Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Dinilai Cacat Hukum

[sucyresky]

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai segala perizinan terkait Pembangunan Pelabuhan Cilamaya cacat hukum karena terbentur pada persoalan Amdal. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah tidak melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut.
Manajer Kampanye WAHLI Ode Rakhman mengatakan, seharusnya pemerintah langsung menghentikan pembangunan pelabuhan tersebut.

"Bukan malah terkesan memaksakan seperti saat ini. Karena jika dipaksakan pun, pembangunan pelabuhan harus batal demi hukum karena semua perizinannya cacat hukum,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/1/2015).



Menurutnya, Amdal merupakan syarat mutlak dalam menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan. Ketika Amdal bermasalah, tak seorang pun yang berhak mengklaim bisa melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya.

“Jangankan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi pun tidak bisa, karena presiden harus tunduk pada undang-undang,” kata Ode.

Ode menuturkan, salah satu buktinya adalah dalam proyek tersebut sejak awal Pemerintah tidak melibatkan partisipasi warga atau nelayan sekitar. Padahal, konsekuensi pembangunan pelabuhan itu cukup signifikan, karena bisa mempersempit wilayah tangkap para nelayan.

Salah satu dampak terburuk adalah potensi munculnya gejolak sosial. Termasuk di antaranya, konflik horizontal antarwarga, misalnya para nelayan.

"Potensi konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab sangat memungkinkan bisa meluas. Tidak saja dilihat dari kesamaan sosial, namun juga wilayah," tandasnya.

SUMBER : Okezone.com