Antisipasi Pilkada dan Pemilu, Anggaran Keamanan Ditambah Rp 25,5 T

[je_tek]

Pengamanan Pilkada di Jakarta (Foto: Widodo Jusuf/Antara Foto)

Pemerintah mengusulkan menambah alokasi anggaran bagi kementerian-lembaga di bidang pertahanan dan keamanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 mencapai Rp 25,5 triliun.
Tambahan dana untuk bidang keamanan tersebut porsinya jauh lebih besar dibandingkan untuk sektor infrastruktur. Pemerintah beralasan kebijakan anggaran tersebut diambil karena kebutuhan untuk mengantisipasi pengamanan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Anggaran infrastruktur sudah, ada juga sebagian untuk PU (Kementerian PUPR). Dari evaluasinya untuk bidang pertahanan dan keamanan dibutuhkan support antisipasi kondisi aktual. Tahun 2018 tensi dari keamanan meningkat, Pilkada, menjelang Pemilu," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolasi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/10).
Selain itu, Askolani mengatakan pada tahun depan Indonesia juga akan menjadi tuan rumah gelaran acara Annual Meeting IMF-World Bank di Bali. Kegiatan tersebut menuntut adanya pengamanan yang lebih ketat, mengingat tamu yang datang dari berbagai negara.
"Ada IMF-World Bank Meeting yang tentunya butuh antisipasi. Sebab banyak tamu-tamu penting, ini yang dijaga keseimbangannya," jelasnya.


Adapun anggaran yang paling besar yakni dialokasikan untuk Polri, TNI, dan BIN. Salah satunya ditujukan untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun Askolani enggan menyebutkan angkanya secara spesifik karena masih harus dibahas dengan komisi terkait di DPR.
"Polisi, kemudian TNI, BIN, itu yang utamanya. Mereka nanti akan bahas di komisi untuk apa penggunaannya. Ya salah satunya (alutsista), tapi nanti detailnya di komisi lah yang akan review itu," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tambahan anggaran kementerian dan lembaga untuk Polri dilakukan karena dalam RAPBN 2018 lebih rendah dibanding APBN-P 2017. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2018, anggaran Polri diusulkan sebesar Rp 77,75 triliun, sedangkan APBN-P 2017 yang sebesar Rp 92,22 triliun.
"Waktu itu kami ajukan postur dan dari Pak Kapolri menyampaikan dana untuk operasionalnya dalam rangka mengamankan tahun Pemilu itu malah justru terjadi penurunan. Kalau dilihat postur di APBN-P tahun ini dibanding dengan nota keuangan 2018 memang terjadi penurunan. Jadi sebenarnya ini mengembalikan lagi ke level yang hampir sama," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Untuk tambahan anggaran TNI, pihaknya masih menunggu laporan yang dibutuhkan. Misalnya, anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sedangkan anggaran tambahan untuk BIN untuk mendukung counterintelligence sejalan dengan perubahan geopolitik dan perubahan teknologi informasi.

https://kumparan.com/angga-sukmawija...mbah-rp-25-5-t