Bank BUMN Di-merger, Mau Pakai Gaji Siapa?

[sucyresky]

JAKARTA - Rencana penggabungan dua perusahaan perbankan besar Badan Umum Milik Negara (BUMN) antara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dengan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dilakukan dalam rangka menghadapi pasar ASEAB.
Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo mengatakan bila rencana akuisisi tersebut harus diperhitungkan dengan maksimal. Terlebih akan ada perombakan pada dua perusahaan.

"Apakah ini sudah diperhitungkan? Kalau kita enggak benar (mengambil kebijakan) kita akan kena middle income trap. Daripada merger sekarang, ngutak-ngutek paling enggak tiga tahun, saat itu udah ribut lagi pemilu 2019," ungkap Gatot di Jakarta, Rabu, (18/2/2015).

Gatot mengatakan, perbankan Indonesia perlu berkaca pada negara Malaysia yang pada tahun lalu merencanakan merger untuk menjadi bank besar. Akan tetapi, rencana tersebut gagal di awal tahun 2015. "Pada Juli 2014, wacana merger persis mindsetnya kayak siapa itu," imbuh dia.

Menurutnya, terdapat risiko besar yang harus diperhitungkan bila dua perbankan hendak melakukan merger. Di antaranya harus memperhitungkan biaya antara kedua perusahaan, sebab merger membutuhkan dana permodalan yang sangat besar.

Kedua, akan terjadi pengurangan pegawai dan direksi yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran. Sebagai contohnya, dia mengatakan rencana merger Bank Malaysia yang telah ditentang oleh Serikat kerja.

"Pegawai yang di-PHK 8 ribu. Kalau Mandiri dan BNI merger kan harus menyamakan gaji karyawan. Gaji karyawan mandiri berapa, BNI berapa. Yang sudah gede enggak mau turun, yang gaji kecil maunya naik," jelas dia.

Gatot berpendapat, bila ancaman pasar global tidak harus dengan menggabungkan bank besar, tetapi perlu meningkatkan infrastruktur sebagai akses dalam meningkatkan kinerja perusahaan di Indonesia.

"Daripada mikirin merger yang butuh waktu lama, perhitungan lama, belum tentu hasilnya bagus. Karena satu tambah satu belum tentu dua. Mending fokus pada infrastruktur," tandasnya.

SUMBER : Okezone.com