forumku.com logo Forumku Borobudur Budaya Indonesia
forumku  

Go Back   forumku > Indonesia > Indonesia Membangun! > Nature and Environment
Register Register
forumku.com kerja sama promosi forumku.com kerja sama promosi Pusat Cutting Sticker 5 December 2012 - 4 Maret 2013
Notices

Nature and Environment Main Forum Description

Post New Thread  Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 1st March 2018, 11:36 AM   #1
Sek Des
 
Join Date: 20 Jan 2018
Userid: 6851
Posts: 214
Likes: 0
Liked 0 Times in 0 Posts
Default Menjelang Pilkada 2018, Aktivis Lingkungan Bersiap Hadapi Aksi Suap dan Jual Lahan

Tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di 171 daerah, banyak di antaranya kaya akan sumber daya alam. Para aktivis lingkungan khawatir bahwa—seperti pada tahun-tahun pemilu sebelumnya—kampanye tahun ini akan penuh dengan korupsi, karena para kandidat melakukan aksi suap dari operator perkebunan dan pertambangan, dalam sebuah kesepakatan timbal balik, untuk izin dan bantuan lainnya, ketika menjabat.

Oleh: Hans Nicholas Jong (Mongabay)

Faktor kunci dalam masalah ini adalah otonomi yang lebih besar, sehingga para pemimpin lokal dapat mengelola lahan dan sumber daya mereka, bahkan dapat menghindari beberapa kontrol yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah membuat jaminan bahwa prosesnya sekarang lebih transparan dan akuntabel, sehingga kemungkinan penyalahgunaan di tingkat lokal kemungkinan lebih kecil. Para aktivis, meski begitu, tidak yakin, dan mengutip kurangnya penegakan hukum yang telah berlangsung lama sehingga membuat munculnya risiko aksi suap.

Isu lingkungan di Indonesia akan sekali lagi menjadi tawar menawar dan menjadi saham berharga pada tahun ini, seiring negara tersebut bersiap untuk mengadakan pemilihan umum, menurut sebuah tinjauan lingkungan yang dikeluarkan pada bulan lalu oleh pengawas lingkungan utama negara tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Para pemilih di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tersebut, akan melakukan pemungutan suara pada bulan Juni, untuk memilih 17 gubernur provinsi, 115 bupati, dan 39 wali kota. Yang harus diperebutkan: kontrol atas daerah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk di Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Pemilu di tingkat lokal di Indonesia telah lama dirusak oleh korupsi: lobi bisnis untuk melakukan aksi suap kandidat favorit mereka, dengan harapan adanya keuntungan timbal balik jika mereka menjabat; para petahana yang terlibat dalam program kampanye uang dan skema pembelian suara yang terang-terangan; dan di setiap wilayah, janji untuk mengizinkan perampasan sumber daya alam—kayu, batu bara, lahan, air –menjadi bagian utama dari setiap kandidat.

“Di tahun politik ini, akan ada sejumlah besar uang yang beredar untuk melakukan aksi suap,” kata Even Sembiring, manajer penilaian kebijakan di Walhi. “Jadi kita harus tetap waspada.”

DESENTRALISASI KORUPSI
Aspek kunci demokrasi Indonesia yang semarak—walau tidak sempurna—adalah desentralisasi kekuasaan dari Jakarta ke daerah, yang diberlakukan setelah keruntuhan pada tahun 1998 dari mendiang Soeharto. Di bawah pemerintahan Orde Baru Soeharto, pemerintah pusatlah yang memilih sendiri pemimpin lokal dan memegang kendali atas tanah dan sumber daya secara nasional, memberikan jabatan gubernur kepada para loyalis, dan memberikan keuntungan dari izin kayu, pertambangan, dan perkebunan yang menguntungkan, bagi kroni-kroni rezim tersebut.

