Buruh Bakal Adukan ke DPR Soal Jaminan Hari Tua

[sucyresky]

JAKARTA – Gabungan Buruh Indonesia (GBI) yang terdiri dari 40 federasi dan empat konfederasi serikat buruh akan menemui tiga pimpinan Dewan Perwakilan Raktat (DPR) RI terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang diubah menjadi 10 tahun.
"Kita akan ketemu tiga pimpinan DPR, yang membidangi kesra, komisi IX, karena ada kaitan dengan jaminan pensiun dan JHT, komisi XI karena ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan dan jaminan pensiun," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Okezone, Sabtu (4/7/2015).

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengaku akan mendesak secara politik agar DPR menggunakan hak interpelasi. Pasalnya, GBI menilai proses pembuatan PP JHT tidak melalui pembahasan tripartid yang melibatkan stakeholder.

"PP ini tidak melalui pembahasan tripartid nasional jadi dia cacat hukum, secara konstitusi cacat hukum karena tidak melibatkan stakeholder, kan buruh bayar iuran, buruh juga harusnya dilibatkan," jelasnya.

Untuk pertemuannya, lanjutnya, akan menunggu pengajuan tuntutan di Mahkamah Agung (MA) rampung. "Habis lebaran, karena kita siapkan juga gugatan ke MA juga jadi butuh waktu," tukasnya.

SUMBER : Okezone.com