Para Penyalur BBM Keberatan dengan PP Nomor 11

[sucyresky]

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. PP ini menetapkan bahwa pengawasan bongkar atau muat pengangkutan Barang Berbahaya (dikenakan) tarif sebesar Rp25.000 per kg.
Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) keberatan dengan diterbitkannya PP tersebut. Ketua Umum APBBMI, Achmad Faisal, mengatakan bahwa BBM merupakan kategori barang berbahaya. Besar tarif pengawasan bongkar atau muat pengangkutan barang berbahaya tersebut ternyata ditetapkan jauh lebih tinggi dari harga BBM non-subsidi.

"Keberatan ini dipakai mengingat BBM merupakan barang atau produk yang merupakan bahan pokok utama bagi kehidupan masyarakat luas," ucap dia di Jakarta, Sabtu (28/3/2015).

Faisal menambahkan, pemerintah seharusnya meninjau ulang penetapan BBM sebagai barang berbahaya yang wajib di kenakan tarif pengawasan bongkar muat pengangkutannya.

"Sebagai bahan bakar yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak, APBBMI berharap pemerintah tidak mengenakan tarif pengawasan atas BBM dalam PP No. 11/2015 dan atau dalam ketentuan lainnya," paparnya.

Menurutnya, mereka tidak akan sanggup mengikuti aturan itu mengingat besaran tarif bongkar muat pengakutan pada BBM sangat tinggi. Oleh karenanya, asosiasi untuk sementara waktu tidak akan melaksanakan pengangkutan BBM dengan menggunakan jasa pelabuhan laut, di pelabuhan manapun.

"Agar tidak terjadinya masalah pasokan atau ketersediaan BBM nonsubsidi , maka kami berharap pemerintah sesegera mungkin mengambil kebijakan yang tepat dan cepat agar angkutan dan pasokan BBM tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat luas," pungkasnya.

SUMBER : Okezone.com