Dengan desentralisasi, penduduk di setiap kota, kabupaten, dan provinsi, untuk pertama kalinya melakukan pemungutan suara untuk pemimpin mereka sendiri. Para pemimpin ini, pada gilirannya, diberi otonomi untuk mengelola tanah dan sumber daya mereka yang sebagian besar tidak bergantung pada pemerintah pusat; Dengan gagasan bahwa pemimpin daerah memahami isu-isu lokal lebih baik daripada yang bisa dipahami oleh para pejabat di Jakarta.

Namun, desentralisasi kekuasaan juga menciptakan desentralisasi korupsi. Bila dulu kapitalisme kroni hanya terbatas pada elit di ibu kota, sekarang tokoh dan pelaku bisnis lokal terkemuka menikmati aksi suap dengan memberikan bantuan dana untuk para calon kandidat yang harus menemukan cara untuk membayar kembali biaya kampanye yang besar yang ditanggung oleh partai politik yang mendukungnya.

Biaya untuk wali kota atau bupati mencapai Rp30 miliar pada Pemilu 2015, menurut data dari Kementerian Dalam Negeri. Tagihan ‘tiket’ gubernur secara signifikan lebih tinggi, yaitu Rp100 miliar.

Pada tahun-tahun sejak desentralisasi, puluhan wali kota, bupati, dan gubernur, dipenjara karena tuduhan korupsi, menurut laporan tahunan 2015 dari KPK. Dari 66 orang yang terlibat dalam korupsi antara tahun 2004 dan 2015, 24 orang ditangkap karena menerima aksi suap, dan enam orang dituduh salah menerbitkan izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam. (Kasus lainnya melibatkan kecurangan anggaran dan penggelapan dana publik.)

Wawancara oleh KPK dengan 450 dari 794 pasangan calon dalam pemilu tahun 2015, menemukan bahwa tekanan pada kandidat dari para ‘penyumbang dana’ tersebar luas: Tiga per lima tiket mengatakan bahwa pendukung mereka telah meminta bantuan atau imbalan, sebagai ganti dari dana yang diberikan. Urutan pertama dalam daftar keinginan pendonor: akses terhadap izin usaha.

KONVERSI HUTAN
Jumlah izin usaha yang dikeluarkan di tingkat lokal—termasuk untuk pemanfaatan sumber daya alam—cenderung meningkat satu tahun sebelum pemilu, dan lagi setahun kemudian.

Demikian pula, aksi suap untuk jumlah lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan dan izin pertambangan juga meningkat menjelang pemilu, menurut data dari Walhi. Kewenangan pejabat daerah untuk merancang ulang hutan untuk eksploitasi komersial mudah disalahgunakan, kata Kepala Penelitian dan Lingkungan Hidup Walhi, Zenzi Suhadi.

Secara teknis, kekuatan untuk mengubah status hutan terletak pada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, para pemimpin lokal dapat secara efektif melakukan hal yang sama, dengan merevisi rencana zonasi lokal—biasanya atas perintah dari pemegang izin yang ada—untuk memasukkan kawasan hutan yang ingin dimasukkan para operator ini ke dalam operasi perkebunan atau pertambangan mereka.

Angka-angka dari tahun sebelum pemilu 2015—di mana para pemilih memilih sembilan gubernur, 30 wali kota dan 224 kepala daerah—menunjukkan bahwa terdapat celah yang dieksploitasi dengan penuh semangat. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan konversi 4.950 kilometer persegi (1.910 mil persegi) hutan untuk keperluan “penggunaan lain”, atau APL, di mana perkebunan kelapa sawit dan pertambangan diizinkan untuk beroperasi.

Angka itu sendiri lima kali lebih tinggi daripada tahun-tahun lainnya—sebelum atau sesudahnya—namun tampak kecil jika dibandingkan dengan 32 ribu kilometer persegi (12.360 mil persegi), yang diperintahkan untuk dikonversi sebagai bagian dari revisi zonasi di tingkat lokal.

