Paket Kebijakan Ekonomi Juga Harus Pikirkan Efek Jangka Panjang

[sucyresky]

PADANG - Paket kebijakan ekonomi jilid III yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap ampuh untuk memperbaiki ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini terbukti dengan menguatnya nilai tukar Rupiah dalam beberapa hari belakangan.

"Untuk jangka pendek paket kebijakan tersebut cukup ampuh menaikan nilai tukar Rupiah dan mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sempat terjadi," kata Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Sumatera Barat, Syamsul Amar di Padang, Rabu (14/10/2015).

Menurutnya, paket kebijakan tersebut juga mengisyaratkan keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai pun dapat menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif.

"Selain untuk jangka pendek, seharusnya pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan serupa untuk jangka menengah dan panjang," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk jangka menengah pemerintah harus mempersiapkan kebijakan anggaran yang lebih kuat, sehingga realisasi anggaran bisa lebih cepat. Selama ini, realisasi anggaran cenderung lebih lambat dari yang seharusnya akibat pola pencairan yang menumpuk di akhir tahun sehingga dapat mengganggu kinerja perekonomian.

Selain itu, adanya sistem penganggaran yang berimbang, pasalnya saat ini, pemusatan anggaran lebih kepada pembangunan infrastruktur, sehingga melupakan sektor lainnya. "Kalau infrastruktur itu, kan untuk jangka panjang. Jadi, pemerintah perlu juga berpihak pada sektor ekonomi lainnya," katanya.

Sekadar informasi, dalam paket kebijakan ekonomi jilid III tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama, menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Kemudian harga gas dan diskon tarif listrik bagi industri padat karya dengan jam operasi mulai pukul 23.00 hingga 08.00 WIB.

Kedua, pemerintah memperluas penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen, pemerintah memperluas penerima KUR.

Sedangkan yang ketiga adalah penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal salah satunya merevisi Peraturan Menteri (Permen) nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

SUMBER : Okezone.com