkan peringatan HUT KPR BTN yang ke-38 dapat menjadi momentum di bawah kepemimpinan pemerintahan baru dalam melakukan perbaian di bidang perumahan nasional. Baik itu dalam perbaikan dari sisi supply, demand ataupun kebijakan pusat dan daerah yang pro bisnis dan pro rakyat.
"Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Baik pemerintah, pengembang maupun perbankan perlu menyatukan visi dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat," papar Maryono.

[nonasakamoto]

Pertamina Genjot Produksi Diesel dan Avtur Pakai Kilang
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...r-pakai-kilang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan menggenjot produksi diesel dan avtur melalui kilang yang diperbarui. Pertamina targetkan produksi diesel akan meningkat 2,4 kali dari 320 ribu bph menjadi 770 ribu bph.
Sementara produksi avtur juga akan meningkat dari 50 ribu bph menjadi 120 ribu bph. Fase akhir dari proyek ini diperkirakan akan selesai 2025. "Dengan ini diharapkan bisa memenuhi gap yang sekarang ada," ujar Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soejipto di kantor pusat Pertamina, Rabu (10/12/2014).
Dwi menjelaskan dengan kilang tersebut produksi bensin Pertamina akan meningkat 3,3 kali lipat dari 190 ribu bph menjadi 630 ribu bph. Jika ditotal, seluruh produksi dari kerja sama pembaharuan kilang berjumlah 1,6 juta barel per hari.
"Pengembangan kilang minyak dari 820 ribuan barel per hari untuk bisa jadi 1,6 juta barel per hari," jelas Dwi.
Ketiga mitra yang digandeng Pertamina untuk pembaharuan kilang minyak, Saudi Aramco dari Saudi Arabia, Sinopec dari China dan JX Nippon Oil & Energy dari Jepang.
Sementara kelima kilang yang akan diupgrading adalah kilang minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah, Kilang Dumai di Riau, Kilang Plaju di Sumatera Selatan, serta kilang Balongan di Jawa Barat.
Proyek-proyek ini diharapkan dapat melipatgandakan kapasitas produksi kilang sekaligus turut menjaga lingkungan melalui produksi bahan bakar pada Euro IV (Spesifikasi untuk standar kandungan sulfur dan emisi).
Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kompleksitas kilang untuk meningkatkan hasil produksi bahan bakar utama dan pelipatgandaan kapasitas unit pengolahan minyak mentah (CDU) dari 820 ribu bph menjadi 1,680 juta bph.

[nonasakamoto]

Mendag Optimistis Target Ekspor Meningkat 300%
http://economy.okezone.com/read/2014...-meningkat-300

JAKARTA - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengaku optimistis untuk meningkatkan ekspor Indonesia hingga 2019. Peningkatan ini ditargetkan sebesar 300 persen.
"Ekspor ditargetkan meningkat 300 persensampai 2019," kata Rahmat saat acara Tempo Economic Briefing di ShangriLa Jakarta, Rabu (10/12/2014). Peningkatan ekspor difokuskan pada bidang manufaktur dan kebutuhan primer. Seperti elektronik, furniture, kimia,dan juga produk logam. Sebab,produk tersebut bernilai tambah dan permintaannya tinggi.

"Tapi perlu ada koordinasi antara instansi terkait dan pelaku usaha," ucap Rahmat.

Rahmat juga menambahkan bahwa Indonesia harus berupaya melakukan ekspor pada perdagangan bebas. Terlebih semakin banyak aturan yang menyulitkan barang luar untuk masuk setelah perdagangan bebas itu muncul.

"Perdagangan bebas ternyata tidak bebas-bebas juga," kata dia.

[nonasakamoto]

Gubernur NTB Minta Kilang Minyak Dibangun di Lombok
http://economy.okezone.com/read/2014...ngun-di-lombok

MATARAM - Kilang minyak di Indonesia memang sudah sangat tua. Kilang-kilang minyak yang tua ini, diklaim telah menjadi penyebab penurunan lifting minyak mentah.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi melihat peluang untuk mengembangkan sektor migas di daerahnya. Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembuatan kilang minyak.

"Kawasan di Lombok Utara lokasi baik buat kilang minyak, jadi usulkan pembangunan kilang minyak di situ," ujarnya, Mataram, Rabu (10/12/2014).

Sementara itu, Menteri PPN dan kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, wilayah NTB sangat tereintegrasi, dimana banyak potensi yang dapat dilakukan.

"Di sini ada kilang minyak, pelabuhan, jadi strategis, jadi kalau baik diintegrasikan akan diperbaiki sebaik-baiknya, semua yang baik dinilai manfaatnya akan direspons dalam kurikulum awal," ujarnya.

[nonasakamoto]

Pasar Modal Membaik, Tak Ada Lagi Perkara di Bapmi
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...rkara-di-bapmi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (Bapmi) mengaku selama dua tahun ke belakang tidak menangani perkara. Hal ini dikarenakan, kondisi pasar modal sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Peraturan pasar modal sudah bagus yang dapat meminimalkan terjandinya pelanggaran di pasar modal," kata Executive Direktur Bapmi, Tri L. Yanuarachmadi, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Menurut Tri, Bapmi menangani perkara terakhir pada periode 2011-2012 sebanyak dua kasus saja. Namun, periode 2002 sampai 2009, cukup banyak perkara yang di bawa ke Bapmi dan biasanya terkait persoalan margin trading dan pengelolaan dana.
Tidak adanya perkara yang ditangani Bapmi, Tri juga menilai karena banyaknya para pelaku mengatasinya dengan cara musyawarah atau diselesaikan dengan cara sendiri seusai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
"Kalau sudah keputusan Bapmi kan sudah enggak bisa banding. Makanya mereka akan hati-hati sebelum mengadukan perkara di Bapmi," ujarnya.

[nonasakamoto]

Pertamina Siap Caplok Lagi Sumur-sumur Tua dari Asing
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...tua-dari-asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto mengungkapkan, pihaknya siap mencaplok kembali sumur-sumur tua yang sudah habis masa kontrak kerjanya dengan pihak asing untuk menggenjot sektor hulu migas.
"Pemerintah minta sumur-sumur yang Kontrak Kerja nya habis bsa diserahkan ke Pertamina. Pertamina siap," ujar Dwi di kantor pusat Pertamina, Rabu (10/12/2014).
Dwi juga ingin mendorong Pertamina menjadi perusahaan yang dikenal di dunia internasional. Salah satunya dengan mengambil sumur migas di luar negeri untuk dipasok ke tanah air.
"Sumur-sumur diambil alih dan diintegrasikan dengan sumur dalam negeri," kata Dwi.
Dwi memaparkan saat ini kilang pengolahan di dalam negeri ada perbedaan yang besar dengan yang di impor. Karena hal itu, Pertamina akan membangun kilang-kilang migas baru tersebut, sebagai bagian dari mendorong industri hulu migas.
"Mau tidak mau Pertamina harus mengambil posisi mengembangkan atau bangun yang baru (Kilang)," papar Dwi.