“Jika kita berbicara tentang konversi hutan secara parsial dari kementerian, maka kita yakin bahwa kementerian tersebut tidak akan secara sembarangan mengeluarkan izin berdasarkan apa yang telah kita lihat dalam dua tahun terakhir ini,” Zenzi memberi tahu Mongabay, dan menambahkan bahwa pejabat lokal adalah cerita yang berbeda: “Mereka membenarkan aksi suap tersebut dengan mengatakan bahwa ini untuk kepentingan umum, padahal kenyataannya untuk perkebunan.”

Contoh nyata tentang bagaimana kekuatan aksi suap ini dapat disalahgunakan, adalah kasus Annas Maamun, mantan Gubernur Provinsi Riau di Sumatra—salah satu provinsi yang paling banyak digunduli secara global di Indonesia, dan merupakan pusat industri kelapa sawit.

Annas ditangkap pada tahun 2014 karena menerima aksi suap sebesar Rp2 miliar dari seorang pengusaha kelapa sawit, untuk menjadikan area “hutan produksi” di provinsi ini sebagai “lahan non-hutan,” dalam usaha untuk melegitimasi perkebunan yang telah beroperasi di sana. Pada tahun 2015, sebuah pengadilan memvonisnya melakukan korupsi dan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepadanya. Sebuah pengadilan banding tahun 2016 menguatkan dakwaannya, dan menambahkan satu tahun lagi pada hukumannya.

Investigasi baru-baru ini oleh Mongabay dan The Gecko Project—sebuah inisiatif dari Earth Houright yang berbasis di Inggris—memeriksa kasus wilayah Seruyan di provinsi Kalimantan Tengah, di mana mantan kepala daerah Darwan Ali memberikan izin perkebunan kepada 18 perusahaan, yang dimiliki oleh kerabat dan kroninya. Mereka, pada gilirannya, dengan cepat mengubah perusahaan tersebut menjadi beberapa perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di dunia menjelang kampanye pemilu kembali Darwan. Artikel tersebut merupakan publikasi pertama dalam rangkaian praktik yang lebih luas.

Izin yang dikeluarkan untuk perusahaan keluarga Darwan Ali dan kroninya, mengancam akan mengubah bagian selatan Seruyan, di pulau Kalimantan, menjadi satu perkebunan kelapa sawit yang luas.

PENYALAHGUNAAN ZONASI
Antara tahun 2009 dan 2014, para pemimpin lokal di 22 provinsi mengusulkan konversi tersebut, melalui revisi zonasi, dari hutan seluas 123.500 kilometer persegi (47.300 mil persegi). Hampir dua pertiga tanah tersebut telah dikonversi, membuat sekitar 44.500 kilometer persegi (17.200 mil persegi) hutan dalam kondisi yang tidak pasti.

Zenzi mengatakan bahwa dia yakin terdapat risiko nyata, bahwa pemilu tahun ini akan memberi para pebisnis dan kandidat dengan dorongan untuk menjajakan lebih banyak suap untuk menghapus hambatan konversi ini.

“Terdapat kepemimpinan yang baik di dalam kementerian lingkungan,” katanya, “tapi kami khawatir bahwa kementerian tersebut gagal memperhatikan strategi dari perusahaan-perusahaan ini, karena (44.500 kilometer persegi) ini masih berisiko dikonversi.”

Walhi telah mengidentifikasi beberapa daerah di mana dikatakan kewaspadaan ekstra diperlukan, mengingat luas area potensial yang tersisa untuk konversi hutan. Daerah tersebut termasuk kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.

Sebuah sungai utama di desa Sekalak, di provinsi Bengkulu, Sumatra, telah tercemar oleh potongan batu bara dan endapan tanah yang dilaporkan berasal dari perusahaan pertambangan PT. Bara Indah Lestari yang beroperasi di dekatnya. (Foto: Mongabay-Indonesia/Dedek Hendry)

LONJAKAN IZIN PERTAMBANGAN
Konversi hutan untuk perkebunan hanyalah sebagian dari cerita. Izin pertambangan juga cenderung dikeluarkan secara melonjak sebelum pemilu, menurut LSM Auriga Nusantara.

Dari lebih 13 ribu izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dari tahun 2004 sampai 2016, tiga perempatnya dikeluarkan dalam jangka waktu dua tahun sebelum, dan dua tahun setelah pemilihan lokal, seperti yang ditemukan oleh kelompok tersebut.

“Daerah-daerah di mana izin pertambangan dikeluarkan satu tahun sebelum pemilu lokal adalah daerah yang kaya akan sumber daya, seperti Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua,” kata peneliti Auriga Nusantara, Muhammad Iqbal Damanik, kepada Mongabay.

Iqbal mengatakan bahwa tahun ini kemungkinan tidak akan berbeda, dan menambahkan bahwa pihak berwenang harus memberi perhatian ekstra kepada provinsi-provinsi di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, di mana 3.000 izin pertambangan akan berakhir. “Perusahaan akan berusaha mengamankan perpanjangan izin mereka (sebelum izinnya berakhir) pada tahun 2018 dan 2019,” katanya.

Dia juga memperingatkan potensi korupsi dalam mengaudit izin pertambangan yang ada.

Sebuah tinjauan pada tahun 2014 oleh badan anti-korupsi, KPK, mengidentifikasi masalah, di mana 40 persen dari hampir 11 ribu izin pertambangan, dikeluarkan oleh pejabat lokal di 12 provinsi, termasuk Sumatra Selatan. Izin semacam itu dianggap tidak “bersih dan jelas”, yang berarti mereka gagal memenuhi peraturan yang berlaku mengenai penilaian dampak lingkungan, pembayaran pajak dan royalti, atau pendaftaran hak izin dan informasi perusahaan yang benar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menginstruksikan para gubernur untuk meninjau ulang izin ini sebelum Januari 2017. Bagi izin yang ditemukan “bersih dan jelas”, kemudian harus diajukan untuk putaran peninjauan lainnya oleh kementrian tersebut, sementara yang gagal, izinnya akan dicabut.

“Setelah (Januari 2017), seharusnya tidak ada lagi izin yang direkomendasikan oleh gubernur untuk mendapatkan status ‘bersih dan jelas’,” kata Iqbal. “Tapi kami menemukan beberapa perusahaan masih mengajukan peningkatan status pada November 2017—dan beberapa di antaranya berhasil mendapatkannya.”

Dia mengatakan bahwa dia khawatir beberapa pemimpin lokal yang mengincar pemilihan ulang, memberikan persetujuan “bersih dan jelas” bagi perusahaan pertambangan dengan imbalan sejumlah uang suap. “Ada kecenderungan (penyuapan) dalam proses ini, karena kami telah menemukan beberapa pejabat lokal meminta uang dari perusahaan” yang mengajukan izin supaya dibersihkan, kata Iqbal.

FOTO: Banyak penduduk desa di Sumatra melihat orang utan tidak begitu penting untuk dilindungi, melainkan sebagai hama kebun dan taman. Penyelenggara lokal seperti Rudi Putra dan T.M. Zulfikar, sedang membangun gerakan konservasi sumatera yang bergantung pada litigasi atas potensi hilangnya layanan ekosistem Leuser. (Foto: Mongabay/Rhett A. Butler)

PENEGAKAN HUKUM
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, mengatakan bahwa kantornya semakin waspada terhadap konversi hutan melalui penerbitan izin yang tidak sah, serta perubahan rencana zonasi.

“Prosesnya sekarang sangat cermat dan hati-hati, dengan peninjauan dan analisis latar belakang dalam pengajuan izin, memaksa kami untuk ekstra hati-hati,” katanya kepada para wartawan di Jakarta. “Jadi secara umum, akan sulit melakukan korupsi melalui perizinan. Selanjutnya, informasi sekarang sangat terbuka dan banyak orang berkomunikasi langsung dengan saya dan pejabat saya, untuk melaporkan (indikasi korupsi).”

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengakui lonjakan izin pertambangan yang dikeluarkan sekitar tahun-tahun pemilu, namun mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena proses penerbitan sekarang lebih transparan.

Bagi pengawas lingkungan Walhi, jaminan ini tidak cukup.

“Sehubungan dengan situasi ini, kami mendesak presiden untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap izin kelapa sawit,” kata Zenzi, kepala hukum lingkungan kelompok tersebut. “Moratorium ini harus tegas dalam mengatakan bahwa konversi hutan harus dihentikan dan izin konversi hutan yang ada harus dievaluasi kembali.”

Setelah kebakaran hutan dan lahan yang menghancurkan pada tahun 2015—karena sebagian besar pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit—Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan pada tahun 2016, sebuah moratorium atas izin minyak kelapa sawit dan batu bara yang baru. Sampai saat ini, moratorium masih belum mulai berlaku; Jokowi belum mengeluarkan keputusan presiden yang akan mengatasinya.

Moratorium yang diumumkan itu sendiri, dirancang sebagai kelanjutan moratorium kehutanan tahun 2011, yang melarang izin baru dikembangkan di hutan primer dan lahan gambut. Larangan itu pada awalnya dijadwalkan berjalan dua tahun, namun telah diperbaharui secara reguler. Para aktivis, meski begitu, berpendapat bahwa hal itu tidak efektif dalam melindungi hutan hujan Indonesia yang tersisa, karena tidak menetapkan hukuman bagi pelanggar.

Penegakan hukum, kata manajer kebijakan Walhi Even, sangat penting dalam mencegah korupsi lingkungan pada tahun pemilu ini—dan tahun pemilu lainnya yang akan datang—dan memastikan bahwa moratorium hutan benar-benar diberlakukan.

“Presiden harus menggunakan badan penegakan hukum untuk memastikan bahwa praktik konversi hutan ilegal tidak terjadi pada tahun-tahun pemilu,” katanya.

Sumber : Menjelang Pilkada 2018, Aktivis Lingkungan Bersiap Hadapi Aksi Suap dan Jual Lahan
Itsaboutsoul is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Post New Thread  Reply

Bookmarks

Tags
pilkada 2018



Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Ini Pesan SBY ke AHY untuk Sukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 copycat Pembangunan Daerah 1 19th February 2018 09:28 PM
Bermodal Kemenangan Pilkada, Gerindra Siap Hadapi Jokowi di 2019 je_tek Business and Economy! 0 6th September 2017 08:08 PM
Bersiap Hadapi PD III, Rusia Pertimbangkan Buka Pangkalan Militer Di Vietnam dan Kuba hobbymiliter Forum Militer dan Pertahanan | Defence and Military 0 7th October 2016 06:32 PM
Aktivis Lingkungan: Hentikan Proyek Trotoar Granit di Bandung partisusanti Jawa Barat 0 9th September 2015 12:13 PM
Ade/Wahyu Bersiap Hadapi Unggulan Pertama Lee/Yoo agung209 Olah Raga dan Organisasi! 0 23rd April 2015 11:12 PM


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 06:18 PM.


forumku.com is supported by and in collaboration with

forumku.com kerja sama promosi kiossticker.com 5 December 2012 - 4 Maret 2013 Web Hosting Indonesia forumku.com kerja sama promosi my-adliya.com forumku.com kerja sama promosi situsku.com

Peserta Kontes SEO Forumku :

kontes SEO: business review

Positive Collaboration :

positive collaboration: yukitabaca.com positive collaboration: smartstore.com positive collaboration: lc-graziani.net positive collaboration: Info Blog

Media Partners and Coverages :

media partner and coverage: kompasiana.com media partner and coverage: wikipedia.org media partner and coverage: youtube.com

forumku.com
A Positive Indonesia(n) Community
Merajut Potensi untuk Satu Indonesia
Synergizing Potentials for Nation Building

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Google Find us on Google+

server and hosting funded by:
forumku.com kerja sama webhosting dan server
no new posts